Kenaikan pangkat Mayor Teddy Indra Wijaya menjadi Letnan Kolonel (Letkol) TNI AD pada 25 Februari 2025, berdasarkan Surat Perintah Panglima TNI Nomor Sprin/674/II/2025, telah memicu berbagai reaksi di masyarakat. Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat, Brigjen Inf Wahyu Yudhayana, menjelaskan bahwa keputusan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, banyak yang mempertanyakan kecepatan dan keabsahan proses kenaikan pangkat ini.
Menurut Anggota Komisi I DPR, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin, kenaikan pangkat seperti ini jarang terjadi. Biasanya, kenaikan pangkat militer dilakukan dua kali dalam setahun, yakni pada 1 April dan 1 Oktober. Meskipun perjalanan karier Teddy terbilang cemerlang, termasuk menjadi Asisten Ajudan Presiden Jokowi dan Ajudan Menhan Prabowo Subianto, banyak yang meragukan apakah prestasi tersebut cukup untuk mendukung kenaikan pangkat yang cepat ini.
BACA JUGA :
Tuai kontroversi, ini fakta kenaikan pangkat Teddy Indra Wijaya dari Mayor ke Letkol
Pangkat Letkol adalah pangkat perwira menengah yang membawa tanggung jawab lebih besar. Namun, ada anggapan bahwa kenaikan pangkat ini lebih dipengaruhi oleh faktor politik ketimbang prestasi. Hal ini memicu perdebatan tentang transparansi dan profesionalisme di lingkungan TNI.
Polemik Kenaikan Pangkat: Antara Prestasi dan Politik
Ardi Manto Adiputra, Direktur Imparsial, mengkritik keras keputusan ini. Ia berpendapat bahwa seharusnya Teddy mundur dari dinas aktif militer sebelum menerima jabatan sipil sebagai Seskab. Ardi juga mempertanyakan apakah jabatan Seskab termasuk dalam daftar jabatan yang diizinkan bagi perwira aktif menurut UU TNI.
Lebih jauh, Ardi menekankan bahwa banyak prajurit berprestasi yang lebih layak mendapatkan kenaikan pangkat. Ia khawatir keputusan ini akan menurunkan semangat prajurit yang telah berjuang demi negara. Imparsial mendesak Panglima TNI untuk membatalkan kenaikan pangkat ini dan memastikan bahwa sistem meritokrasi di TNI tetap terjaga.
BACA JUGA :
Kenaikan pangkat Teddy Indra Wijaya dari Mayor jadi Letkol dinilai janggal hingga menuai kontroversi
Ardi juga menunjukkan bahwa keterlibatan Teddy dalam politik praktis saat Pemilu 2024 melanggar netralitas TNI. Ia berpendapat bahwa kenaikan pangkat Teddy lebih didorong oleh faktor politik daripada prestasi. Imparsial meminta agar proses promosi jabatan di lingkungan TNI dilakukan secara transparan dan adil.
Penjelasan Resmi dan Tanggapan Publik
Meskipun ada surat resmi yang menyatakan kenaikan pangkat Teddy, kritik dari Imparsial dan pihak lain menunjukkan adanya kekhawatiran akan penurunan integritas dan profesionalisme TNI jika keputusan ini didasarkan pada faktor di luar prestasi. Perdebatan ini menunjukkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam sistem kepangkatan militer di Indonesia.
Reaksi publik pun terbagi; ada yang mendukung kenaikan pangkat ini karena pengalaman Teddy, sementara yang lain mempertanyakan keadilan dan transparansi prosesnya. Isu ini menjadi sorotan penting terkait keseimbangan antara karier militer dan sipil, serta pentingnya menjaga netralitas TNI.