Brilio.net - Itjimak Ulama III telah digelar pada Rabu (1/5) di Hotel Lor In, Sentul, Bogor, Jawa Barat. Ijtimak ulama tersebut diklaim melibatkan 1.000 ulama.
Dalam konferensi tersebut, para ulama mengeluarkan lima rekomendasi untuk menyikapi dugaan kecurangan Pemilu 2019. Lima rekomendasi tersebut dibacakan oleh penanggung jawab acara, Yusuf Martak.
Rekomendasi tersebut, pertama, Ijtimak Ulama menyimpulkan bahwa telah terjadi kecurangan dan kejahatan bersifat terstruktur, sistematis dan masif dalam proses penyelenggaraan Pemilu 2019.
Kedua, mendorong dan meminta kepada Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi untuk mengajukan keberatan melalui mekanisme legal, prosedural tentang terjadinya berbagai kecurangan dan kejahatan, terstruktur sistematis dan masif dalam proses Pemilihan Presiden 2019.
Ketiga, mendesak Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memutuskan membatalkan, atau mendiskualifikasi paslon capres-cawapres 01.
Keempat, mengajak umat dan seluruh anak bangsa untuk mengawal dan mendampingi perjuangan penegakan hukum secara syari dan legal konstitusional dalam melawan kecurangan kejahatan serta ketidakadilan termasuk perjuangan pembatalan/diskualifikasi paslon capres-cawapres 01 yang ikut melakukan kecurangan dan kejahatan dalam Pilpres 2019.
Kelima, bahwa memutuskan melawan kecurangan kejahatan serta ketidakadilan adalah bentuk amal maruf nahi munkar, konstitusional dan sah secara hukum dengan menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan rakyat.
Salah satu rekomendasi yang menjadi sorotan ialah desakan kepada Bawaslu dan KPU untuk memutuskan membatalkan, atau mendiskualifikasi paslon capres-cawapres 01.
Menanggapi hal tersebut, Prabowo menyambut rekomendasi tersebut. "Saya kira cukup komprehensif dan tegas, terima kasih," kata Prabowo.
Mengenai rekomendasi ini, cawapres nomor urut 02, Sandiaga Uno meminta agar masyarakat mau memperhatikan rekomendasi ulama.
"Kita memuliakan ulama, ulama adalah panutan dan masukan ulama kita, tentunya elite harus memperhatikan," kata Sandiaga.
Namun mengenai rekomendasi untuk diskualifikasi capres nomor urut 01, Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta ini enggan berkomentar banyak. Ia menyatakan tidak memiliki kompetensi untuk urusan itu.
"Saya nggak punya kompetensi untuk ini, ini lebih baik diarahkan ke ahli ahli hukum," ucap Sandiaga, seperti dikutip brilio.net dari Liputan6, Jumat (3/5).
Sandiaga pun meminta agar Pemilu Serentak 2019 berjalan jujur dan adil. Ia tidak ingin puluhan triliun dana yang dikeluarkan untuk pesta demokrasi sia-sia.
"Ini bukan hanya pihak 02 yang menyatakan, tapi pihak 01 juga menyatakan ada belasan ribu kecurangan, berarti ada kecurangan dalam sistem pemilu kita dan ini yang sangat memprihatinkan kita. Puluhan triliun sudah kita gelontorkan untuk pemilu kita," kata Sandiaga.