Brilio.net - Joko Widodo dan Maruf Amin akan dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden untuk periode 2019-2024 pada Oktober 2019 nanti. Menjadi presiden terpilih untuk kedua kalinya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan memiliki susunan kabinet baru di periode kedua kepemimpinannya.
Namun hingga saat ini susunan kabinet dan menteri masih jadi misteri. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini pun sempat beberapa kali membocorkan sedikit ciri menteri yang akan duduk bersama di kabinetnya lima tahun mendatang. Salah satunya adalah sosok menteri yang masih berusia di bawah 35 tahun.
Dilansir brilio.net dari Liputan6.com pada Senin (2/9), Founder Concern Stategic Think Thank yang juga peneliti LIPI Hermawan Sulistyo menyatakan, gubernur dan mantan gubernur berpeluang dan layak untuk masuk dalam list menteri Jokowi di periode kedua.
"Bukan hal baru presiden mengangkat menteri yang sebelumnya gubernur atau kepala daerah. Tidak masalah, tapi pastinya presiden akan mempertimbangkan kecakapannya," kata Hermawan.
Pada masa Orde Baru, Soeharto pernah mengangkat sejumlah menteri yang sebelumnya menjabat sebagai gubernur. Pada era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengangkat Mardiyanto (Gubernur Jawa Tengah) dan Gamawan Fauzi (Gubernur Sumatera Barat) menjadi menteri dalam negeri.
Ketika ditanya figur mantan gubernur yang layak ditempatkan untuk memimpin kementrian, pria yang akrab disapa Mas Kikiek itu mengungkapkan ada beberapa tokoh yang layak. Di antaranya mantan Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo, Muhammad Zainul Majdi yang akrab disapa Tuan Guru Bajang (Nusa Tenggara Barat) dan Soekarwo atau dikenal dengan sebutan Pak Dhe Karwo (Jawa Timur).
Merujuk nama yang disebutkan Kikiek, rupanya rekam jejak Syahrul Yasin Limpo (SYL) ternyata memang sarat dengan prestasi dan penghargaan yang diraihnya. Pada tahun 2017 misalnya, SYL dinobatkan sebagai Kepala Daerah Terinovatif dalam kategori ekonomi dan investasi. Syahrul dinilai sukses mengantar Sulsel sebagai salah satu provinsi dengan angka pendapatan perkapita tinggi, yakni di diatas Rp 58,6juta.
Kikiek juga mencatat, di bawah kepemimpinan SYL, birokrasi di lingkungan Sulawesi Selatan, dikenal ramah dengan kalangan pengusaha, tidak terkecuali mereka yang baru mengurus perizinan di sana.
Dia menambahkan, di bawah kepemimpinan Syahrul, pertumbuhan ekomoni Sulsel melaju kencang di level 7,46%, tertinggi nasional. Pendapatan masyarakat perkapita, apabila dibandingkan dengan 10 tahun lalu, yang ada di kisaran Rp 9 Juta, tahun 2017 Sulawesi Selatan sudah dapat menggenjot peningkatan pendapatan menjadi 58 Juta per orang.
Dalam sebuah kesempatan Syahrul pernah menegaskan, apa yang dicapai Sulsel tersebut, karena adanya kepercayaan dan jaminan di Sulsel yang baik. Hal itu juga didukung dengan faktor fasilitas perizinan usaha yang terbaik secara Nasional.
Prestasi lain yang dicapai Sulsel di masa Syarul adalah, provinsi ini sukses menjadi wilayah dengan koneksitas nasional terbesar, baik udara maupun laut. Bandara di Sulsel adalah yang terbaik di Indonesia setelah Cengkareng dimana melayani lebih dari 274 penerbangan setiap harinya. Pelabuhan lautnya, juga bagus fasilitas dan layanannya.
Sementara itu untuk Pakde Karwo, sebagai Gubernur Jawa Timur juga pernah memporoleh penghargaan Parasamya Purna Karya Nugraha selama tiga kali berturut-turut.
"Tidak ada gubernur di Indonesia seperti Pakde Karwo, yang membuktikan bahwa keberhasilan pembangunan daerah juga harus diikuti oleh pertumbuhan masyarakat," kata Menteri Dalan Negari Tjahjo Kumolo dalam sebuah kesempatan.
Sedangkan Tuan Guru Bajang (TGB) Zainul Majdi, sedikit demi sedikit mengubah NTB ke arah lebih baik. Menurut penelitian ACI Lee Kwan Yew School of Publicity (Singapura), tingkat daya saing NTB naik drastis dari peringkat 26 pada 2015 menjadi 19 pada 2016. TGB juga sukses mengangkat NTB dari predikat sebagai provinsi tertinggal.
Data statistik menunjukkan, dalam jangka waktu 2014-2016, laju pertumbuhan ekonomi NTB berada di level 9,9 persen. Dengan prestasi itu, NTB mendapat predikat sebagai daerah dengan pertumbuhan ekonomi terbaik, melampaui nasional yang hanya sebesar 4,9 persen. Angka pengangguran di NTB ditekan hingga 3,32 persen. Prestasinya itu membuat NTB sebagai provinsi ke-6 dengan angka pengangguran terendah.
BACA JUGA :
5 Alasan Jokowi pilih Penajam Paser & Kutai Kartanegara jadi ibu kota