Brilio.net - Baru-baru Presiden Joko Widodo memerintahkan Menteri Pendidikan dan Kebudyaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy untuk melakukan evaluasi pada sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
Dilansir brilio.net dari liputan6, Jumat (21/6), menurut Jokowi sistem PPDB zonasi tak bisa diterapkan sama di setiap daerah karena memiliki karakter yang berbeda-beda. Untuk itu, menurut Jokowi, kebijakan tersebut perlu untuk dievaluasi.
"Sudah saya perintahkan kepada menteri untuk dievaluasi. Karena antara kebijakan dan lapangan bisa berbeda," ujar Jokowi usai meninjau progres pembangunan runway di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang Banten.
"Setiap daerah memiliki karakter yang berbeda-beda. Sudah saya perintahkan dievaluasi," pungkasnya.
Seperti yang diketahui bahwa sebelumnya Penerapan sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019 menuai polemik. Bahkan, ratusan wali murid di Surabaya mendesak Presiden Jokowi segera mencopot Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy.
"Presiden Jokowi harus mengganti Mendikbud!," teriak juru bicara aksi yang mengatasnamakan Komunitas Orang Tua Peduli Anak (Kompak), Sawitri dalam orasinya.
Menurut Sawitri, sistem zonasi sebenarnya baik untuk memenuhi unsur pemerataan pendidikan. Namun belum bisa diterapkan saat ini. Dia mencontohkan infrastruktur sekolah yang masih minim, sementara anak didik semakin banyak.
"Kalau memang ada kompetisi, kompetisi yang bagaimana? Ini yang harus ada prinsip keadilan untuk pemerataan," jelasnya.