Brilio.net - Presiden Joko Widodo melakukan peninjauan kondisi kabut asap yang terjadi di sejumlah lahan di Riau, pada Senin (16/9). Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi membuat sejumlah daerah di Riau dalam keadaan siaga darurat.
Setibanya di Riau, Jokowi menggelar rapat terbatas bersama Menkopolhukam Wiranto, Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kepala BNPB Doni Monardo, dan sejumlah pejabat terkait.
BACA JUGA :
9 Penampakan terkini Riau yang diselimuti kabut asap kebakaran hutan
Dilansir dari merdeka.com, dalam rapat tersebut, Jokowi menyesali kebakaran gambut dapat terjadi kembali. Kebakaran gambut telah bertahun-tahun dialami, pemerintah daerah seharusnya secara otomatis bersiap diri saat musim kemarau tiba. Namun imbauan selama ini tidak diindahkan.
"Kita lalai, sehingga, asapnya jadi membesar," kata Jokowi dalam rapat seperti dikutip brilio.net dari merdeka.com, Selasa (17/9).
Padahal pemerintah daerah, kata Jokowi, dapat menyelesaikan titik asap terlebih dahulu melalui kerja sama antara gubernur, bupati, wali kota hingga perangkat lain. Tetapi para perangkat daerah dan lainnya tidak bekerja sama dengan baik. Sehingga satu titik api menjalar jadi ratusan titik api.
BACA JUGA :
4 Dampak kebakaran Hutan Amazon, polusi udara mengganggu kesehatan
"Kita memiliki semuanya, tapi perangkat-perangkat ini tidak ditertibkan secara baik," ujar Jokowi.
Jokowi berkali-kali mengingatkan agar Pemerintah Daerah mendukung dan bekerja semaksimal mungkin. Kunci pertama yaitu, pencegahan yang dilakukan pemerintah daerah. Sehingga tidak akan muncul titik api.
Jokowi berharap, Riau yang sudah ditetapkan siaga darurat oleh BNPB dari Februari lalu, meminta agar tidak mengganggu aktivitas penerbangan. Sehingga kata dia berimbas kepada pertumbuhan ekonomi. Tidak hanya itu, Jokowi juga meminta aparat hukum bertindak tegas. Kepada perusahaan hingga perorangan.
"Saya minta juga aparat hukum bertindak tegas, baik kepada perusahaan maupun perorangan," kata Jokowi.
Dilansir dari merdeka, data dari Madani terlihat pada periode Januari-Maret 2019 analisis data hotspot ini menggunakan data citra satelit Terra-Aqua modis, sedangkan untuk identifikasi area bekas terbakar dengan menggunakan data citra satelit Landsat OLI 8 berdasarkan waktu perekaman yang dicocokkan dengan data hotspot.
Hasil studi ditemukan bahwa terdapat 737 hotspot teridentifikasi di Provinsi Riau (dengan tingkat kepercayaan >80%), dan 709 hotspot di antaranya berada di wilayah Prioritas Restorasi Gambut. Hasil overlay dengan Peta Konsesi IUPHHK-HT dari KLHK, ditemukan jumlah kemunculan hotspot pada area Konsesi IUPHHK-HT adalah 197 titik dengan jumlah titik terbanyak terdapat pada konsesi milik perusahaan PT. Sumatera Riang Lestari yaitu 100 titik.
Dari 197 titik tersebut, 195 berada di area Prioritas Restorasi Gambut. Dan juga, hasil overlay dengan peta HGU dari Greenpeace Indonesia ditemukan kemunculan hotspot
pada area konsesi HGU berjumlah 119 titik dan semua titik berada di area Prioritas Restorasi Gambut dengan jumlah titik terbanyak terdapat pada konsesi milik perusahaan
PT. Sumber Sawit Sejahtera yaitu 38 titik dan PT. Surya Dumai Agrindo 24 titik. Hasil analisis citra satelit Landsat OLI 8, diperkirakan luas area bekas terbakar dari 8 (delapan) wilayah konsesi HTI dan HGU adalah 5.406 hektare. Dan hasil telisik di lapangan, terbukti bahwa terdapat area bekas terbakar pada konsesi-konsesi tersebut dalam kurun waktu Januari-Maret 2019 dan belum ada upaya restorasi yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun pemilik konsesi