Brilio.net - Belakangan ini para pesepeda dibuat resah dengan kabar bakal adanya pajak sepeda. Di sejumlah negara, pajak sepeda merupakan hal biasa, misalnya negara bagian Oregon dan Hawaii di Amerika Serikat.
Namun, beberapa negara justru memberlakukan kebijakan yang sebaliknya. Mereka memberikan intensif bagi para pesepeda.
BACA JUGA :
7 Potret koleksi sepeda Nirina Zubir, pernah gowes Jakarta-Bali
Dilansir brilio.net dari berbagai sumber pada Kamis (6/7), ini dia lima negara yang memberikan insentif bagi pesepeda.
1. Belanda.
BACA JUGA :
Harga sepeda lipat 8 seleb cantik, ada capai ratusan juta
foto: unsplash.com
Belanda merupakan negara yang terus meningkatkan pengguna sepedanya. Pemerintah setempat akan membayar para pengendara sepeda.
Dikutip dari discerningcyclist.com, Negari Kincir Angin ini sudah menyiapkan dana 390 juta Euro atau setara Rp 6 triliun untuk membayar dan membuat fasilitas bagi pengendara sepeda.
Dengan adanya aturan itu, pengguna sepeda di Belanda akan mendapat bayaran 450 Euro atau Rp 7 juta dalam satu tahun. Diharapkan pada tahun 2021 jumlah pesepeda akan melebihi pengendara motor.
2. Italia.
foto: unsplash.com
Di Italia, Kota Bari adalah kota yang pertama yang memberikan bayaran bagi para pengguna sepeda, mulai Januari 2019. Penduduk Bari akan mendapat maksimal 25 Euro atau setara Rp 400.000.
3. Belgia.
foto: unsplash.com
Belgia adalah negara terlama yang menerapkan kebijakan memberi insentif bagi pengguna sepeda, mulai tahun 1999. Belgia membayar pengguna sepeda 0,24 Euro atau Rp 4.000 per kilometer yang ditempuh pesepeda. Kebijakan ini cukup efektif untuk menumbuhkan jumlah pengguna sepeda di Belgia.
4. Selandia Baru.
foto: unsplash.com
Selandia Baru ingin menambah jumlah karyawan yang pulang dan pergi kantor dengan menggunakan sepeda. Selandia Baru siap memberikan USD 5 atau setara Rp 72.000 sehari, dan akan mendapat bonus kalau bisa berjalan konsisten selama enam bulan.
5. Filipina.
foto: unsplash.com
Di Asia Tenggara, Filipina menjadi salah satu negara yang akan membayar pengguna sepeda. Kebijakan ini langsung diminta oleh pemerintah Filipina, bahkan akan masuk dalam UU Filipina.