1. Home
  2. »
  3. Serius
20 November 2019 16:44

Presiden Joko Widodo minta perbaikan proses rekrutmen CPNS 2019

Menpan-RB Tjahjo Kumolo menghadap Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta. Fariz Faizul

Brilio.net - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo menghadap Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta. Jokowi meminta agar Tjahjo memperbaiki sistem rekrutmen CPNS 2019.

foto: Instagram/@jokowi

BACA JUGA :
Pendaftar CPNS 2019 tembus 3 juta, ini formasi paling diincar


"Dipanggil Bapak Presiden untuk mendengarkan tambahan arahan Bapak Presiden, berkaitan visi misi Bapak Presiden, skala prioritas yang berkaitan dengan reformasi birokrasi. Intinya, perbaikan rekrutmen CPNS," kata Tjahjo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (19/11), dilansir brilio.net dari liputan6.com, Rabu (20/11).

Tjahjo akan menyisir kebutuhan guru dan kesehatan untuk CPNS tahun ini. Sebab, seleksi kali ini belum bisa memenuhi kebutuhan tenaga di sektor kesehatan dan pendidikan.

"Yang 4,2 juta ASN kita tetap, mengurangi dan menyeleksi, dan mendidik 1,6 juta tenaga administrasi. Ini yang merangkap guru, perawat, dan tenaga pendidik," ujar dia.

BACA JUGA :
Rincian passing grade CPNS 2019 berdasar Permenpan

Selain itu, Jokowi menekankan soal perampingan serta penataan birokrasi organisasi pemerintah. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga memberikan arahan yang menyangkut reformasi regulasi, membangun harmonisasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan membangun inovas-inovasi.

"Kesimpulannya harus membangun hubungan tata kelola pemerintah yang harus semakin efektif efisien, mempercepat reformasi birokrasi untuk penguatan di semua bidang," ucap Tjahjo.

foto: liputan6.com/Angga Yuniar

Politisi PDI Perjuangan itu menyebut dalam konteks reformasi birokrasi, kementeriannya akan bersinergi dengan sejumlah kementerian/instansi.

Salah satunya dengan Kementerian Dalam Negeri, Kemenko Polhukam, Kantor Staf Presiden, dan Ombudsman Republik Indonesia (ORI).

"Arahan Pak Presiden, target harus terukur, mencermati berbagai aspek, waktunya, manfaat yang termonitor dan terevaluasi dengan baik, kemudian diharapkan Kemenpan RB konsisten membangun sistem reformasi birokrasi. Sekarang sudah jalan, tapi kebanyakan hanya di kulit," jelas Tjahjo.

SHARE NOW
EXPLORE BRILIO!
RELATED
MOST POPULAR
Today Tags