Pemerintah Skotlandia baru-baru ini membuat keputusan penting dengan melarang penggunaan aplikasi WhatsApp dan layanan perpesanan lainnya untuk urusan pemerintahan. Keputusan ini diambil setelah penyelidikan Covid-19 yang menemukan bahwa beberapa pejabat telah menghapus pesan selama pandemi.
Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan informasi. Wakil Menteri Pertama, Kate Forbes, mengumumkan larangan ini sebagai tindak lanjut dari rekomendasi hasil tinjauan eksternal. Forbes menekankan bahwa semua aktivitas pemerintahan harus dilakukan melalui sistem yang aman, dapat dilacak, dan sesuai dengan kewajiban hukum.
Kebijakan ini akan mulai diterapkan sepenuhnya pada musim semi tahun depan. Jadi, bagaimana kebijakan ini akan mempengaruhi pemerintahan Skotlandia ke depan? Berikut ulasannya, dirangkum brilio.net dari berbagai sumber pada Rabu (18/12).
1. Latar belakang larangan WhatsApp di pemerintahan
Pelarangan ini merupakan respons terhadap hasil tinjauan eksternal yang dipimpin oleh Emma Martins, mantan Komisaris Perlindungan Data Kepulauan Channel. Larangan penggunaan WhatsApp dan aplikasi perpesanan lainnya diumumkan sebagai bagian dari tanggapan terhadap hasil tinjauan yang mengungkapkan kurangnya pemahaman mengenai penggunaan aplikasi perpesanan, termasuk aturan penyimpanan dan penghapusan data.
Selama pandemi, penggunaan WhatsApp meningkat karena banyak staf yang bekerja dari jarak jauh. Namun, dengan berakhirnya pandemi, ada kebutuhan untuk perubahan signifikan agar tata kelola informasi lebih baik. Penyelidikan Covid-19 di Inggris Raya juga menemukan bahwa beberapa pesan penting telah dihapus oleh pejabat, termasuk mantan Menteri Pertama Nicola Sturgeon, yang memicu kritik dari oposisi dan publik.
2. Rincian kebijakan baru
Kebijakan yang diumumkan Forbes mencakup larangan penggunaan aplikasi perpesanan non-korporat. Perangkat pemerintah akan dikonfigurasi ulang agar tidak memungkinkan penggunaan aplikasi seperti WhatsApp, Signal, atau Facebook Messenger.
"Semua urusan pemerintahan harus dilakukan melalui sistem pemerintah yang aman, dapat dicari, dan memungkinkan berbagi informasi yang tepat," ujar Forbes. Aplikasi yang direkomendasikan termasuk Microsoft Teams dan email resmi pemerintah.
Pemerintah juga melarang penggunaan perangkat pribadi untuk keperluan pekerjaan dan berkomitmen untuk memberikan pelatihan kepada staf agar mematuhi aturan baru ini.
3. Kritik terhadap kebijakan selama pandemi
Beberapa pejabat Skotlandia menghadapi kritik atas penghapusan pesan yang dinilai melanggar kode etik menteri. Sandesh Gulhane, anggota Partai Konservatif Skotlandia, menyatakan bahwa tindakan ini dapat menghambat transparansi.
Laporan penyelidikan juga menunjukkan bahwa meskipun ada kebijakan untuk mencatat poin-poin penting dari percakapan di aplikasi perpesanan, tidak ada bukti bahwa kebijakan ini diterapkan secara konsisten. Emma Martins menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak menjamin praktik tata kelola yang memadai.
4. Dampak pada tata kelola pemerintahan
Langkah ini diharapkan dapat membawa dampak signifikan pada tata kelola informasi di pemerintahan Skotlandia. Dengan menerapkan sistem yang lebih aman dan transparan, diharapkan risiko kehilangan data penting dapat diminimalkan. Namun, tantangan seperti kebutuhan pelatihan ulang untuk staf pemerintah agar terbiasa dengan sistem baru juga perlu dihadapi.
Beberapa pihak khawatir akan potensi keterlambatan komunikasi akibat transisi ke sistem yang lebih terstruktur. Di sisi lain, para pendukung kebijakan menilai langkah ini sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah untuk mencegah terulangnya masalah serupa di masa depan.
5. Respons publik
Pengumuman ini mendapatkan beragam respons dari masyarakat dan politisi. Beberapa mendukung upaya memperkuat akuntabilitas pemerintah, sementara yang lain merasa langkah ini terlambat. Forbes menekankan bahwa pemerintah Skotlandia akan terus memperbarui kode etik menteri untuk memastikan transparansi.
Perubahan ini termasuk peran baru bagi penasihat independen untuk menyelidiki dugaan pelanggaran kode etik. Ke depan, pemerintah juga berencana merilis pedoman baru dan memperbarui sistem keamanan informasi untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan baru ini.