Brilio.net - Presiden Jokowi telah sepakat memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke luar Jawa. Pernyataan ini disampaikan setelah mendengar laporan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro mengenai tiga lokasi alternatif ibu kota baru Indonesia pada Senin (29/4).
Bambang menyebut tiga lokasi alternatif tersebut yakni pertama tetap di Jakarta, kedua di sekitar Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi serta ketiga di luar Pulau Jawa. Dari ketiga opsi itu ternyata Jokowi memilih alternatif ketiga.
BACA JUGA :
Maria Ozawa: Happy fasting bosku, selamat berpuasa...
"Kalau saya sih alternatif satu dan dua sudah tidak," ujar Jokowi.
Nah, jika ibu kota benar-benar dipindah, kira-kira bagaimana nasib Jakarta ya?
Baru-baru ini Jakarta disebut jadi kota modern dengan adanya pembangunan infrastruktur transportasi seperti MRT. Namun setelah ibu kota dipindah, mencuat kabar Jakarta akan sepi penduduk.
BACA JUGA :
KRI Tjiptadi-381 ditabrak, Susi mau tenggelamkan 51 kapal Vietnam
Dilansir dari Liputan6.com, Selasa (30/4), Menteri PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro menyatakan akan tetap mendukung pembangunan Jakarta. Menurutnya Jakarta justru akan tumbuh menjadi kota yang besar dan lebih modern.
"Kita akan tetap dukung apa yang sudah dibangun di Jakarta. Kita pindahkan ibu kota bukan buat menyaingi Jakarta, kok. Lihat contoh Washington DC, apakah DC menyaingi New York? Pusat bisnis tersibuk, kan, tetap New York. Karena DC tidak didesain jadi seramai New York. Jadi, Jakarta tetap akan dikembangkan," kata Bambang.
Menurut Bambang, Jakarta tetap harus dibangun karena Indonesia butuh urbanisasi. Urbanisasi dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Tiap 1 persen urbanisasi, lanjut Bambang, akan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dunia rata-rata sebesar 3 persen.
Namun di Indonesia, imbas tiap 1 persen urbanisasi hanya memberi kontribusi 1,4 persen pada pertumbuhan ekonomi. Hal ini lantaran masih buruknya layanan dasar dan infrastruktur perkotaan.
Sementara, pemindahan ibu kota negara dirancang untuk fokus membangun ekosistem pemerintahan serta beberapa bisnis pendukung. Ini dilakukan demi mencapai pemerataan ekonomi dan pembangunan yang Indonesia-sentris.
Hal senada diungkapkan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Ia menegaskan, pemindahan ibu kota tidak menghambat pembangunan di Jakarta.
"Jadi tadi dalam pertemuan ini Presiden menegaskan bahwa pembicaraan mengenai ibu kota tidak ada hubungannya dengan rencana pembangunan besar-besaran di Jakarta," ujar Anies.
"Rencana pembangunan besar-besaran di Jakarta tetap jalan terus," sambungnya.
Anies menyebut pemindahan ibu kota hanya memberikan dampak pada urusan legislatif dan eksekutif. Di mana, nantinya seluruh kantor pemerintahan akan dipindahkan ke lokasi ibu kota baru.
Sementara untuk urusan perekonomian seperti perdagangan, investasi dan perbankan tetap dipusatkan di Jakarta.
"Ini hanya mencakup urusan pemerintahan legislatif dan eksekutif," kata Anies Baswedan.