Brilio.net - Profesi guru yang mestinya jadi lentera bangsa, kini justru terjebak dalam hidup yang nestapa. Hasil survei yang dirilis Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap fakta mencengangkan. Profesi guru ternyata menempati peringkat pertama sebagai kelompok profesi yang paling banyak terjerat utang pinjaman online (pinjol).
Tahun 2023 lalu, OJK merilis ada delapan kelompok masyarakat yang paling banyak terjerat pinjaman online. Dikutip Brilio.net, guru menduduki peringkat pertama dengan prosentase sebesar 42%. Disusul kemudian korban PHK sebanyak 21%, kalangan ibu rumah tangga 17%. Kemudian 9% adalah karyawan, 4% pedagang, dan 3% pelajar. Lalu, sisanya yakni tukang pangkas rambut dan ojek online masing-masing 2% dan 1%.
BACA JUGA :
Meski terlibat kasus pidana, Menteri PPPA pastikan anak belum 18 tahun tetap dapat perlindungan hukum
Seolah gaji yang kecil jadi tamparan, betapa beban hidup semakin tak ramah bagi para penjaga garda pendidikan. Bukan tanpa alasan fenomena ini menjadi sorotan. Sebagai profesi yang berperan mendidik generasi penerus bangsa, guru semestinya mendapat perhatian khusus termasuk dalam hal kesejahteraan.
Namun, data menunjukkan ironi. Alih-alih hidup nyaman, banyak guru terpaksa mengandalkan pinjaman demi membayar cicilan hingga memenuhi kebutuhan harian.
"Data OJK menyebut guru menjadi kelompok masyarakat yang paling banyak terjerat pinjaman online menjadi salah satu indikator betapa dunia pendidikan di Indonesia masih menghadapi persoalan serius. Tidak mungkin kita bisa membayangkan kemajuan kualitas peserta didik jika sang pendidik masih berjibaku dengan upaya mencukupi kebutuhan sehari-hari," ujar Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda dikutip Brilio.net dari Liputan6.com.
BACA JUGA :
Abu-abu nasib guru swasta & guru agama di tengah isu tunjangan Rp 2 juta, ikut sejahtera atau merana?
Tugas berat yang tak diimbangi dengan penghargaan
Tugas guru yang berat sering kali tak sebanding dengan apresiasi yang didapat. Bahkan, tak jarang mereka menghadapi masalah hukum saat hanya berusaha mendidik muridnya sendiri. Masalah kesejahteraan pun jadi luka lama yang terus menganga.
Dikutip Brilio.net dari riset Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS), 42% guru di Indonesia masih berpenghasilan di bawah Rp 2 juta per bulan, dan 13% lainnya bahkan harus bertahan dengan gaji di bawah Rp 500 ribu.
Situasi makin miris untuk guru honorer. Dari mereka yang bergaji rendah, 74% berpenghasilan di bawah Rp 2 juta, dan 20,5% harus hidup dengan kurang dari Rp 500 ribu setiap bulan. Dengan penghasilan yang pas-pasan, banyak guru harus merangkap profesi demi mencukupi kebutuhan sehari-hari.
Survei yang melibatkan 403 guru dari 25 provinsi bersama GREAT Edunesia Dompet Dhuafa pada Mei 2024 menunjukkan betapa gentingnya isu ini. Di balik perayaan Hari Pendidikan Nasional, ada cerita getir tentang para pahlawan pendidikan yang terus berjuang di tengah keterbatasan.
foto: Freepik.com
Gaji guru naik tapi ada syarat dan ketentuannya
Seolah menjawab fenomena ini, pada peringatan Hari Guru Nasional di Velodrome Rawamangun, Jakarta, Kamis (28/11), Presiden Prabowo Subianto mengumumkan adanya kenaikan gaji guru ASN (PNS dan PPPK) sebesar 1 kali gaji pokok. Sementara guru non ASN alias swasta bakal menerima tunjangan profesi sebesar Rp 2 juta.
"Kita telah meningkatkan anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan guru yang berstatus ASN dan PPPK serta guru-guru non-ASN," kata Prabowo dikutip Senin (2/12/2024).
"Guru ASN mendapatkan tambahan kesejahteraan sebesar 1 kali gaji pokok. Guru-guru non-ASN, nilai tunjangan profesinya ditingkatkan menjadi Rp 2 juta," sambungnya.
Dia menyampaikan anggaran kesejahteraan guru ASN dan non-ASN naik menjadi Rp 81,6 triliun pada 2025. Selain gaji, Prabowo juga melaksanakan program profesi guru (PPG) untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas para guru Indonesia.
"Masih terkait dengan komitmen kami, pemerintah Anda, untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas guru, pada tahun 2025 akan dilaksanakan PPG untuk 806.486 guru ASN dan non-ASN yang telah memenuhi kualifikasi pendidikan D4 dan S1," jelas Prabowo.