Brilio.net - Usai Pilpres 2019, beredar banyak video kecurangan pemilu. Video tersebut viral di dunia maya dan menimbulkan pro dan kontra. Viralnya video ini pun mendapat sorotan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI.
Bawaslu pun meminta warganet langsung melapor jika menemukan ada video-video yang berisi dugaan kecurangan yang dilakukan petugas selama proses Pemilu.
BACA JUGA :
Ini alasan Prabowo-Sandi tak mau buka data hitung suara internal
Komisioner Bawaslu Rahmat Bagja mengimbau kepada masyarakat, terutama yang aktif di media sosial, sebelum dibagi dan diviralkan di media sosial, sebaiknya video-video tersebut dilaporkan terlebih dulu kepada Bawaslu.
"Sebelum anda viralkan, lapor ke kita dulu atau pas anda laporkan (sekaligus) anda viralkan, monggo," kata Rahmat Bagja.
Ada syarat untuk melapor video dugaan kecurangan yang dilakukan petugas selama proses Pemilu. Rahmat menjelaskan dalam video dugaan pelanggaran itu jelas lokasinya dan TPS mana yang bermasalah.
BACA JUGA :
Curhat Luhut, beberkan sosok Prabowo dan agenda pertemuan mereka
"Yang penting jelas TPS bermasalah di mana, PPK di mana, kecamatan mana, penghitungan di mana, itu yang penting," ujarnya seperti dikutip dari merdeka.com, Rabu (24/4).
Beberapa video dugaan kecurangan Pemilu sudah ditindaklanjuti Bawaslu. Rahmat mengatakan beberapa video yang diurus kontennya bukan berisi dugaan kecurangan.
"Ini bukan kecurangan. Ini malah tim paslon ini menghalangi PPK masuk ngambil surat suara untuk dihitung, direkapitulasi," kata Rahmat.
Semua laporan yang masuk ke Bawaslu langsung ditindaklanjuti. Saat ini, tim Bawaslu juga tengah berada di Sumatera Utara untuk menangani dugaan kecurangan. Termasuk belum lama ini, Bawaslu juga turun ke Nias Selatan.
"Di daerah Nias itu pengawasnya kita selidiki, 'Lah kenapa Anda nggak bergerak? Kok ada orang bisa nyoblos berkali-kali, pengawasnya tidur apa ke mana?'," ujar Rahmat.
Rahmat juga mentakan tidak akan melindungi pengawas Pemilu yang bermasalah. "Itu jadi koreksi bagi kami. Kami tidak akan melindungi pengawas kami yang bermasalah. Dari pada masa depan demokrasi kita hancur, kita tindak yang bermasalah-bermasalah itu," kata Rahmat.