Brilio.net - Dalam Rapat Kerja yang berlangsung pada Rabu (16/10) di Kompleks DPR, Jakarta, suasana sejenak mencair ketika Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti, melontarkan candaan yang mengutip lagu ikonik milik Melly Goeslaw, anggota Komisi X DPR.
"Karena ada Bu Melly di sini, kami mohon agar anggaran pendidikan jangan digantung, seperti lagunya, 'Jangan kau gantung cintaku," ucapnya sambil tersenyum.
BACA JUGA :
Isunya akan kembali berlaku, FSGI tolak Ujian Nasional jadi syarat kelulusan sekolah
Abdul Mu'ti mengungkapkan keprihatinannya terkait anggaran pendidikan yang seringkali tergantung dan kurang optimal. Permintaan ini disampaikannya usai memaparkan strategi kebijakan pendidikan, yang ia nilai perlu mendapat dukungan penuh dari semua pihak agar kualitas layanan pendidikan di Indonesia bisa merata dan membaik.
foto: Instagram/@melly_goeslaw
BACA JUGA :
Lulusan SMK Pertanian bakal punya jalur khusus masuk Polri, merujuk arahan Presiden Prabowo
Dalam presentasinya, Mu'ti menekankan bahwa semua elemen masyarakat, mulai dari pemerintah pusat hingga daerah, memiliki peran dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Ini termasuk menciptakan kesetaraan dalam pembiayaan, pengadaan sarana prasarana, serta tata kelola SDM yang berkualitas.
Menteri Mu'ti berharap agar permasalahan anggaran ini dapat menjadi perhatian utama bagi Komisi X DPR. Baginya, pendidikan adalah fondasi dasar yang berpengaruh pada kemajuan bangsa, sehingga dibutuhkan perencanaan anggaran yang stabil dan berkelanjutan untuk mendorong pencapaian tersebut.
Sentilan Mu'ti, yang disampaikan dengan nada bercanda, seolah menjadi penegasan bahwa dunia pendidikan membutuhkan dukungan serius dari berbagai aspek, terutama dari segi pembiayaan.
Tantangan anggaran pendidikan di APBN dan APBD.
Dalam rapat tersebut, Ketua Komisi X DPR, Hetifah Sjaifudian, menanggapi keprihatinan Abdul Mu'ti dengan menyatakan bahwa Komisi X siap membantu mendorong kebijakan yang mendukung perbaikan anggaran pendidikan.
Hetifah mengungkapkan bahwa anggaran yang dikelola Kementerian Pendidikan selama ini hanya sekitar 15 persen dari alokasi 20 persen yang seharusnya dialokasikan dari APBN. Jumlah ini bahkan masih jauh dari target anggaran pendidikan yang menjadi kewajiban berdasarkan undang-undang.
Di tingkat daerah, tantangan serupa terjadi. Beberapa pemerintah daerah belum mampu mengalokasikan 20 persen anggaran untuk pendidikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mereka. Data yang dipaparkan menunjukkan bahwa hanya 6 dari 34 provinsi dan 2 dari 514 kabupaten/kota yang memenuhi ketentuan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak daerah yang perlu berbenah dalam memprioritaskan sektor pendidikan dalam anggaran mereka.
Hetifah pun menekankan bahwa pihaknya dari Komisi X berkomitmen untuk berkolaborasi dengan Kementerian Pendidikan. Ia menyebutkan bahwa mereka akan menggunakan fungsi anggaran, legislasi, dan pengawasan untuk membantu mengatasi tantangan ini, terutama dalam pengembangan kesejahteraan dan perlindungan guru. Masalah kesejahteraan guru memang masih menjadi salah satu sorotan utama, dan Komisi X menyatakan siap mendukung upaya untuk meningkatkan kualitas hidup para pendidik di seluruh Indonesia.
Kebijakan pendidikan untuk keadilan dan kesetaraan.
foto: Instagram/@melly_goeslaw
Dalam pembahasannya, Abdul Mu'ti juga menyoroti pentingnya kebijakan pendidikan yang adil dan merata di seluruh wilayah Indonesia. Baginya, setiap anak Indonesia memiliki hak yang sama untuk mendapatkan akses pendidikan berkualitas, dan hal ini harus didukung dengan alokasi anggaran yang merata. Tidak hanya itu, Mu'ti juga menggarisbawahi perlunya tata kelola SDM pendidikan yang memadai serta pengembangan sarana dan prasarana yang setara di setiap daerah.
Kebijakan yang berfokus pada kesetaraan ini diharapkan dapat mengatasi ketimpangan akses pendidikan yang masih terjadi. Mu'ti mengajak seluruh pihak untuk berpartisipasi dalam mewujudkan pendidikan yang inklusif dan berkualitas, salah satunya dengan memastikan pembiayaan yang memadai dan berkeadilan. Ia menekankan bahwa pembangunan pendidikan yang baik hanya dapat terwujud jika setiap elemen, mulai dari pemerintah pusat hingga masyarakat, terlibat dalam prosesnya.
Kehadiran anggota DPR seperti Melly Goeslaw dalam Komisi X juga diharapkan dapat menambah suara kreatif dalam membahas isu-isu pendidikan. Sosoknya, yang populer di dunia musik, membawa perspektif yang lebih beragam dalam ranah kebijakan pendidikan. Mu'ti berharap bahwa Komisi X dapat memperjuangkan anggaran pendidikan yang cukup untuk menunjang berbagai program pendidikan, baik yang berskala nasional maupun daerah.