Brilio.net - Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemkab Banyuwangi kembali menoreh prestasi dengan kembali berhasil mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) murni atau penuh dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Predikat WTP ini berhasil dipertahankan Banyuwangi selama tujuh tahun berturut-turut.
Laporan ini diserahkan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Jawa Timur, Harry Purwaka kepada Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas dan Ketua DPRD Banyuwangi I Made Cahyana Negara pada acara penyerahan hasil LPKD di Kantor BPK Perwakilan Jawa Timur, Surabaya, Selasa (14/5).
BACA JUGA :
Unik, jemaah masjid ini tadarus dengan Alquran raksasa
Pada kesempatan itu, Bupati Azwar Anas mengatakan raihan opini dari BPK tersebut memotivasi Banyuwangi untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola APBD-nya. Hal ini tak terlepas dari fakta bahwa Banyuwangi berhasil mempertahankan opini tersebut seiring dengan peningkatan kualitas akuntabilitas pemkab.
"Hasil audit BPK pada pelaksanaan keuangan pemkab tahun 2018 menunjukkan adanya penurunan temuan penyimpangan. Ini membuktikan bahwa akuntabilitas keuangan daerah yang dilakukan seluruh SKPD mulai meningkat," kata Anas.
Keberhasilannya menerapkan pengendalian internal menjadi salah satu alasan Banyuwangi dapat meraih penilaian WTP murni. Selain itu, dari tahun ke tahun, tingkat penyimpangan atau kesalahan yang material pun terus menurun.
BACA JUGA :
Bupati Anas imbau tingkatkan fasilitas ibadah Ramadan wisatawan
"Ini menghasilkan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien. Pengendalian internal terus kami dorong, apa yang menjadi catatan dari BPK dari tahun-tahun sebelumnya terus kami perbaiki," kata Anas.
foto: merdeka.com
Meski begitu, Anas mengatakan jika prestasi WTP ini sekaligus menjadi tantangan tersendiri bagi Banyuwangi. Pasalnya, di tengah upaya meningkatkan akuntabilitas, Banyuwangi juga harus menyesuaikan regulasi pengelolaan keuangan daerah.
"Sejumlah regulasi pengelolaan keuangan daerah terus digulirkan pemerintah, seperti setiap transaksi keuangan harus cashless. Dan ini sudah dilakukan Banyuwangi sejak tahun lalu. Jadi, regulasi baru kita berusaha taati, di satu sisi kita juga harus meningkatkan akuntabilitas," jelas Anas.
Senada dengan Bupati Anas, Ketua DPRD Made menambahkan prestasi WTP ini sekaligus menjadi tantangan tersendiri bagi Banyuwangi. "Kami berharap agar dari kinerja keuangan daerah ini dapat dipertahankan oleh semua SKPD dan memotivasi untuk terus memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ke depan," ungkap Made.