Baru-baru ini, Budi Arie Setiadi, Menteri Koperasi Indonesia, dipanggil untuk menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polriyang berlokasi di Jakarta Selatan. Hal ini dibenarkan oleh Brigjen Arief Adiharsa, Wakil Kepala Kortas Tipikor Polri, yang mengonfirmasi bahwa Budi Arie memang diperiksa pada Kamis, 19 Desember 2024.
Namun, detail mengenai pemeriksaan mantan Menteri Komunikasi dan Informatika ini masih belum terungkap. Yang jelas, Budi Arie diduga dimintai keterangan terkait kasus judi onlineyang melibatkan staf Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), yang saat ini sedang dalam penyelidikan oleh Polda Metro Jaya.
BACA JUGA :
3.455 Rekening diblokir terkait kasus judi online pegawai Komdigi
Brigjen Arief menyarankan agar pertanyaan lebih lanjut diarahkan kepada Dirkrimsus Polda Metro Jaya. Dalam perkembangan terbaru, terungkap bahwa AK, seorang pegawai lepas di Kementerian Komdigi, terlibat dalam pemblokiran situs judi online. Menurut Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi, ada SOP baru yang memberikan kuasa kepada AK dan timnya untuk melakukan pemblokiran tersebut.
Menariknya, meskipun AK tidak lulus seleksi untuk menjadi tenaga pendukung teknis sistem pemblokiran konten negatif, ia tetap dipekerjakan dan diberikan kewenangan untuk mengatur pemblokiran website judi online. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai siapa yang merekrutnya dan mengapa ia tetap dipekerjakan meskipun tidak memenuhi syarat.
Dalam kasus ini, polisi telah menetapkan beberapa orang sebagai tersangka, termasuk 11 pegawai Komdigi. Penangkapan ini berawal dari penyidikan terhadap website bernama SULTANMENANG yang menawarkan permainan judi online. Dari situ, dua orang ditetapkan sebagai tersangka dan pengembangan kasus ini mengarah pada keterlibatan pegawai Komdigi lainnya.
BACA JUGA :
Dukung upaya pemerintah berantas judi online, Kemenag siapkan naskah khotbah Jumat
Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wira Satya Triputra, menegaskan bahwa AK memiliki kewenangan untuk mengatur pemblokiran website judi online. Meski begitu, ia tidak memiliki jabatan penting di Komdigi. Proses penyelidikan masih berlangsung untuk mendalami lebih lanjut mengenai rekam jejak AK dan siapa yang mempekerjakannya.
Dalam konteks yang lebih luas, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memberantas judi online, yang dianggapnya sangat membahayakan masyarakat, terutama bagi mereka yang berpenghasilan rendah. Ia mengungkapkan bahwa judi online telah menyebabkan kerugian negara hingga ratusan triliun rupiah setiap tahunnya.
Prabowo juga menyebutkan bahwa aktor utama di balik maraknya judi online di Indonesia terdiri dari banyak pihak, termasuk mereka yang beroperasi dari luar negeri. Dalam wawancara eksklusif, ia juga membeberkan visi-visi lainnya, termasuk penegakan hukum dan penanganan korupsi.