Brilio.net - Pembentukan kementerian khusus untuk menangani pendidikan dasar dan menengah di Indonesia menjadi langkah besar dalam upaya pemerintah meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan pemisahan ini, diharapkan kebijakan yang dihasilkan dapat lebih terfokus dan tepat sasaran, mengingat pendidikan dasar dan menengah memiliki tantangan serta kebutuhan yang berbeda dibandingkan dengan pendidikan tinggi.
Langkah ini juga menjadi bentuk komitmen pemerintah dalam membangun generasi muda yang unggul sejak dini, mengingat pentingnya pendidikan dasar dan menengah sebagai pondasi utama dalam proses pembelajaran anak-anak Indonesia. Arah kebijakan baru ini berfokus pada peningkatan mutu kurikulum, kesejahteraan guru, dan pemerataan akses pendidikan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah terpencil. Pemerintah menyadari bahwa pendidikan dasar dan menengah adalah fase krusial yang membentuk kemampuan akademik serta karakter siswa.
BACA JUGA :
Kisah pilu 3 siswa SD kakak beradik dipulangkan paksa dari sekolah gegara nunggak SPP Rp42 juta
Oleh karena itu, pemisahan ini memungkinkan pemerintah untuk menyusun program dan alokasi anggaran yang lebih spesifik dan efektif dalam meningkatkan kualitas serta pemerataan pendidikan di level tersebut.
Pada pemerintahan periode yang baru ini, Kementerian Pendidikan dasar dan menengah (Kemendikdasmen), dipimpin oleh Menteri Abdul Mu'ti didampingi oleh Wakil Menteri (Wamen) Fajar Riza Ul Haq dan Atip Latipulhayat. Ketiganya akan fokus membenahi berbagai program yang telah hadir pada masa eks Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim di ranah pendidikan prasekolah (PAUD/TK), SD, SMP, dan SMK.
Nah, kira-kira bagaimana arah kebijakan baru pendidikan dasar dan menengah di Indonesia, setidaknya untuk lima tahun ke depan? Dirangkum brilio.net dari berbagai sumber, Selasa (29/10) berikut ulasannya.
BACA JUGA :
Guru besar Unair sesalkan pembekuan BEM karena bikin baliho satire, begini kronologinya
foto: Instagram/@nadiemmakarim
1. Potensi mengganti Kurikulum Merdeka, UN, PPDB Zonasi
Sejak resmi dilantik, Mendikdasmen Abdul Mu'ti telah menerima jabatan secara langsung dari eks Menteri pendidikan sebelumnya yakni Nadiem Makarim. Saat memberi keterangan pada pers, Mu'ti mengaku akan mengevaluasi berbagai program pendidikan pada era sebelum ia menjabat.
Beberapa program diantaranya termasuk sistem yang cukup jadi polemik bagi masyarakat saat ini seperti Kurikulum Merdeka, Ujian Nasional (UN), dan zonasi sekolah yang dijelaskan Sekum PP Muhammadiyah itu akan dikaji ulang.
Kendatipun begitu, kepada wartawan ia mengaku tidak akan terburu-buru dalam mengambil kebijakan dan ingin sesuai dengan keinginan masyarakat.
2. Mengikuti quick win program Prabowo-Gibran
Kemengangan Prabowo-Gibran menjadikan publik menunggu realisasi berbagai janji program yang dipromosikan selama masa kampanye. Untuk itu, salah satu arah kebijakan program di Kemendikdasmen juga mengacu pada program prioritas quick win di program pemerintahan Prabowo-Gibran. Ada dua program quick win Prabowo-Gibran terkait Kemendikdasmen yang anggaran dananya telah disetujui DPR, yaitu:
- Renovasi sekolah yang mencakup ruang kelas, mebeler, dan MCK (mandi, cuci, kakus) sebanyak 22 ribu sekolah dengan nilai alokasi anggaran Rp 20 triliun.
- Membangun sekolah unggulan terintegrasi dengan anggaran Rp 4 triliun.
Bedasarkan hasil rapat perdana kabinet Merah Putih pada 23 Oktober 2024 lalu, Mendikdasmen mendapat pesan dari Prabowo agar kepentingan pendidikan harus diprioritaskan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Adapun program renovasi sekolah, Kemendikdasmen diketahui akan berkoordinasi dengan dinas pendidikan dan pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Sedangkan terkait program sekolah unggulan, nantinya akan dibangun untuk menunjang pengembangan potensi anak-anak Indonesia. Tetapi bentuknya memang masih akan dikaji lebih lanjut.
Karena bentuk sekolah unggulan akan beragam. Ada yang khusus unggul secara akademik dan juga sekolah unggulan khusus secara bakat minat di bidang olahraga atau seni.
3. Peningkatan kesejahteraan guru
Kesejahteraan guru menjadi prioritas utama dalam kebijakan ini. Berbagai inisiatif dilakukan agar para guru mendapatkan dukungan dan penghargaan yang sesuai dengan peran penting mereka di dalam masyarakat. Kemendikdasmen berkomitmen memastikan para guru memiliki akses lebih baik terhadap pelatihan profesional dan tunjangan kesejahteraan, sehingga mereka dapat mengajar dengan lebih efektif.
foto: Instagram/@nadiemmakarim
4. Peningkatan pembelajaran Matematika dan wajib belajar 13 tahun
Pembelajaran matematika menjadi fokus utama, dengan tujuan meningkatkan kompetensi dasar siswa sejak dini. Selain itu, kebijakan wajib belajar kini diperpanjang hingga 13 tahun. Hal ini memastikan semua anak Indonesia mendapatkan akses pendidikan hingga jenjang pendidikan menengah, meningkatkan keterampilan dasar yang diperlukan dalam dunia kerja dan kehidupan sehari-hari.
5. Pemberantasan bullying di sekolah
Kemendikdasmen menegaskan pentingnya lingkungan sekolah yang aman dan mendukung untuk semua siswa. Oleh karena itu, upaya pemberantasan bullying menjadi salah satu prioritas utama, dengan kebijakan baru yang lebih ketat terhadap tindakan bullying di lingkungan sekolah. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan suasana belajar yang nyaman dan kondusif.
6. Pengalihan pengelolaan SMK
Dalam perubahan terbaru, pendidikan menengah kejuruan (SMK) kini berada di bawah naungan Kemendikdasmen, bukan lagi Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. Tujuan dari perubahan ini adalah untuk memastikan bahwa kurikulum SMK lebih terintegrasi dan sesuai dengan kebutuhan industri, sehingga lulusan SMK siap memasuki dunia kerja dengan keterampilan yang relevan.