Tolak bayar iuran Rp140 juta perbulan ke RW, akses jalan SMP Swasta di Surabaya ini ditutup oleh warga

Brilio.net - Baru-baru ini viral di media sosial mengenai kasus perseteruan antara salah satu SMP swasta di Surabaya dengan pengurus RW setempat. Adapun hal yang diributkan dari perseteruan tersebut adalah soal biaya iuran. Kejadian ini terjadi di Manyar Tirtomulyo, Surabaya, Jawa Timur.

Duduk perkaranya adalah sekolah SMP Swasta tersebut diminta untuk membayar iuran kepada RW setempat. Tidak tanggung-tanggung, biayanya mencapai Rp140 juta perbulan. Melihat nominal yang cukup besar, pihak sekolah mengatakan enggan untuk membayar iuran tersebut.

Imbas perseteruan itu, warga sekitar lantas menutup satu-satunya akses jalan untuk guru dan murid menuju sekolah. Konflik ini menjadi viral di media sosial saat Wakil Walikota Surabaya Armuji mengupload proses mediasi di akun Instagram pribadinya.

foto: Instagram/@cakj1

"Tindak lanjut laporan warga terkait permasalahan antara warga dengan sekolah SMP di Manyar Tirtomulyo. Permasalahan muncul karena adanya tidak sepakatnya iuran yang diajukan pihak warga kepada sekolah," dilansir dari @cakj1 pada Jumat (2/8).

Sekolah tersebut memang berkewajiban untuk membayar iuran kepada 4 RW setempat. Adapun perjanjian awalnya, pihak sekolah berkewajiban membayar Rp25 juta perbulannya untuk satu RW. Jika ditotalkan semuanya mencapai Rp100 juta. Kedua belah pihak menyepakati nominal tersebut.

foto: Instagram/@cakj1

Namun, angka tersebut tiba-tiba dinaikkan secara sepihak. Sehingga, pihak sekolah melaporkan permasalahan ini ke pemerintah setempat. Diketahui, sekolah diminta untuk membayar Rp35 juta atau jika dikalkulasikan mencapai Rp140 juta.

"Awalnya (iuran) Rp25 juta, naik jadi Rp32 juta itu sekolah masih mau bayar. Dinaikin lagi jadi Rp35 juta sekolah enggak mau, keberatan," ujar Armuji.

Ternyata, pihak RW menaikkan iuran secara sepihak ini bukan tanpa alasan, Armuji mengatakan bahwa uang itu nantinya digunakan untuk menggaji para satpam yang berjaga di sekitar perumahan dan sekolah. Total ada 30 orang yang dipekerjakan sebagai sekuriti.

Warga juga menggunakan alasan kemacetan di sekitar sekolah untuk menaikkan iruan. Oleh sebab itu, Armuji lantas mendatangi lokasi untuk mendapatkan penjelasan lebih detail. Selain itu ia juga berusaha untuk melakukan mediasi yang adil bagi semua pihak.

foto: Instagram/@cakj1

"Saya bilang, kalau iurannya cocok enggak macet. Tapi kalau enggak cocok dibilang macet. Itu juga jalan umum, bukan milik perorangan karena sudah jadi fasilitas umumnya Pemkot," paparnya.

Selain itu, selain merasa keberatan, menurut Armuji pihak sekolah mengatakan bahwa audit dari uang tersebut juga tidak jelas. Pasalnya, banyak sisa uang iuran yang dikumpulkan oleh pihak RW yang tidak tahu dipakai buat apa.

"Pihak sekolah audit sendiri iurannya buat bayar 30 satpam. Satpamnya gajinya cuman Rp2,5 juta, terus itu kali 30 (orang) hasilnya ini cuma berapa, serta sisanya masih banyak uangnya," terangnya.

foto: Instagram/@cakj1

Mediasi berjalan dengan alot, kedua belah pihak sepakat untuk tidak menyetujui permintaan yang masing-masing diajukan. Armuji lantas menyerahkan keputusan ke pihak sekolah. Apakah perseteruan ini akan menempuh jalur hukum dengan melaporkannya ke polisi.