Brilio.net - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendorong pemerintah untuk menaikkan tunjangan anggota mulai tahun 2016 mendatang. Ada tiga jenis tunjangan yang diusulkan naik yakni tunjangan kehormatan, tunjangan komunikasi intensif, dan tunjangan peningkatan fungsi pengawasan dan anggaran.
Kenaikan bervariasi dan dibedakan berdasarkan posisi anggota DPR di alat kelengkapan dewan. Jumlah berbeda akan dinikmati oleh para pimpinan badan atau komisi dibandingkan dengan anggota biasa.
Hal ini ditanggapi beragam oleh netizen. Sebagian besar dari mereka kecewa dengan wacana kenaikan tunjangan tersebut. Alasannya DPR selama ini belum bekerja maksimal seperti tugas mereka yang seharusnya, melainkan mereka banyak bekerja untuk kepentingan mereka sendiri. Berikut beberapa komentar yang brilio.net rangkum dari para netizen, Kamis (17/9):
1. Kecewa
"Amat Sangat mengecewakan kinerja DPR teruma semua pimpinan legislatif ini, statemen-2 mereka itu mempertontonkan bahwa mereka jauh dari kata layak untuk menjadi pimpinan sebuah lembaga Negara yang terhormat," @Wong Jo Wong Jowo
2. Pertanyakan hasil kerja
BACA JUGA :
Kenali 7 manfaat kesehatan dan kecantikan dari bunga mawar
"Belum ada hasilnya anggota dewan ini bekerja...yg ada hanya sibuk ngurusin kepentingan pribadi,golongan dan partai...dengan tidak ada rasa malu minta kenaikan tunjangan..." @Aan Wahyudi
3. Heran
"Cuman duduk manis, rapat tdr di kursi pun masi kurang tunjangan. ya allah," @Najib
4. Pertanyakan janji
BACA JUGA :
VIDEO: Trik yang jarang orang tahu tentang penggunaan iPhone
"Katanya pada saat mendafyar jadi caleg , akan mengorbanksn jiwa dan raga untuk bangsa dan negara, kok sekarang ributin kenaikan tunjangan," @Adrian Kusnadi
5. Menasihati DPR
"Kalau mereka adalah wakil rakyat yang memiliki kepekaan sosial serta kenegarawan tentunya tidak akan berkata seperti yang di katakan Wakil DPR itu. Kenapa DPR hanya memikirkan kenaikan tunjangan, gaji, dll, dengan alasan macem2. Belum usai usulan dana aspirasi...eeeehhh, sebenarnya apa sih tugas pokok dan fungsi DPR itu?," @Toto Suharto
Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan pada akhirnya menyetujui usulan tersebut. Meski tidak sama persis dengan angka yang mereka ajukan.