Brilio.net - Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) membahas rencana penerapan haluan negara dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang digelar di Bali, 21-23 Agustus 2019. Dilansir Brilio.net dari Liputan6, Rabu (28/8) bupati dari seluruh Indonesia membahas wacana yang sedang dibicarakan publik dengan adanya rencana amandemen UUD 1945.
Ketua Umum Apkasi Abdullah Azwar Anas mengatakan bahwa pemerintah daerah sebagai kepanjangan pemerintah pusat ingin mendengar aspirasi dari Bupati tentang bagaimana penerapannya menurut daerah. Bupati Banyuwangi ini juga menambahkan bahwa haluan negara akan sangat berpengaruh dalam perencanaan daerah.
BACA JUGA :
Demi SDM unggul, Apkasi fokus pendidikan karakter Pancasila
Kalau soal amendemen UUD 1945 sebagai konsekuensi penerapan haluan negara, kan semua sepakat hanya soal haluan negara. Pilpres tetap langsung oleh rakyat. Haluan negara itu nantinya semacam pembangunan semesta berencana seperti yang pernah dicetuskan Bung Karno. Prinsipnya untuk memandu, 50-100 tahun bangsa ini ke depan, ujar Anas.
Anas mendukung rencana penerapan haluan negara agar ada konsistensi dan kesinambungan program pembangunan.
Misalnya soal pembangunan daya saing SDM kan butuh jangka panjang, jangan sampai nanti ganti pemimpin ganti kebijakan," tegasnya.
BACA JUGA :
Bikin bule heran, ini asyiknya Festival Petik Kopi di Banyuwangi
Anas sendiri secara pribadi mendukung pembahasan rencana perubahan haluan negara ini. Tentu teknis-teknis terkait perkembangan zaman bisa diimprovisasi dalam program pemerintah, tapi yang pokok diatur di haluan negara. Secara pribadi saya mendukung, tambahnya.
Selain membahas perubahan haluan negara, Rakernas Apkasi 2019 ini juga akan membahas penyelarasan program pembangunan SDM sesuari arahan Presiden Joko Widodo dan penyelenggaraan Apkasi pada 2020.
Menariknya, Apkasi juga diiringi dengan gelaran Apkasi Smart Regency Expo & Forum 2019. Mengusung Teknologi Informasi (TI) dalam pelayanan publik, expo ini menampilkan berbagai inovasi pelayanan publik berbasis digital dari berbagai kabupaten.
"Tanpa TI, kita tidak akan bisa memenuhi ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan publik yang cepat, murah, dan pasti, ujar Sekjen Apkasi Najmul Akhyar.