Menteri Agama, Nasaruddin Umar, baru saja mengusulkan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) untuk tahun 2025 sebesar Rp93,38 juta. Usulan ini disampaikan dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR pada tanggal 30 Desember 2024. Menurut Nasaruddin, angka ini dipengaruhi oleh perubahan nilai tukar dolar AS dan Riyal Arab Saudi yang menguat terhadap Rupiah.
"Untuk tahun 1446 Hijriah dan 2025 Masehi, Pemerintah mengusulkan rata-rata BPIH per jemaah haji sebesar Rp93.389.684,99," ungkapnya di Kompleks Parlemen, Jakarta. Dalam usulan ini, pemerintah menggunakan asumsi nilai tukar dolar AS terhadap rupiah sebesar Rp16.000.
BACA JUGA :
Presiden Prabowo berencana bangun kampung Indonesia di Arab Saudi untuk jemaah haji dan umrah
Dari total biaya tersebut, jemaah haji akan menanggung biaya sebesar Rp65.372.779,49, yang merupakan 70% dari total BPIH. Sementara itu, nilai manfaat yang diusulkan untuk biaya haji 2025 adalah Rp28.016.905,5, atau 30% dari total BPIH.
Menariknya, kuota haji Indonesia untuk tahun 2025 tetap sama dengan tahun sebelumnya, yaitu sebanyak 221 ribu orang, sebelum adanya kuota tambahan.
Janji Wamenag: Tak ada pengalihan kuota tambahan
Kementerian Agama di bawah kepemimpinan Nasaruddin Umar memastikan tidak akan ada pengalihan kuota tambahan pada penyelenggaraan ibadah haji 2025.
BACA JUGA :
Macam-macam cara pelaksanaan ibadah haji yang perlu diketahui
Wakil Menteri Agama, Muhammad Syafi'i, menjelaskan bahwa pihaknya telah melaporkan hasil pelaksanaan ibadah haji 2024 ke Komisi VIII DPR RI. Ia menegaskan bahwa segala bentuk penyalahgunaan aturan yang terjadi pada pelaksanaan haji sebelumnya menjadi tanggung jawab menteri agama sebelumnya, Yaqut Cholil Qoumas.
"Setiap akhir pelaksanaan haji harus ada laporan. Menteri sebelumnya tidak sempat melaporkan, jadi kami yang baru melakukannya. Kami siap memperbaiki penyalahgunaan aturan agar tidak terulang di tahun 2025," tegas Syafi'i.
Dia juga menyinggung soal pengalihan kuota tambahan bagi jemaah haji reguler untuk jemaah haji khusus, yang dinilai tidak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.
Upaya menekan biaya haji 2025
Menteri Agama, Nasaruddin Umar, berkomitmen untuk menekan biaya haji 2025 agar lebih terjangkau tanpa mengurangi kualitas pelayanan. Nasaruddin Umar menegaskan bahwa ia akan berupaya agar biaya haji 2025 lebih murah, namun tetap memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah.
"Kami membahas banyak hal untuk memastikan jemaah haji dapat beribadah dengan nyaman dan tenang," ujarnya setelah rapat di Istana Kepresidenan Jakarta.
Ia menambahkan bahwa efisiensi tetap penting, namun tidak boleh mengorbankan kualitas. Misalnya, mencari tiket pesawat murah tidak boleh mengorbankan keselamatan dan kenyamanan jemaah.
Presiden Prabowo Subianto juga memberikan perhatian khusus terhadap penyelenggaraan haji 2025, meminta agar pelaksanaannya lebih baik dan efisien dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Nasaruddin berharap jika semua berjalan baik, ini akan menjadi model untuk pelaksanaan haji di masa depan.