Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Abdul Kadir Karding, mengungkapkan bahwa retreat Kabinet Merah Putih bukan berasal dari APBN.Kegiatan ini diadakan dari Kamis (24/10) hingga Minggu (27/10) dan memberikan kesan positif di kalangan anggota kabinet.
"Pak Prabowo yang membiayainya sendiri," ungkap Karding dalam pesan singkatnya dari Jakarta. Retreat ini diharapkan dapat memperkuat orientasi pemerintahan Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
BACA JUGA :
Usai ikuti retreat 3 hari di Akmil Magelang, ini momen yang bikin Raffi Ahmad terkesan
Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, menilai acara ini sangat menyenangkan dan memberikan kejelasan tentang visi dan misi pemerintahan. "Acara ini keren banget. Sangat menyenangkan dan menggembirakan. Retreat ini menambah kejelasan visi, misi, dan tujuan pemerintahan yang dipimpin Pak Prabowo," ujarnya.
Raja Juli juga menekankan bahwa orientasi pemerintahan Prabowo-Gibran adalah untuk kesejahteraan rakyat dan kemandirian bangsa. Sesi retreat diperkaya dengan materi dari para menteri dan kepala badan yang memberikan pandangan ke depan tentang arah pemerintahan.
Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, menyatakan bahwa retreat ini bertujuan untuk membentuk "super team" di dalam kabinet. "Nomor satu, kompak. Tidak ada 'Superman', yang ada adalah 'super team'. Semua itu anak buah Presiden, tidak ada yang jagoan sendirian. Semua koordinasi," jelasnya.
BACA JUGA :
Kabinet Merah Putih kenakan seragam safari khas Prabowo Subianto saat retreat, ini alasan di baliknya
Mengenai pembagian tugas antara Presiden dan Wakil Presiden, Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menjelaskan bahwa tidak ada pembagian kerja yang spesifik. Semua pekerjaan menjadi tanggung jawab bersama. "Ya semua menjadi tanggung jawab kita bersama-sama, enggak ada itu (pembagian kerja)," ujarnya.
Namun, dalam situasi tertentu, Gibran dapat menggantikan Prabowo sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Presiden, seperti saat Prabowo melakukan kunjungan ke luar negeri. Hal ini sesuai dengan aturan yang berlaku, di mana Wapres sebelumnya juga pernah menjabat sebagai Plt Presiden saat Presiden sedang tidak ada.