Brilio.net - Setelah ditetapkan sebagai pasangan terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada kemarin Minggu (30/6), masyarakat menanti pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin pada periode mendatang. Banyak orang menyoroti soal koalisi yang diusung oleh Jokowi-Ma'ruf maupun Prabowo-Sandi.
Setelah sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) telah menolak gugatan dari Prabowo-Sandi, Prabowo menyebut koalisi partai Indonesia Adil Makmur telag berakhir. Pihaknya telah memberikan kebebasan pada partai koalisinya untuk mengambil keputusan masing-masing.
Beberapa partai koalisi Prabowo menunjukkan beberap sinyal akan merapat pada kubu Jokowi. Namun menurut Anggota Dewan Penasihat Partai Gerindra Muhammad Syafi'i meyakini Prabowo Subianto memilih berada di luar pemerintahan Joko Widodo ( Jokowi). Baginya, keberadaan oposisi menyehatkan iklim demokrasi.
Menurut saya, demokrasi yang sehat itu harus ada check and balance, yaitu, selain partai pendukung, harus ada partai oposisi dan saya meyakini Gerindra akan tetap pada posisi sebagai oposisi," ujarnya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat dikutip dari merdeka.com.
Syafi'i menyebut Prabowo belum memiliki keputusan untuk bergabung atau tidak karena harus melalui mekanisme rapat kerja nasional bersama semua kader Gerindra setelah putusan sidang Mahkamah Konstitusi (MK).
Di samping itu, Syafi'i meyakini Prabowo bakal memutuskan Gerindra tetap sebagai oposisi. Sebab, menurutnya, Prabowo tidak bakal mencederai sistem demokrasi.
"Kita bisa membaca gerak yang dilakukan Pak Prabowo sebagai orang yang demokratis, dia pasti tidak akan mencederai sistem demokrasi di mana akan menghilangkan check and balance itu," ucapnya.
Soal Rakernas, Syafi'i menyebut Sekjen yang berkapasitas untuk bicara. Dia tak bisa memastikan. Tapi, dia yakin kader Gerindra tetap tak ingin bergabung dengan Jokowi. "Kader partai Gerindra dan pemikir demokrasi pasti menginginkan Gerindra tetap pada oposisi," tandasnya.