Kepala Komunikasi Presiden, Hasan Nasbi, mengungkapkan bahwa pemindahan pemerintahan ke Ibu Kota Nusantara (IKN) akan dilakukan setelah IKN berfungsi sebagai ibu kota politik. Jadi, pemerintah baru akan pindah ke IKN setelah kantor eksekutif, legislatif, dan yudikatif selesai dibangun.
"Presiden menegaskan bahwa kepindahan pemerintahan ke IKN akan dilakukan setelah IKN dapat menjalankan fungsi sebagai ibu kota politik. Ini berarti kantor eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus ada di sana," jelas Hasan kepada wartawan pada Selasa (10/12).
Dia menegaskan bahwa pembangunan IKN akan terus berlanjut. Hasan menyatakan bahwa pemindahan IKN direncanakan pada 2029, setelah gedung eksekutif, yudikatif, dan legislatif selesai dibangun.
"Pembangunan IKN akan terus berlanjut. Jika tidak ada kendala, maka pada tahun 2028, atau paling lambat 2029, IKN sudah bisa berfungsi sebagai ibu kota politik," tambahnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menargetkan untuk bisa berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 17 Agustus 2028. Selain presiden, para aparatur sipil negara (ASN) di pemerintah pusat juga diproyeksikan akan pindah ke IKN pada waktu yang sama.
Hal ini diungkapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, saat ditemui di Kantor Kementerian PU, Jakarta, pada Jumat (6/12).
"Target Pak Prabowo, 17 Agustus 2028 itu sudah berkantor di sana. Selambat-lambatnya 17 Agustus 2029. Eksekutif, legislatif, dan yudikatif, beserta seluruh ASN penunjangnya," ujar Dody.
Tidak hanya pemerintahan, lembaga kehakiman hingga MPR/DPR juga akan segera pindah ke IKN. "Kesiapan infrastruktur agar eksekutif, yudikatif, dan legislatif bisa secepatnya berkantor di ibu kota negara Nusantara," tambah Dody.
foto: liputan6.com
Kepala Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono, menyampaikan bahwa Prabowo telah menetapkan dua timeline untuk IKN.
"Kemudian apa programnya ke depan, sesuai dengan perintah Presiden Pak Prabowo, timeline-nya ada dua, 2025 dan 2028. Tahun 2025 saya sudah koordinasi dengan Menpan (Rini Widyantini) tentang kepastian kepindahan awal dari ASN," kata Basuki di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, beberapa waktu lalu.
Basuki, yang merupakan mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), menargetkan bahwa ekosistem IKN untuk kegiatan pemerintahan pusat bisa rampung pada Desember 2024 mendatang. Ini mencakup perkantoran, restoran, dan tempat hiburan.
"Kalau itu memang jadi, apa yang harus dilakukan, ekosistem pada 2025. Semua perkantoran sudah akan selesai mulai Desember, hunian 47 tower sudah akan selesai, sudah siap semua," ujarnya.
"Ekosistem kotanya di bawah Kemenko sudah banyak gerai-gerai yang buka, selain Excelso yang sekarang, itu sudah ada beberapa, rumah makan juga," tambah Basuki.