Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, berencana membentuk tim khusus untuk memastikan bahwa produk Bahan Bakar Minyak (BBM) yang beredar di masyarakat memenuhi spesifikasi yang ditetapkan. Langkah ini diambil setelah munculnya isu mengenai BBM oplosan, terutama setelah penyelidikan oleh Kejaksaan Agung terkait dugaan korupsi dalam pengelolaan minyak mentah oleh Pertamina dan anak usahanya.
"Kami akan menyusun tim dengan baik untuk memberikan kepastian agar masyarakat membeli minyak berdasarkan spesifikasi dan harganya," ungkap Bahlil saat konferensi pers di Jakarta pada Rabu (26/2).
BACA JUGA :
Heboh Pertamax dioplos Pertalite, Pertamina menyangkal
Sejak awal menjabat di Kementerian ESDM, Bahlil menyadari perlunya perbaikan dalam tata kelola BBM, baik untuk produk dengan kadar oktan RON 90 seperti Pertalite, maupun RON 92 yaitu Pertamax.
"Oleh karena itu, kami tidak lagi memberikan izin impor BBM untuk satu tahun sekaligus, melainkan setiap enam bulan agar ada evaluasi setiap tiga bulan," tambahnya.
Selain itu, Kementerian ESDM juga telah melarang ekspor minyak mentah. Hal ini bertujuan agar minyak mentah diolah di dalam negeri.
BACA JUGA :
Barcode MyPertamina jangan ditempel di kaca mobil, ini 7 cara jaga keamanan agar tak salah digunakan
"Kami akan meminta agar minyak mentah yang tidak bisa diolah di dalam negeri harus diolah di sini, dan akan dilakukan blending untuk memastikan spesifikasi yang sesuai di refinery kita," jelasnya.
Bahlil juga memastikan bahwa semua produk BBM dari Pertamina telah sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan, sehingga tidak ada pencampuran bahan yang tidak seharusnya.
"Ada berbagai jenis BBM seperti RON 90, RON 92, RON 95 hingga RON 98. Produk berkualitas tinggi tidak mungkin dicampur, karena setiap produk memiliki spesifikasi yang jelas," tegasnya.
Bantah isu BBM oplosan
Dalam kesempatan yang sama, Bahlil membantah adanya isu mengenai pengoplosan BBM Pertalite menjadi Pertamax oleh Pertamina. Ia menegaskan bahwa kualitas Pertamax sudah sesuai dengan spesifikasi yang ada, sehingga tidak mungkin setara dengan produk yang memiliki kadar oktan lebih rendah.
"Enggak ada (BBM oplosan). Kualitas kita sudah sesuai standar. Jika ingin membeli minyak berkualitas, harganya juga harus sesuai. Semua sudah ada speknya," urainya.
Bahlil juga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah meminta agar seluruh dana subsidi, termasuk untuk BBM subsidi seperti Pertalite, dapat didistribusikan secara merata kepada masyarakat.
Penyaluran BBM subsidi belum merata
Namun, Bahlil mengakui bahwa penyaluran BBM subsidi di lapangan masih belum tepat sasaran. "Subsidi BBM seharusnya untuk rakyat, tetapi faktanya sebagian digunakan oleh mereka yang tidak berhak. Ini adalah subsidi yang tidak tepat sasaran," ungkapnya.
Terkait penyelidikan Kejaksaan Agung mengenai dugaan korupsi dalam pengelolaan minyak mentah oleh Pertamina, Bahlil menghormati proses hukum yang berjalan.
"Kami dari Kementerian ESDM sangat menghargai proses hukum yang terjadi dan menyerahkan semuanya kepada aparat penegak hukum," tutupnya.