1. Home
  2. ยป
  3. Wow!
12 Juli 2022 09:22

Somasi adalah peringatan, ketahui definisi dan aturan hukumnya

Somasi adalah salah satu istilah di dalam dunia hukum yang biasa digunakan untuk memberikan teguran atau peringatan kepada calon tergugat. Dewi Suci Rahmadhani
foto: unsplash.com

Brilio.net - Somasi adalah salah satu istilah di dalam dunia hukum yang biasa digunakan untuk memberikan teguran atau peringatan kepada calon tergugat karena pihak tergugat lalai dalam melaksanakan kewajiban atau perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Dalam hukum, kelalaian ini disebut sebagai wanprestasi. Somasi sendiri diatur di dalam Pasal 1238 KUHPerdata dan Pasal 1243 KUHPerdata.

Somasi dapat dilakukan secara langsung dari pihak penggugat kepada pihak tergugat, tapi pada praktiknya untuk mempermudah pembuktian pada saat proses hukum, somasi biasanya diberikan dalam bentuk surat peringatan secara tertulis. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai somasi, berikut brilio.net telah merangkumnya dari berbagai sumber pada Selasa (12/7).

BACA JUGA :
Presipitasi adalah kondensasi uap air, ini pengertian dan jenisnya


Pengertian somasi

foto: Unsplash/Sasun Bughdaryan

Dalam Kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI), somasi adalah teguran untuk membayar dan sebagainya. Istilah somasi sering digunakan sebagai bentuk peringatan terhadap perbuatan melanggar hukum menurut KHUPerdata. Somasi adalah peringatan agar calon tergugat melaksanakan kewajibannya sesuai dengan teguran atas kelalaian yang telah dilakukannya.

BACA JUGA :
Yudisium adalah rapat penentuan kelulusan, ini bedanya dengan wisuda

Dalam somasi tersebut, calon tergugat menyatakan kehendaknya bahwa perjanjian harus dilaksanakan dalam batas waktu tertentu. Biasanya, somasi diberikan sebagai peringatan sebelum calon penggugat mengajukan perkaranya ke pengadilan. Somasi dapat dilakukan secara individual atau secara kolektif melalui kuasa hukum.

Dasar hukum somasi

foto: Unsplash/Iaki del Olmo

Dasar hukum somasi adalah Pasal 1238 KUHPerdata dan Pasal 1243 KUHPerdata. Dalam pasal ini, somasi bertujuan untuk memberikan peringatan atau teguran kepada calon tergugat agar memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian. Kewajiban dalam pasal ini disebut dengan prestasi sehingga jika calon tergugat mengabaikan somasi, maka ia dikategorikan telah melakukan wanprestasi.

Calon tergugat dapat dituntut sesuai dengan Pasal 1243 KUHPerdata yang berbunyi "Penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan".

Bentuk-bentuk somasi

foto: unsplash.com

Menurut Pasal 1238 KUHPerdata terdapat beberapa bentuk somasi di antaranya sebagai berikut:

1. Somasi dengan surat perintah

Peringatan atau somasi dapat berbentuk surat perintah yang berasal dari hakim sebagai bentuk penetapan. Dengan surat penetapan ini, juru sita akan memberitahukan secara lisan kapan selambat-lambatnya ia harus memenuhi kewajibannya. Hal ini juga sering disebut sebagai exploit juru sita.

2. Akta

Somasi dapat dilakukan dengan sejenis akta yang berupa akta di bawah tangan atau dengan akta notariil.

3. Somasi yang tersimpul dari perikatan itu sendiri

Sejak pembuatan perjanjian, seseorang atau lembaga telah menentukan sendiri periode waktu yang akan dianggap sebagai periode pelanggaran kewajiban.

Somasi atau peringatan terhadap calon tergugat yang melalaikan kewajibannya dapat dilakukan secara lisan, tetapi untuk mempermudah pembuktian di hadapan hakim, maka umumnya somasi diberikan secara tertulis.

Fungsi somasi

foto: Unsplash/Romain Dancre

Somasi diberikan agar calon tergugat menghentikan suatu perbuatan sesuai yang dituntut oleh calon penggugat. Fungsi somasi adalah untuk membuat calon tergugat agar tetap memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya. Somasi juga berfungsi sebagai ruang negosiasi. Somasi menjadi langkah pertama yang ditempuh oleh pihak penggugat sebelum membawa kasusnya secara resmi melalui proses hukum.

Sumber: Karamoy dan Pangkerego. 2022. Jurnal Lex Privatum Volume 10 Nomor 1: Kajian Terhadap Tanggung Gugat Karena Wanprestasi dan Perbuatan Melanggar Hukum Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Manado: Universitas Sam Ratulangi.

SHARE NOW
EXPLORE BRILIO!
RELATED
MOST POPULAR
Today Tags