Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru saja mengungkapkan bahwa masih ada sejumlah pembantu Prabowo Subiantodi Kabinet Merah Putih yang belum melaporkan harta kekayaan mereka dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Ini adalah isu yang cukup serius, mengingat transparansi adalah kunci dalam mencegah korupsi.
Menurut informasi dari Tim Jubir KPK, Budi Prasetyo, terdapat 16 orang menteri atau kepala lembaga yang belum melaporkan LHKPN mereka. Dari total 57 wakil menteri atau wakil kepala lembaga setingkat menteri, hanya 30 yang sudah melaporkan, sementara 27 lainnya masih belum melakukannya. Ini menunjukkan bahwa masih ada pekerjaan yang harus dilakukan untuk memastikan semua pejabat melaporkan kekayaan mereka.
BACA JUGA :
6 Potret pejabat hadiri resepsi pernikahan putri Andika Perkasa, Agus Yudhoyono tanpa didampingi istri
Budi juga menambahkan bahwa dari 15 utusan khusus, penasihat khusus, dan staf khusus, hanya 6 yang telah melaporkan LHKPN. Dengan total 124 individu yang wajib melapor dari Kabinet Merah Putih, hanya 72 yang sudah melapor, sedangkan 52 masih belum. Ini berarti sekitar 58% dari kabinet telah memenuhi kewajiban mereka untuk melaporkan LHKPN.
Dalam keterangannya, Budi mengimbau agar para penyelenggara negara segera melaporkan LHKPN mereka. Tenggat waktu yang diberikan adalah tiga bulan setelah pelantikan. KPK juga menyatakan bahwa mereka siap membantu para penyelenggara negara yang mengalami kesulitan dalam proses pelaporan ini.
"Kepatuhan terhadap LHKPN adalah langkah awal yang penting dalam pencegahan korupsi, melalui transparansi harta kekayaan para penyelenggara negara," tutup Budi. Ini adalah panggilan untuk bertindak bagi semua pihak yang terlibat.
BACA JUGA :
Kisah haru di balik syal putih almarhum BJ Habibie, bukti besarnya cinta pada sang istri