Presiden Prabowo Subianto mengusulkan agar lahan-lahan yang disita oleh negara, termasuk tanah hasil korupsi, aset BLBI, dan Hak Guna Usaha (HGU) yang tidak diperpanjang, digunakan untuk membangun perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Dalam pernyataannya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Siraitmenjelaskan bahwa lahan-lahan tersebut akan dikelola oleh Dirjen Kekayaan Negara dan Bank Tanah.
"Kami mendapatkan arahan yang jelas untuk memanfaatkan lahan-lahan ini. Semua akan diproses secara legal dan adil," ujar Maruarar saat berbicara kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
BACA JUGA :
Prabowo hapus utang 67.000 UMKM senilai Rp2,5 T pekan depan, fokusnya UMKM dengan kondisi seperti ini
Sejak Oktober 2024, pemerintah telah berhasil membangun sekitar 40 ribu rumah murah untuk rakyat, dengan target akhir mencapai 3 juta unit. "Kami terus berupaya menambah jumlah rumah yang dibangun," tambahnya.
Maruarar menegaskan bahwa rumah yang dibangun ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah, yaitu mereka yang memiliki penghasilan sekitar Rp8 juta ke bawah. "Kami ingin membantu mereka yang tidak memiliki gaji tetap, seperti pedagang kecil, agar bisa memiliki rumah," jelasnya.
"Seperti bapak penjual bakso atau sayur, mereka mungkin tidak memiliki gaji bulanan, tetapi memiliki usaha. Kami akan menciptakan skema pembiayaan yang memudahkan mereka untuk memiliki rumah. Kami akan mendampingi mereka dalam proses ini," lanjut Maruarar.
BACA JUGA :
Prabowo gratiskan pemeriksaan kesehatan untuk semua usia, apa saja jenis penyakit yang dicover?
Maruarar juga menambahkan bahwa Prabowo memiliki perhatian khusus terhadap program ini, dengan tujuan menciptakan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. "Keadilan harus dijalankan, tidak hanya untuk mereka yang memiliki gaji, tetapi juga untuk sektor informal," pungkasnya.