Panglima TNI,Jenderal Agus Subiyanto, baru saja mengeluarkan Surat Perintah dengan Nomor Sprin/674/II/2025. Dalam surat tersebut, diumumkan bahwa Mayor Teddy Indra Wijaya, yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Kabinet (Seskab), resmi naik pangkat menjadi Letnan Kolonel (Letkol).
"Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/238/II/2025 tanggal 25 Februari 2025 tentang Penetapan Kenaikan Pangkat Reguler Percepatan (KPRP) dari Mayor ke Letkol atas nama Mayor Inf Teddy Indra Wijaya, Sekretaris Kabinet RI,"tulis surat tersebut.
BACA JUGA :
Seskab Mayor Teddy sebut ada pelantikan pejabat sore ini, isu reshuffle kabinet mencuat
Dalam surat tersebut juga dijelaskan bahwa kenaikan pangkat ini sesuai dengan peraturan KSADNomor 21 Tahun 2019 mengenai Kepangkatan Prajurit TNI Angkatan Darat, serta Keputusan Kasad Nomor Kep/462/VIII/2021 tanggal 4 Agustus 2021 tentang Petunjuk Teknis Pembinaan Karier Prajurit TNI AD.
Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad), Brigjen Inf Wahyu Yudhayana, juga mengonfirmasi bahwa informasi mengenai kenaikan pangkat Teddy adalah benar. "Saya sampaikan kepada rekan-rekan media bahwa informasi tersebut memang betul ya," ungkap Wahyu saat dikonfirmasi oleh merdeka.com.
Ia menegaskan bahwa kenaikan pangkat ini telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di TNI dan perundang-undangan. "Dan itu sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di TNI dan dasar perundang-undangan (Perpres), secara administrasi juga semua sudah dipenuhi," tambahnya.
BACA JUGA :
Cerita keluarga asal Lampung usai Mayor Teddy tolong anaknya yang kejang, tanggung biaya pengobatan
Di sisi lain, Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), memberikan kritik terkait penempatan TNI aktif dalam jabatan sipil. SBY menekankan bahwa seharusnya tidak ada TNI aktif yang terlibat dalam politik praktis, karena hal tersebut bertentangan dengan prinsip reformasi yang telah ditetapkan.
"Dulu, waktu saya masih di militer, dalam semangat reformasi, TNI aktif itu tabu untuk memasuki dunia politik. Itu salah satu doktrin yang kita keluarkan dulu," ujar SBY saat bertemu dengan 38 Ketua DPD Partai Demokrat pada Minggu (23/2).
SBY menceritakan bahwa selama masa aktifnya di dunia militer, salah satu nilai yang dijunjung tinggi adalah netralitas TNI dalam politik. Ia menegaskan bahwa jika seorang jenderal aktif ingin terlibat dalam pemerintahan, maka ia harus mundur dari jabatannya.
"Kami jalankan, benar saya tergugah terinspirasi, kalau masih jadi jenderal aktif jangan berpolitik, kalau mau berpolitik pensiun," tegas SBY. Ini adalah prinsip yang ia pegang untuk menjaga integritas dan netralitas TNI.