1. Home
  2. ยป
  3. Serius
22 November 2024 19:17

Gibran Rakabuming usul sistem zonasi dihapus, Ketua Komisi X DPR sebut pemerintah siapkan alternatif

Ketua Komisi X DPR menilai pentingnya alternatif sebelum hapus zonasi sekolah. Editor

Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, baru-baru ini mengusulkan untuk menghapus jalur zonasi dalam sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Namun, Ketua Komisi X DPR, Hetifah Sjaifudian, memberikan pandangannya bahwa zonasi masih sangat diperlukan. Menurutnya, zonasi bertujuan untuk mengurangi ketimpangan kualitas sekolah dan mencegah diskriminasi.

"Zonasi diperkenalkan untuk mendekatkan akses pendidikan, mengurangi ketimpangan kualitas sekolah, dan mencegah diskriminasi. Namun, sistem ini memang menghadapi tantangan implementasi, seperti ketidaksiapan fasilitas pendidikan di berbagai wilayah dan ketimpangan kualitas antar sekolah," jelas Hetifah kepada wartawan pada Jumat (22/11).


Dia menegaskan bahwa sebelum menghapus sistem zonasi, penting untuk berdiskusi dan mendengarkan pendapat masyarakat serta stakeholder terkait. "Mendengar pendapat publik dan stakeholder, dengan mengundang para pemangku kepentingan, termasuk Mendikdasmen, dinas-dinas pendidikan, guru, orang tua siswa, dan pemerhati pendidikan, untuk membahas efektivitas zonasi serta keluhan masyarakat," tambahnya.

Politikus Partai Golkar ini juga menekankan bahwa perlu ada sistem alternatif sebelum zonasi dihapus. "Jika sistem zonasi dianggap tidak efektif, maka diperlukan alternatif yang lebih adil, seperti seleksi berbasis nilai atau dengan tambahan kuota afirmasi bagi siswa dari keluarga tidak mampu," ungkap Hetifah.

Dia juga menyebutkan bahwa sekolah swasta bisa menjadi alternatif bagi siswa di luar zonasi atau meringankan beban sekolah negeri. "Sekolah swasta sebenarnya dapat membantu meringankan tekanan pada sekolah negeri. Sekolah swasta dapat berpartisipasi dalam program afirmasi dengan menyediakan beasiswa atau subsidi untuk siswa dari keluarga kurang mampu," jelasnya.

"Langkah mendesak adalah memastikan kebijakan pendidikan tetap menjunjung prinsip keadilan, aksesibilitas, dan peningkatan mutu pendidikan. Zonasi tidak semestinya langsung dihapus tanpa solusi yang lebih baik," pungkasnya.

Wakil Presiden Gibran juga mengusulkan agar Menteri Pendidikan menghapus sistem zonasi dan menambah pelajaran programming di sekolah. Menurutnya, penting untuk mengajarkan anak-anak tentang coding dan digital marketing sejak dini.

Gibran menekankan bahwa misi menuju Indonesia Emas 2045 bukanlah pekerjaan individu, melainkan memerlukan kerjasama dari semua pihak. "Kita harus sama-sama kerja keras, fokus, dan cerdas untuk mencapai tujuan ini," tutupnya.

Source: liputan6.com / Devira Prastiwi
Disclaimer: Artikel ini ditulis ulang dengan bantuan Artificial Intelligence dengan pemeriksaan dan kurasi oleh Editorial.

SHARE NOW
EXPLORE BRILIO!
MOST POPULAR
Today Tags