Brilio.net - Indonesia tengah memasuki era baru dengan pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. Seiring pergantian kepemimpinan, salah satu sektor yang akan menjadi fokus utama adalah bidang pendidikan. Pendidikan memiliki peran sentral dalam mempersiapkan generasi penerus bangsa dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Namun, masih ada sejumlah pekerjaan rumah (PR) yang harus segera dibereskan demi meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia.
Berbagai permasalahan lama masih membayangi dunia pendidikan di Indonesia, seperti kesenjangan kualitas pendidikan antara kota besar dan daerah terpencil, serta masalah akses pendidikan yang belum merata. Pemerintahan baru perlu mengambil langkah konkret untuk memperbaiki sistem pendidikan agar mampu bersaing di era globalisasi. Tantangan yang dihadapi bukan hanya terkait fasilitas fisik, melainkan juga kurikulum yang relevan dan kompetensi guru.
BACA JUGA :
BRIN evaluasi program-program Kementerian Pendidikan, bagaimana nasib Kurikulum Merdeka Belajar?
Menurut laporan Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji, menyebut setidaknya ada 5 PR besar yang harus segera diselesaikan oleh Kementerian Pendidikan di era pemerintahan Prabowo. Kelima PR ini merupakan isu-isu mendesak yang sudah lama menjadi perhatian, namun belum terselesaikan secara optimal. Berikut adalah lima PR tersebut.
foto: Instagram/@prabowo
BACA JUGA :
Mendikdasmen singgung soal wajib belajar 13 tahun dan UN, masihkah relevan di era sekarang?
1. Peningkatan kualitas dan kompetensi guru
Menurut Ubaid Matraji, salah satu masalah terbesar di dunia pendidikan Indonesia adalah kualitas dan kompetensi guru yang belum merata. Di beberapa daerah, masih banyak guru yang tidak mendapatkan pelatihan yang memadai untuk mengajar sesuai standar nasional. Hal ini berdampak langsung pada kualitas pendidikan yang diterima oleh siswa. Pemerintahan Prabowo harus segera mengupayakan pelatihan dan sertifikasi guru yang lebih baik, serta memastikan distribusi guru berkualitas ke seluruh pelosok negeri.
2. Perbaikan kurikulum yang relevan dengan dunia kerja
Kurikulum pendidikan di Indonesia seringkali dinilai kurang relevan dengan kebutuhan dunia kerja saat ini. Siswa lulusan pendidikan formal seringkali kesulitan beradaptasi dengan tuntutan industri yang terus berkembang, terutama di bidang teknologi. Kurikulum yang disusun harus lebih berorientasi pada pengembangan keterampilan praktis dan pemahaman teknologi agar siswa siap bersaing di pasar kerja global.
3. Akses pendidikan yang merata di daerah terpencil
Masih terdapat kesenjangan besar dalam akses pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan, terutama di wilayah terpencil. Banyak anak di daerah terpencil yang sulit mendapatkan pendidikan berkualitas karena kurangnya fasilitas dan infrastruktur. Pemerintah perlu memperluas akses pendidikan dengan membangun lebih banyak sekolah dan menyediakan fasilitas yang memadai di wilayah-wilayah tersebut.
foto: Instagram/@nadiemmakarim
4. Digitalisasi pendidikan
Di era digital, Indonesia masih tertinggal dalam hal digitalisasi pendidikan. Pandemi COVID-19 menjadi salah satu momen di mana kekurangan ini sangat terlihat, dengan banyak sekolah yang tidak siap mengadaptasi pembelajaran jarak jauh (PJJ). Pemerintahan baru harus mempercepat upaya digitalisasi pendidikan, menyediakan akses internet yang lebih luas, dan mengintegrasikan teknologi dalam proses belajar-mengajar untuk menghadapi tantangan era industri 4.0.
5. Pengurangan kesenjangan kualitas pendidikan
Kesenjangan kualitas pendidikan antara sekolah-sekolah di kota besar dan daerah kurang berkembang menjadi masalah yang mendesak untuk diatasi. Sekolah-sekolah di daerah terpencil seringkali tertinggal dalam hal fasilitas, sumber daya, dan tenaga pengajar yang berkualitas. Pemerintahan Prabowo harus merumuskan kebijakan yang mampu mengurangi kesenjangan ini dan memastikan bahwa semua siswa, tanpa memandang lokasi, mendapatkan kesempatan belajar yang sama.