Brilio.net - Tangkapan layar berisi sertifikat vaksin Presiden Joko Widodo tersebar di media sosial. Seorang warganet memperlihatkan surat keterangan vaksinasi Covid-19 ini tertulis nama Ir. Joko Widodo. Dalam unggahan tersebut, terlihat pula Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Barcode dua dimensi atau akrab dikenal dengan quick response code (QR code) tanpa disensor.
Dalam keterangan tertulis bahwa Jokowi telah menjalankan vaksinasi Covid-19 dosis kedua pada 27 Januari 2021 lalu. Unggahan tersebut sempat trending di Twitter dan di-retweet oleh 457 pengguna, sebelum akhirnya menghilang. Beberapa warganet pun sempat mengutarakan kekhawatirannya soal kebocoran data.
BACA JUGA :
Demi kekebalan komunitas, Indonesia dapat 331 juta dosis vaksin
Menanggapi hal tersebut, Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh membantah beredarnya sertifikat vaksinasi akibat kebocoran Nomor Induk Penduduk (NIK).
foto: istimewa
BACA JUGA :
PPKM diperpanjang hingga 6 September, beberapa wilayah turun level
"Ini bukan kebocoran NIK, tetapi menggunakan data orang lain untuk mendapatkan data informasi orang lain. Ada sanksi pidananya untuk hal seperti ini," kata Zudan, dikutip brilio.net dari Merdeka.com pada Jumat (3/9).
Menurutnya, agak sulit untuk bisa meminimalisir agar NIK yang difotokopi tidak tersebar di media sosial. Namun, dia sudah meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika menghapus data-data orang yang tersebar di medsos.
"Agak sulit yang di medsos itu, seperti NIK, KK KTP elektronik yang di share via WA, email dan lain lain pasti sudah masuk ke pemilik platform. Nah yang di medsos juga sudah saya laporkan ke Kominfo dalam berbagai rapat untuk bisa di take down," tutupnya.