Brilio.net - Selama lima hari, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti melakukan kunjungan ke Banyuwangi pada Selasa-Sabtu (2-6/4) kemarin. Pada kunjungannya saat itu, Susi menyempatkan diri mengunjungi Mall Pelayanan Publik Banyuwangi.
Menteri yang kerap tampil nyentrik ini mengapresiasi adanya pusat pelayanan administrasi publik tersebut. Menurutnya, mal pertama di Indonesia yang didirikan kabupaten ini akan sangat memudahkan masyarakat.
BACA JUGA :
Banyuwangi gelar lomba startup pertanian, hadiahnya Rp 150 juta
"Mall Pelayanan Publik ini luar biasa, ada 199 dokumen dan izin dilayani dalam satu ruangan. Sampai mau menikah di sini juga bisa. Sangat memudahkan masyarakat," pungkas Susi.
Namun demikian, Susi berharap agar perizinan kapal nelayan yang berada di kewenangan pemerintah provinsi bisa diakses di kabupaten. Pasalnya kini perizinan beberapa jenis kapal menjadi kewenangan pemerintah provinsi.
Susi menceritakan saat menggelar dialog dengan nelayan di Pantai Muncar Banyuwangi, Kamis (4/4) lalu, ia menerima sejumlah keluhan dari nelayan terkait izin kapal berbobot 10-30 GT yang kini menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Menurut nelayan tersebut, hal itu menjadi tidak efektif dan efisien.
BACA JUGA :
Buku ini kupas Banyuwangi gaet arsitek top optimalkan ruang publik
foto: Merdeka.com
"Mereka mengaku keberatan kalau harus mengurus ke provinsi karena dianggap tidak efektif, memakan waktu, dan biaya. Justru mereka minta diserahkan ke daerah lagi," jelas Susi.
Mengacu pada Peraturan Menteri KP nomor 23 tahun 2013 tentang pendaftaran dan penandaan kapal perikanan, Gubernur diberikan kewenangan melakukan pendaftaran kapal perikanan berukuran 10-30 GT yang ada di wilayahnya.
Dari hal tersebut, lanjut Susi, pihaknya meminta agar pemprov bisa berkolaborasi dengan daerah terkait pengeluaran izin tersebut.
"Karena peralihan peraturan yang sekarang perizinannya dialihkan ke provinsi, barangkali gubernur bisa bekerja sama untuk menaruh personelnya di daerah guna membantu pengurusan perizinan kapal nelayan. Seperti di Mall Pelayanan Publik Banyuwangi yang mengintegrasikan ratusan layanan ini," ungkapnya.
Susi berharap agar perizinan kapal di provinsi juga bisa diurus di Mall Pelayanan Publik Banyuwangi. Seperti yang diketahui, saat ini mall tersebut mengintegrasikan 199 layanan perizinan dan dokumen. Mulai dokumen administrasi kependudukan, layanan perpajakan, imigrasi, pertanahan, hingga layanan kepolisian.
"Di Banyuwangi sudah ada mall pelayanan publik yang mengintegrasikan 199 layanan dokumen dan izin dalam dalam satu lokasi. Jadi soal izin kapal itu mungkin bisa langsung disatukan ke mall ini sehingga nelayan semakin mudah mengurus perizinannya karena lebih dekat," ujar Susi.
foto: Merdeka.com
Terkait hal ini, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas menyambut baik ide Menteri Susi. Anas mengatakan bahwa pihaknya akan siap untuk memfasilitasi ide tersebut.
"Mall ini dibuat untuk memudahkan pengurusan dokumen dan perizinan. Jika Bu Susi menginginkan izin kapal di provinsi untuk bisa bergabung di mall pelayanan publik ini, tentunya kami siap memfasilitasi," kata Anas.
Terlepas dari hal tersebut, kunjungan Menteri Susi ke Banyuwangi selama lima hari meliputi serangkaian agenda. Mulai dari membuka event Banyuwangi Underwater Festival, melakukan dialog dengan nelayan, mengunjungi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) berbasis desa, hingga berlibur di Pulau Tabuhan Banyuwangi.
Tak ketinggalan, Menteri Susi juga melakukan kampanye gemar makan ikan di Pondok Pesantren Mabadiul Ikhsan Tegalsari dan Miftahul Ulum Wongsorejo. Dalam kesempatan itu, Menteri Susi mengajak ribuan santri makan ikan bersama.