Brilio.net -
Pernyataan Basuki Tjahaya Purnama atau Ahok ketika di hadapan masyarakat Kepulauan Seribu akhir September lalu berbuntut panjang. Meskipun telah menyampaikan permintaan maaf. Ada pihak yang tidak terima dan menuntut Ahok diadili. Setelah mengadakan aksi pada Jumat (14/10), akan diadakan aksi lanjutan pada Jumat (4/11). Isu ini mendapat perhatian serius dari Presiden Joko Widodo.
Selasa (1/11) Presiden Jokowi mengundang ulama dan tokoh agama ke Istana Merdeka. Hadir dalam pertemuan tersebut, pula Ketua PP Muhammdiyah Haedar Nashir, Ketua PBNU Said Agil Siradj, serta Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin. Sedangkan Front Pembela Islam (FPI) motor penggerak aksi besar-besaran tersebut tidak diikutsertakan. Sebelumnya Jokowi bertemu dengan Ketua Umum, Partai Gerindra, Prabowo Subianto, di Hambalang, Jawa Barat.
BACA JUGA :
Demo besar-besaran 4 November, ini pernyataan resmi Presiden Jokowi
Dalam pertemuan ini, Presiden Jokowi didampingi oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Menko Polhukam Wiranto, dan Mensesneg Pratikno. Dalam pertemuan tersebut, Jokowi mengajak para ulama untuk tetap menjaga kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). "Saya percaya para ulama sebagai penerus tugas nabi membawa kabar baik untuk ummat, beri peringatan dan tuntunan kepada umat kita semua. Nasehat penuh kesejukan saat ini sangat dinanti oleh umat," ujar Presiden Jokowi, seperti dikutip antaranews.com pada Selasa (1/11).
Sementara itu, Ketua MUI, KH. Maruf Amin mengatakan upaya menjaga negara, kesatuan bangsa harus direspons dengan baik. "Kita semua kan ingin negara ini kita jaga persatuan kita jaga supaya tetap utuh supaya tak ada yang mecah belah," kata Ma'ruf di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (1/11) dikutip dari merdeka.com.
Ketua PP Muhammadiyah, Haedar Nashir meminta masyarakat tak mudah terprovokasi dengan masalah yang berkaitan dengan isu penistaan agama."Serahkan semua ke pihak yang berwajib untuk diproses," kata Haedar Nashir di kompleks Istana Kepresidenan.
Haedar menambahkan masa aksi 4 November mendatang supaya ikut peraturan, supaya santun supaya tidak anarkis kemudian tidak terprovokasi, tidak merusak,
Ketua PBNU Said Aqil Siradj jyang juga hadir mengatakan bahwa demokrasi itu adalah hak seluruh warga negara. "Asal yang beretika, beradab, tidak narsis," imbuhnya. Lebih lanjut Said Agil juga mengatakan pihaknya memang melarang masa aksi nanti memakai atribut NU, Anshor, IPNU, dan, PII. "Saya larang. Karena NU didirikan bukan untuk demokrasi, tapi untuk pendidikan, kerakyatan, kemasyarakatan," tutur Said Aqil Siradj.
BACA JUGA :
5 Menteri era SBY ini pernah terjerat kasus korupsi