Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, baru-baru ini mengungkapkan permintaan maafnya kepada publik sehubungan dengan kasus dugaan korupsi yang melibatkan perusahaan. Kasus ini diduga merugikan negara hingga Rp193,7 triliun dan berkaitan dengan tata kelola minyak mentah serta produk kilang Pertamina dari tahun 2018 hingga 2023.
Dalam konferensi pers yang diadakan pada 3 Maret 2025, Simon menekankan komitmen Pertamina untuk membantu menyelesaikan kasus ini dan berupaya meningkatkan transparansi serta akuntabilitas perusahaan.
BACA JUGA :
7 Jejak karier Ravi Siahaan Dirut Pertamina Patra Niaga, jadi tersangka kasus korupsi minyak mentah
Simon lahir di Kamasi, Tomohon, Sulawesi Utara, pada 3 Oktober 1979. Ia merupakan lulusan SMA Taruna Nusantara dan Institut Teknologi Bandung (ITB), di mana ia meraih gelar Sarjana Teknik Kelautan dan MBA dari Sekolah Bisnis dan Manajemen ITB. Sebelum menjabat sebagai Direktur Utama pada 4 November 2024, Simon memiliki pengalaman sebagai engineer di sektor hulu minyak dan gas di CNOOC serta menjabat sebagai Komisaris Utama dan Independen Pertamina.
Kasus dugaan korupsi ini mencuat setelah terungkap adanya pengaturan dalam Rapat Optimasi Hilir (OH) untuk menurunkan produksi kilang domestik, yang berujung pada peningkatan impor BBM. Meskipun demikian, Pertamina telah melakukan pengujian terhadap 75 sampel BBM dan hasilnya menunjukkan bahwa kualitas BBM Pertamina memenuhi standar yang ditetapkan. Permintaan maaf Simon merupakan respons terhadap kekhawatiran publik dan komitmen Pertamina untuk memperbaiki tata kelola perusahaan.
Pengalaman Simon di CNOOC
Simon memiliki latar belakang pendidikan yang kuat di bidang teknik dan bisnis. Setelah menyelesaikan pendidikan menengah di SMA Taruna Nusantara, ia melanjutkan ke ITB dan meraih gelar Sarjana Teknik Kelautan pada tahun 2003.
BACA JUGA :
Menteri Bahlil: "Blending" BBM tak menyalahi aturan selama "speknya" sesuai
Ia juga mendapatkan gelar MBA dari Sekolah Bisnis dan Manajemen ITB, serta mengikuti program kepemimpinan di Blavatnik School of Government, Universitas Oxford, dan pendidikan singkat di Tsinghua University, Tiongkok.
Sebelum menjabat sebagai Direktur Utama Pertamina, Simon telah berpengalaman di dunia energi, termasuk sebagai engineer di sektor hulu minyak dan gas di blok South East Sumatra, CNOOC. Pengalamannya sebagai Komisaris Utama dan Independen Pertamina sejak 10 Juni 2024 semakin memperkuat posisinya sebelum diangkat menjadi Direktur Utama.
Pengangkatannya sebagai Direktur Utama Pertamina berdasarkan Keputusan Menteri BUMN menandai babak baru dalam karirnya. Namun, tantangan besar muncul dengan kasus dugaan korupsi yang menyeret nama Pertamina. Sikap proaktifnya dalam meminta maaf dan berkomitmen untuk membantu penyelesaian kasus menunjukkan tanggung jawab dan keseriusannya dalam mengatasi permasalahan ini.
Kronologi kasuskorupsi BBM
Kasus dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang mencuat setelah Kejaksaan Agung menetapkan Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan, sebagai tersangka. Ia diduga terlibat dalam praktik pengadaan bahan bakar yang tidak sesuai spesifikasi, menyebabkan kerugian negara hingga Rp 193,7 triliun.
Modus operandi yang menjadi sorotan adalah praktik blending atau pencampuran bahan bakar dengan kadar oktan lebih rendah sebelum dijual ke masyarakat. Praktik ini tidak hanya merugikan negara tetapi juga menimbulkan kekhawatiran mengenai kualitas BBM yang beredar di pasaran.
Skandal ini segera menarik perhatian publik, mengingat Pertamina adalah perusahaan negara yang bertanggung jawab atas distribusi bahan bakar di seluruh Indonesia. Reaksi masyarakat pun beragam, mulai dari kemarahan hingga kekhawatiran mengenai dampak jangka panjang dari kasus ini terhadap harga dan ketersediaan BBM.
Permintaanmaaf dankomitmen Pertamina
Dalam konferensi pers yang diadakan di Grha Pertamina, Jakarta, Simon menyampaikan permohonan maafnya secara terbuka kepada publik. Ia mengakui keresahan masyarakat dan menegaskan bahwa Pertamina berkomitmen untuk melakukan perbaikan secara menyeluruh.
Simon menekankan bahwa perusahaan akan memperbaiki tata kelola bisnisnya agar lebih transparan dan akuntabel. Ia juga mengapresiasi langkah Kejaksaan Agung dalam mengusut kasus ini sebagai bagian dari upaya membersihkan Pertamina dari praktik-praktik yang melanggar hukum.
Permintaan maaf ini menjadi langkah awal untuk memulihkan kepercayaan masyarakat, meskipun masih banyak pihak yang menuntut transparansi lebih lanjut terkait kebijakan perbaikan yang akan diambil oleh perusahaan.
"Pada kesempatan kali ini, saya, Simon Aloysius Mantiri, sebagai Direktur Utama PT Pertamina (Persero), menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia atas peristiwa yang terjadi beberapa hari terakhir ini, ini tentunya adalah peristiwa yang memukul kita semua, menyedihkan juga bagi kami dan tentunya kami ini adalah salah satu ujian besar yang dihadapi Pertamina," kata Simon.
Upaya Pengawasan: Libatkan pihak independen
Simon juga mengumumkan bahwa Pertamina akan melibatkan pihak ketiga atau independen untuk mengawasi dan mengecek kualitas BBM yang beredar di pasaran. Langkah ini diambil guna memastikan bahwa produk yang dijual kepada masyarakat sesuai dengan standar yang ditetapkan pemerintah.
Selain itu, Pertamina juga mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan, dengan membuka kanal pelaporan bagi siapa saja yang menemukan kejanggalan dalam distribusi dan kualitas BBM. Dengan cara ini, diharapkan masyarakat dapat ikut serta dalam memastikan bahwa bahan bakar yang mereka gunakan benar-benar aman dan berkualitas.
Komitmen ini menjadi langkah penting dalam mengembalikan kepercayaan publik, meskipun implementasi dan efektivitasnya masih harus diuji dalam beberapa bulan ke depan.
"Kami sangat mengapresiasi tindakan hukum yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan Agung atas dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak perusahaan PT Pertamina (Persero) menyangkut tata kelola impor minyak mentah dan produk kilang pada tahun 2018 sampai 2023," kata Simon.