Brilio.net - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyebut pemerintah sudah memiliki jurus untuk mengatasi masalah defisit BPJS Kesehatan. Meski begitu, dia meminta agar formula baru itu ditanyakan langsung kepada Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto.
Hal ini disampaikan Jokowi usai melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cilegon Provinsi Banten, Jumat (6/12). Jokowi ingin memastikan bahwa pelayanan BPJS Kesehatan di RSUD Cilegon berjalan baik.
BACA JUGA :
Cara daftar BPJS offline dan online, beserta syaratnya
foto: liputan6.com
"Sudah empat tahun ini belum ketemu jawabannya. Tapi sekarang Menkes sudah menyampaikan di ratas (rapat terbatas) kemarin, tahun depan jurusnya sudah ketemu. Nanti tanyakan ke Menkes," kata Jokowi.
BACA JUGA :
Resmi naik, ini besaran tarif iuran BPJS terbaru
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan bahwa di RSUD Cilegon terdapat peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) jaminan kesehatan jumlahnya mencapai 80 persen. Sementara itu, sisanya adalah peserta mandiri.
"Memang sama seperti rumah sakit lain ya saya kira 70-80% itu PBI yang gratis. Sisanya 20% memakai yang mandiri, bayar sendiri," ucapnya.
Selain RSUD Cilegon, Jokowi sebelumnya juga melakukan sidak RSUD Abdul Moeloek Bandar Lampung dan RSUD Ahmad Sopyan Subang. Menurut dia, pelayanan di tiga rumah sakit tersebut berbeda-beda.
"Ada yang rumah sakitnya sudah bagus. Ada yang masih dalam proses pembenahan. Saya kira ini memerlukan proses di masing-masing rumah sakit. Tetapi Intinya kalau keluhan pelayanan di tiga rumah sakit tidak melihat," jelas Jokowi.
Benahi fasilitas rumah sakit
foto: Instagram/@jokowi
Mantan Wali Kota Solo itu pun meminta agar pemerintah daerah, pemerintah kota, pemerintah kabupaten, dan pemerintah provinsi membenahi fasilitas rumah sakit. Pasalnya, kepemilikan RSUD hampir semuanya dimiliki oleh pemda dan pemprov.
"Misalnya meskipun di kelas tiga tetapi pembatas masih ada. Pembatas antarpasien. Entah pakai korden. Masih banyak rumah sakit kita yang fasilitasnya belum diperbaiki," tutur Jokowi.