Brilio.net - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meminta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti untuk menghapus sistem zonasi sekolah dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Hal itu disampaikan dalam acara Tanwir I PP Pemuda Muhammadiyah di Jakarta Pusat, Kamis (21/11).
"Kemarin pada waktu rakor dengan para kepala dinas pendidikan, saya sampaikan secara tegas ke Pak Menteri Pendidikan, pak ini zonasi harus dihilangkan'," ujar Gibran dikutip Antara.
BACA JUGA :
Istana ungkap isi laporan Iseng di 'Lapor Mas Wapres', salah satunya aduan masalah rumah tangga
Dia menekankan pendidikan adalah kunci generasi emas dan Indonesia Emas 2045, oleh karena itu penting untuk memberikan kemudahan-kemudahan dalam mengakses pendidikan.
Survei yang dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) pada 2023 menunjukkan 67% orang tua merasa sistem zonasi membatasi pilihan sekolah anak mereka, terutama bagi keluarga yang tinggal di daerah dengan kualitas sekolah yang beragam. Penelitian lain dari SMERU Research Institute pada 2021 mencatat bahwa meski zonasi bertujuan meratakan kualitas pendidikan, implementasinya masih terkendala disparitas mutu antara sekolah satu dan lainnya.
Gibran juga menyampaikan pentingnya mengajarkan anak-anak muda pelajaran coding, programming, hingga digital marketing.
BACA JUGA :
Banyak aduan iseng ke Layanan 'Lapor Mas Wapres', Istana bakal lakukan ini
"Karena sekarang kita tidak boleh ketinggalan dari negara-negara lain," ujarnya.
Menurut laporan World Economic Forum, keterampilan digital seperti coding akan menjadi salah satu kompetensi utama yang dibutuhkan di masa depan, dengan estimasi 85 juta pekerjaan berbasis digital tercipta pada 2030. Bonus demografi Indonesia harus dimanfaatkan melalui akses pendidikan yang inklusif dan modern.
Di sisi lain pada kesempatan itu Gibran juga mengajak anak-anak muda bergotong-royong dan bekerja keras di tengah adanya bonus demografi saat ini.