Brilio.net - Presiden Joko Widodo kembali terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024. Dengan terpilih kembali, Jokowi tentunya memiliki kewajiban untuk mengatur kabinet kerja jilid ke-2.
Dilansir brilio.net dari merdeka.com, Jumat (12/7), Presiden Joko Widodo telah menyatakan sudah menyelesaikan susunan kabinet terbaru. Bahkan Jokowi mengatakan bahwa ada akan beberapa menteri di Kabinet Kerja akan kembali mendapat kepercayaan.
Jokowi tidak mempermasalahkan partai politik pendukungnya meminta jatah menteri. Namun, dia memastikan sudah ada gambaran komposisi susunan menteri saat dirinya kembali menjabat bersama Ma'ruf Amin hingga 2024.
"Ya enggak apa-apa mau minta 10, mau minta 11, mau minta 9. Kan enggak apa-apa. Wong minta aja," katanya di JCC, Jakarta, Jumat (12/7).
Jokowi menegaskan bahwa dirinya tidak akan berlama-lama untuk mengumumkan kabinet tersebut. Sebab, dia bersama Ma'ruf Amin telah memiliki rancangan mengenai siapa saja yang akan membantu pemerintahan lima tahun ke depan.
"Ya kira-kira komposisinya 60-40 atau 50-50. Kira-kira itu," ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Jokowi tidak menyebutkan siapa-siapa saja yang akan menjabat sebagai menteri. Namun, dia mengisyaratkan, akan ada menteri di Kabinet Kerja kembali mengemban tugas di kabinet periode 2019-2024.
"Banyak (menteri-menteri sekarang bertahan)," tutupnya.
Seperti yang diberitakan sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan bahwa kekuasaan lebih bijaksana yaitu dengan membuat peta politik.
"Pertama harus dibikin polanya, katakanlah kalau anda berbicara untuk kekuasaan, berapa dari partai politik berapa non partai artinya profesional, kan disusun dulu, ditentukan dulu," kata JK saat memberikan arahan dihadapan para peserta kuliah umum PPRA LIX dan PPSA XXI Tahun 2019 Lemhannas di Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Kamis (11/7).
"Tentu jangan yang kursinya sedikit mendapatkan lebih banyak kursi dibanding yang banyak kursinya, itu nanti kacau yang di dalam itu," lanjut JK.
Menurut JK, untuk menentukan kabinet kerja tidak mudah dan tidak boleh asal mengambil keputusan partai. Perlu dipikirkan secara matang. Dalam keputusan tersebut, jajaran kabinet harus ada harmonisasi antara politik, wilayah, antaragama serta gender, tingkat kemampuan, hingga profesionalisme. Serta didukung seluruh rakyat Indonesia. Sehingga, kata JK, terjadi suatu harmoni kekuasaan.
"Jadi tidak mudah juga menyusun kekuasaan nasional itu, karena harus diharmoniskan antara politiknya dan harus diharmoniskan antara wilayahnya dan diharmoniskan antar agama, diharmoniskan antara gender," kata JK.