Brilio.net - Rencana perpindahan ibukota Indonesia memang bukanlah kabar baru. Pasalnya, wacana tersebut sudah ada sejak era Hindia Belanda. Presiden Joko Widodo sendiri mencanangkan pemindahan ibukota sejak 2017.
Perihal tersebut sudah disetujui oleh Menteri PPN/Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional ( Bappenas) Bambang Brodjonegoro. Dilansir dari Liputan6.com, pihaknya mengatakan pemerintah sudah menyetujui perpindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimatan.
BACA JUGA :
Qlue terus kembangkan teknologi AI dan Deep Learning untuk Smart City
foto: Liputan6.com/Johan Tallo
Namun, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan, perpindahan ibu kota hendaknya melalui banyak pertimbangan.
BACA JUGA :
Banyuwangi siap jadi calon ibu kota negara, punya fasilitas wahid
"Pertama, Kalimantan lahannya luas. kalau di Jawa mendapat lahan besar kan sudah tidak ada lagi. tanahnya luas dan berada agak di tengah, kalau yang di tengah itu Mamuju," ungkap Jusuf Kalla di kantornya, Jalan Merdeka Utara, Selasa (30/7).
JK menjelaskan bahwa pulau Kalimantan telah dipastikan mempunyai hambatan yaitu persoalan kebakaran dan banyaknya lahan bekas pertambangan.
"Di Kalimantan lahan gambut banyak bisa terbakar, di Kalimantan Timur banyak bekas lubang tambang. Jadi semua harus dipilih dengan betul. Tapi ini memakan tempo panjang," lanjut JK.
Menurut Jusuf Kalla, memindahkan ibu kota tidaklah mudah. Pemerintah harus mengedepakan pematangan rencana. Mulai dari memilih, menentukan maupun perencanaan.
"Iya masih tahap kajian," ungkap Jusuf Kalla.
foto: Liputan6.com/Johan Tallo
Sebelumnya, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) mempublikasikan beberapa sarana dan prasarana infrastruktur yang dibutuhkan di ibu kota baru Indonesia.
"Sarana dan prasarana infrastruktur yang dibutuhkan dalam konsep pengelolaan ibu kota negara yakni sarana utilitas, gedung perkantoran, dan fasilitas publik," terang Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas Rudy S. Prawiradinata di Jakarta.
Dilansir dari Antara, Rudy menyebutkan bahwa perpindahan ibu kota dengan alasan keseimbangan terhadap seluruh wilayah Indonesia, Selasa (30/7).
"Ibu kota dipindahkan ke tengah agar Indonesia-sentris, seimbang terhadap seluruh wilayah Indonesia. Itulah mengapa Kalimantan menjadi pilihan, selain karena lahan yang luas dan relatif aman bencana," jelas Rudy.