Brilio.net - Bencana pandemi corona Covid-19 yang melanda di seluruh negara, membawa sejumlah ilmuwan dan pemerintah gotong royong menciptakan solusi untuk melawan virus corona Covid-19. Bukan cuma merawat pasien, melakukan pembatasan sosial, tapi mereka juga bekerja keras untuk menemukan vaksin.
Kurang lebih hampir satu tahun lamanya, perkembangan mengenai vaksin mulai menemukan titik terang. Begitu juga di Tanah Air. Dilansir dari Liputan6.com, sebanyak 1,2 juta vaksin Covid-19 Sinovac yang dikirim dari Tiongkok, telah tiba di Bandara Soetta, Jakarta, pada Minggu (6/12).
Vaksin tersebut sampai dengan penjagaan dan prosedur yang sangat ketat. Melanjutkan dari kabar tersebut, secara resmi Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan bahwa vaksin Covid-19 untuk masyarakat Tanah Air akan dibebaskan biaya alias gratis.
"Jadi, setelah menerima banyak masukan dari masyarakat dan setelah melakukan kalkulasi ulang, perhitungan ulang mengenai keuangan negara, dapat saya sampaikan bahwa vaksin Covid-19 untuk masyarakat adalah gratis," kata Presiden Jokowi saat menyampaikan perkembangan vaksin Corona melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden pada Rabu siang, 16 Desember 2020.
Kehadiran vaksin Covid-19 di Indonesia tentu saja membuat berbagai macam lapisan masyarakat menyoroti kabar tersebut. Berikut 5 fakta vaksin Covid-19 yang diputuskan gratis oleh Presiden Jokowi, seperti dilansir brilio.net dari berbagai sumber, Kamis (17/12).
1. Anggaran negara 2021 prioritas untuk vaksin gratis.
BACA JUGA :
Rahasia bugar para lansia di pedesaan kala pandemi, inspiratif banget
foto: Pixabay.com
BACA JUGA :
Ketika anak muda mulai rutin minum jamu saat pandemi demi kesehatan
Lewat kanal YouTube milik Sekretariat Presiden pada Rabu (16/12), Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato soal vaksin Covid-19 di Indonesia. Beliau menyebutkan bahwa vaksin Covid-19 adalah gratis bagi masyarakat. Tidak ada biaya sama sekali yang harus diberikan oleh masyarakat saat program vaksinasi Covid-19 dilaksanakan.
"Saya sampaikan bahwa vaksin Covid-19 untuk masyarakat adalah gratis. Sekali lagi, gratis tidak dikenakan biaya sama sekali," jelas Jokowi di YouTube Sekretariat Presiden, Rabu 16 Desember 2020.
"Untuk itu saya instruksikan dan saya perintahkan kepada seluruh jajaran kabinet, kementerian, pemerintah daerah untuk memprioritaskan program vaksinasi pada tahun anggaran 2021," Jokowi melanjutkan.
2. Presiden Jokowi jadi penerima vaksin Covid-19 pertama.
foto: Pixabay.com
Presiden Jokowi memerintahkan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk merelokasikan dari anggaran lain, terkait ketersediaan vaksin Covid-19 secara gratis.
"Sehingga tidak ada alasan untuk masyarakat untuk tidak mendapatkan vaksin," ujarnya.
Orang nomor satu di Republik ini pun menegaskan bahwa siap menjadi penerima pertama untuk vaksin Covid-19, guna memberikan kepercayaan bagi masyarakat bahwa vaksin tersebut aman.
3. DPR berharap tak ada masyarakat yang menolak vaksinasi.
foto: Pixabay.com
Apresiasi terhadap keputusan Presiden Jokowi tentang vaksin gratis datang dari Komisi IX DPR RI Saleh Daulay. Baginya, ini merupakan langkah serius pemerintah dalam memutus rantai penyebaran virus Covid-19.
"Aspirasi agar vaksin digratiskan memang menggema pada saat rapat dengan Menkes dan beberapa kementerian/lembaga terkait minggu lalu. Komisi IX menilai bahwa tuntutan masyarakat agar vaksin digratiskan tidak terlalu berat. Karena itu, di dalam salah satu butir kesimpulan rapat waktu itu, hal itu dicantumkan dan disepakati," kata Saleh seperti dikutip dari merdeka.com.
"Ternyata presiden sangat mendengar dan akomodatif. Dengan begitu, masyarakat tidak punya alasan lagi untuk menolak vaksin. Yang mampu dan tidak mampu diberikan vaksin dan vaksinasi secara gratis," lanjutnya.
4. Beredar isu vaksin berbayar.
foto: Pixabay.com
Keberadaan vaksin di Indonesia memang ramai diperbincangkan. Sejumlah kabar miring tentang vaksin tersebut pun tak dapat dibendung. Seperti isu tentang vaksin Covid-19 yang berbayar.
Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito menegaskan bahwa anggaran tidak menjadi hambatan bagi pemerintah untuk tidak menggratiskan vaksin kepada seluruh masyarakat.
"Saya perlu tegaskan, bahwa pada prinsipnya anggaran tidak akan menjadi hambatan dalam pencapaian herd immunity melalui vaksinasi," ujar Wiku dalam konferensi pers di YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (15/12).
5. BPJS Ketenagakerjaan lakukan pendataan.
foto: freepik.com
Merespons cepat instruksi dari pemerintah, BPJS Ketenagakerjaan mulai melakukan pendataan terhadap para pekerja yang memperoleh vaksin anti Covid-19.
"Kami telah diminta oleh pemerintah untuk menyiapkan data pekerja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan untuk mendapatkan bantuan vaksin. Kami telah mulai mendata dan kami akan terus melakukan pendataan," ujar Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto, dalam webinar Kupas Tuntas Program Bantuan Subsidi Upah, Rabu (16/12) seperti dikutip dari merdeka.com.
Pendataan tersebut bertujuan agar hak setiap pekerja dalam mendapatkan perlindungan jaminan sosial terlaksana dan berjalan dengan baik.
"Pastikan anda sudah terdaftar karena selain mendapat manfaat ada juga manfaat lain dan nilai tambah lebih, yaitu pada saat pemerintah melakukan belanja sosial melakukan distribusi bantuan sosial menggunakan data yang sudah valid, akuntabel dan teruji, Insya Allah akan digunakan untuk bantuan vaksin," tutupnya.