Brilio.net - Jumlah penduduk Jepang semakin merosot dari tahun ke tahun. Itu sebabnya pemerintah Jepang saat ini sedang mengalami krisis anak-anak. Jumlah anak-anak tidaklah banyak, menjadi alasan pemerintah Jepang merencanakan bom waktu demografis, untuk meledakkan jumlah populasinya.
Menurut ahli demografi Keisuke Nakashima, seorang profesor di Kobe City University dan juga senior di Aging Institute Global, program ini akan membutuhkan beberapa perubahan sosial yang cukup besar.
"Saya percaya masyarakat Jepang secara keseluruhan belum siap untuk diadopsi untuk realitas baru," sebagaimana ia mengatakan kepada Tech Insider, dikutip Brilio.net Selasa (23/02).
Kenyataannya Jepang sedang menghadapi penurunan populasi. Pada 2015 lalu, negara ini memiliki angka kelahiran sebanyak 1.008.000 dan angka kematian sebanyak 1.302.000. Defisit populasi ini bisa menjadi kepunahan masyarakat Jepang> Tentu saja ini menjadi masalah serius. Sebuah tim ekonomi sedang menghitung mundur sampai tahun berapa kelahiran bayi terakhir di Jepang, yaitu sampai tahun 3776.
BACA JUGA :
Surat terbuka CEO Apple buat FBI ini bakal bikin kamu angkat topi
Saat ini, lebih dari 25% dari 127 juta orang Jepang berusia lebih dari 65 tahun. Tahun 2055 diperkirakan meningkat menjadi 40%. Hal ini tentu saja akan meningkatkan beban biaya kesehatan. Tidak hanya secara finansial, tapi secara lebih personal- BBC melaporkan bahwa sekitar 117.600 orang dalam rentang usia 15 hingga 29 tahun memilih mendedikasikan waktu mereka untuk merawat anggota keluarga.
Sementara itu, krisis demografi seperti ini memiliki banyak faktor. Nakashima mengatakan bahwa salah satu faktor utamanya adalah budaya kerja yang ekstrim di Jepang. PAra pekerja di Jepang diharapkan untuk bekerja sampai malam, nongkrong dengan rekan-rekan mereka, dan siap untuk bergerak di seluruh bagian Jepang atau di luar negeri demi memajukan karir mereka.
"Bagi yang masih lajang, sulit untuk menemukan pasangan yang baik dan tepat untuk menikah," kata Nakashima. Sementara itu bagi pasangan yang sudah menikah kemungkinan memiliki bayi akan kecil jika mereka bekerja sepanjang waktu. Nakashima menambahkan jika pasangan ingin memiliki bayi mau tidak mau mereka harus keluar dari pekerjaan.
Dalam pemerintahan Perdana Menteri Abe, Jepang ingin melakukan banyak hal untuk mendorong angka kelahiran. Kebijakan tersebut dituangkan dalam sebuah dokumen yang baru saja dirilis oleh kantor perdana menteri berjudul "Kebijakan Urgen Wujudkan Masyarakat yang Diharapkan Semua Warga Terlibat secara Dinamis - Menuju Siklus Positif Pertumbuhan dan Distribusi".
Kebijakan tersebut antara lain berisi mempercepat upaya untuk membangun keseimbangan kehidupan kerja. Selain itu Pemerintah Jepang juga berupaya mencegah perlakuan merugikan terhadap karyawan terutama ketika mereka meninggalkan pekerjaan karena kehamilan, persalinan dan perawatan anak.
Pemerintah Jepang juga menambah target peningkatan jumlah kelahiran dari 400.000 menjadi 500.000 pada akhir tahun 2017. Tak hanya itu, pemerintah juga mendorong pemuda untuk menikah, dengan menawarkan berbagai peluang perjodohan di masyarakat lokal. Selain itu pihak pemerintah juga berupaya memperbaiki fasilitas bagi penduduk Jepang yang mau hamil dan memberikan dukungan di setiap tahap kehamilan
Bagi Nakashima, beberapa inisiatif kebijakan ini lebih masuk akal daripada yang lain. Tetapi mengenai layanan kencan yang disponsori negara melalui 'headline-grabbing', masih dianggap buruk. Ia mengatakan "program itu tidak efektif, tidak berkelanjutan secara fiskal, dan tidak memberikan kontribusi untuk memecahkan masalah mendasar yang wajah muda saat ini."
Nakashima berharap perubahan ini benar-benar perlu terjadi di bagian struktur atasan perusahaan Jepang. Tapi, Nakashima mengkhawatirkan fakta bahwa para eksekutif perusahaan cenderung semakin tua, dan hampir semua laki-laki. "Mereka (para atasan perusahaan) cenderung menganggap upaya seperti biaya tambahan, dan membuat alasan bahwa, dalam pasar yang semakin global dan kompetitif, para eksekutif yang semakin tua tidak mampu untuk perusahaan," katanya.