Brilio.net - Hingga kini pendaftaran seleksi CASN 2021 yang terdiri dari CPNS dan PPPK masih belum dibuka secara resmi. Sebelumnya pemerintah memang baru membuka seleksi Sekolah Kedinasan.
Pemerintah bersiap untuk membuka pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil atau CPNS 2021 dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di akhir Juni 2021.
BACA JUGA :
10 Balasan chat lucu pas orang tua ngode daftar CPNS, bikin nyengir
"Sedang diupayakan (penerimaan CPNS akhir Juni 2021). Untuk formasi yang tahu adalah Kemenpan-RB," kata Plt Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerja Sama BKN, Paryono, seperti yang brilio.net kutip dari liputan6.com, Selasa (22/6).
Pembukaan pendaftaran CPNS dan PPPK akan dibuka secara serentak. Namun untuk tanggalnya belum bisa diumumkan, karena memang belum ada tanggal pasti.
"Tanggalnya serentak tapi kami belum bisa menyebutkan kapan tanggalnya. Nanti kalau sudah pasti akan kami umumkan," jelasnya.
BACA JUGA :
Seleksi CPNS 2021 dibuka Mei, ini persyaratan yang perlu disiapkan
Pendaftaran CASN atau CPNS 2021 sendiri bisa dilakukan melalui link https://sscasn.bkn.go.id/. Namun hingga kini memang belum bisa melakukan pendaftaran.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpPAN-RB) mengupdate per 13 Juni 2021 telah ditetapkan kebutuhan calon aparatur sipil negara (CASN) baik PPPK maupun CPNS sebanyak 707.622 formasi.
Jelang dibukanya seleksi CASNS, BKN mengingatkan peserta untuk mengetahui Tata Tertib Pelaksanaan Seleksi CASN.
foto: Twitter/@BKNgoid
Dikutip dari akun Twitter resmi @BKNgoid, Selasa (22/6/2021), berikut tata tertibnya:
1. Peserta Hadir paling lambat 60 menit sebelum seleksi dimulai
2. Pemberian PIN registrasi kepada peserta ditutup 5 menit sebelum jadwal seleksi dimulai
3. Peserta seleksi CASN wajib membawa KTP Asli dan masih berlaku atau Surat Keterangan Pengganti KTP yang masih berlaku atau Kartu Keluarga Asli atau salinannya yang dilegalisir basah oleh pejabat yang berwenang
4. Peserta wajib membawa kartu peserta seleksi
5. Peserta harus sesuai dengan foto yang ada di kartu peserta
6. Peserta menggunakan pakaian rapi, sopan dan bersepatu (kaos, celana jeans dan sandal tidak diperkenankan)
BKN juga sudah menetapkan sanksi bagi peserta yang melanggar tata tertib yang sudah dibuat dan dibagikan.
Peserta yang terlambat hadir dari jadwal seleksi tidak diperkenankan masuk dan mengikuti seleksi, yang berarti dianggap gugur. Peserta yang tidak membawa dokumen dengan lengkap juga tidak diperkenankan mengikuti seleksi atau dianggap gugur.
"Peserta yang melanggar ketentuan larangan, tidak diperkenankan mengikuti seleksi atau dianggap gugur," jelas pihak BKN.
Bagi peserta yang melanggar ketentuan larangan dikenakan sanksi teguran lisan oleh Tim Pelaksana CAT BKN dan hukuman paling berat adalah dibatalkan sebagai peserta seleksi.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpPAN-RB) mengupdate pada 13 Juni 2021 telah ditetapkan kebutuhan calon aparatur sipil negara (CASN) baik PPPK maupun CPNS sebanyak 707.622 formasi.
Plt Asisten Deputi Perencanaan dan Pengadaan SDM Aparatur KemenPANRB, Katmoko Ari Sambodo menyebut formasi yang paling besar diperuntukkan PPPK guru berjumlah 531.076 formasi.
"Secara rinciannya ada guru PPPK sejumlah 531.076. Kemudian PPPK non guru 20.960. dan CPNS sejumlah 80.961. Jadi Total per hari ini ini jumlah penetapan yang dilaksanakan per cut off 13 Juni sejumlah 707.622," kata Ari dalam Kupas Tuntas Seleksi CASN 2021 di Youtube KemenPANRB.
Untuk instansi pusat, jumlah penetapan kebutuhannya sebanyak 74.625 formasi dari sebelumnya 83.669 formasi. Ari juga menyampaikan, untuk instansi pusat akan dilakukan oleh 56 Kementerian lembaga yang akan membuka seleksi dengan jumlah 66.070 formasi, dan 8 sekolah kedinasan sebanyak 8.555 formasi.
"Kemudian untuk Pemda dari jumlah kebutuhan sebesar 1.191.718, yang sudah kita tetapkan sejumlah 632.997. Itu terdiri dari 34 pemprov dan 495 pemkab/pemkot," ujarnya.
Nantinya, seleksi CASN 2021 ini akan dilakukan di 34 provinsi, namun terdapat instansi kabupaten/kota yang tidak akan melaksanakan atau menunda pengadaan ASN 2021.
"Ada 13 dari 508 kabupaten/kota tidak melaksanakan atau menunda pengadaan ASN 2021," pungkasnya.