Sepertinya dendam kesumat Korea Selatan pada Jepang, yang bermula sejak era Perang Dunia Kedua, tidak akan pernah hilang. Walau secara teknis kedua negara tidak lagi dalam suasana perang dan membuka Kedutaan Besar di negara masing-masing, tapi tensi politik antara dua negara ini secara umum tidak pernah benar-benar hilang atau mengendur.
Lihat saja saat parlemen dan pemerintah Korea Selatan melobi Komite Olimpiade agar melarang berkibarnya bendera klasik "Matahari Terbit" angkatan bersenjata Jepang di event Olimpiade Musim Panas 2020 (yang saat ini dibatalkan/diundur gara-gara pandemi Covid-19). Itu jelas menunjukkan kalau pemerintah Korea Selatan selalu ingat dan tidak pernah melupakan apa yang sudah terjadi pada mereka di masa-masa perang melawan pendudukan Jepang dulu. Sehingga mereka bahkan mempermasalahkan bendera angkatan bersenjata Jepang, yang secara teknis bukan bendera nasional/lambang negara, di event Olimpiade tadi.
Yang terbaru Korea Selatan diberitakan sedang melobi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau United Nations badan urusan kebudayaan UNESCO untuk mencabut status Situs Warisan Dunia untuk pulau-pulau milik Jepang yang berhubungan dengan era revolusi industri negara itu.
Foto: Japan Industrial
Menurut pemerintah Korea Selatan, Jepang menutupi fakta yang terjadi di lokasi-lokasi tersebut, seperti di pulau Hashima prefektur Nagasaki di mana banyak warga Korea waktu itu dipaksa bekerja secara tidak manusiawi di sana saat Perang Dunia Kedua. Protes pemerintah Korea Selatan ini muncul tidak lama setelah pemerintah Jepang membuka pameran Situs Jepang saat Revolusi Industri Era Meiji di Tokyo akhir Maret 2020.
Di eksibisi itu sebenarnya juga ditampilkan informasi soal pekerja Korea dan bahkan testimoni/pernyataan keturunan pekerja Korea saat itu yang menyatakan tidak ada diskriminasi pada pekerja Korea. Tapi pemerintah Korea Selatan tidak percaya dan memberikan statement kalau mereka kecewa karena tidak adanya niat baik Jepang untuk memberikan kompensasi layak atas kejahatan yang mereka lakukan pada masa sulit tersebut.
Pulau Hashima / Foto: Pinterest
Juru bicara pemerintah Jepang sendiri melalui pejabat tingginya, Yoshihide Suga mengaku belum menerima data informasi protes Korea Selatan ke UNESCO soal status World Heritage yang Jepang dapat untuk pulau-pulau saat era revolusi industri, namun berjanji akan menangani masalah ini dengan sewajarnya.
Komite Warisan Dunia UNESCO sendiri sudah memanggil ofisial Korea Selatan untuk duduk bersama membicarakan situasi yang ada dan diharapkan akan ada penyelesaian konkret. Salah satu topiknya jelas "Tambang Batubara Hashima" tadi. Pulau ini unik karena memiliki kontur/bentuk seperti sebuah kapal induk dan merupakan satu dari 23 pulau di delapan prefektur Jepang yang termasuk warisan dunia versi UNESCO dari era industrial Meiji.Apakah kelak status mereka akan dicabut sesuai permintaan pemerintah Korea Selatan atau tidak masih perlu menunggu hasil dialog dan pertemuan tripartit antara UNESCO, pemerintah Korea Selatan, dan pemerintah Jepang.
