Menimbang baik buruk pelarangan mudik 2020 di sektor ekonomi

Brilio.net - Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melarang masyarakat melakukan mudik lebaran 2020 pada 21 April kemarin. Keputusan ini bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona atau Covid-19.

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, mengatakan larangan ini mulai efektif pada Jumat 24 April 2020 besok, berlaku untuk warga di Jabodetabek dan wilayah yang sudah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

"Pemerintah memutuskan untuk pelarangan mudik saat Ramadan 1441 H maupun Idul Fitri untuk wilayah Jabodetabek maupun wilayah yang PSBB," jelas Luhut dalam video conference usai rapat terbatas bersama Presiden Jokowi, Selasa (21/4).

Larangan mudik ini juga berlaku bagi masyarakat yang tinggal di zona merah virus corona. "Wilayah yang masuk zona merah (juga dilarang mudik)," ucapnya.

Keputusan pemerintah melarang mudik tersebut tentu saja berimbas pada berbagai sektor, terutama ekonomi masyarakat menengah ke bawah. Namun selain hal buruk, ternyata pelarangan mudik lebaran 2020 juga sedikit banyak menimbulkan dampak positif. Apa saja?

Dilansir brilio.net dari merdeka.com dan beberapa sumber lainnya pada Kamis (23/4), berikut beberapa dampak baik buruk pelarangan mudik lebaran 2020 terutama di sektor ekonomi.


1. Pertumbuhan ekonomi masyarakat menurun drastis.

foto: freepik.com

Pemerintah telah memaparkan skenario berat hingga terburuk yang dapat menimpa perekonomian nasional akibat wabah virus corona. Di antaranya adalah pertumbuhan ekonomi yang mengalami kontraksi hingga 0,4 persen, serta nilai tukar rupiah yang mencapai Rp 20.000 per USD.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, mengatakan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) telah merancang skenario buruk yang disebabkan oleh adanya aksi mudik lebih awal yang dilakukan warga Jakarta ke berbagai daerah.

"Kita dengar minggu lalu terjadi pergerakan manusia dari Jakarta ke Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Timur, bahkan juga ke beberapa daerah di luar Jakarta. Kalau ini terjadi maka wabah penyebaran Covid-19 akan meluas," jelas Perry.

Perry mengungkapkan, pemerintah pusat dan daerah memang perlu berkoordinasi bersama-sama agar penyebaran virus corona tidak semakin meluas ke berbagai daerah, yang kemudian akan semakin melemahkan perekonomian nasional.

"Kalau penyebaran terus meluas, tidak dilakukan langkah bersama, dampaknya terhadap masyarakat akan lebih buruk. Kasus Covid-19 dan kematian akibat Covid-19 akan lebih banyak, aspek kemanusiaan akan lebih buruk kalau tidak melakukan langkah bersama," paparnya.


2. PHK massal dari pengusaha transportasi.

foto: freepik.com

Organisasi Angkutan Darat (Organda) Provinsi DKI Jakarta mendukung langkah Presiden Jokowi menerbitkan aturan larangan mudik Lebaran 2020 pada hari ini (21/4). Aturan ini diharapkan dapat memutus mata rantai penyebaran virus corona, sehingga sektor usaha kembali menggeliat.

"Organda mendukung kebijakan tersebut karena melihat penyebaran virus corona yang masih tinggi," kata Ketua Umum Organisasi Angkutan Darat (Organda) Provinsi DKI Jakarta, Shafruhan Sinungan.

Karena hal tersebut, Shafruhan beserta jajarannya akan menindaklanjuti larangan perjalanan mudik yang baru diumumkan oleh Jokowi. Terutama dampaknya bagi pelaku usaha dan pekerja sektor transportasi umum darat yang terancam kehilangan mata pencaharian. Sebab jika masyarakat tak mudik, pengusaha transportasi akan merugi dan dengan terpaksa bisa saja melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) pada karyawan.

Sejak pemerintah mengumumkan dua warganya terpapar virus berbahaya asal kota Wuhan pada Maret lalu, perlahan tapi pasti kelangsungan usaha transportasi darat Tanah Air mulai goyah. Hal ini diperparah dengan pemberlakuan aturan PSBB di wilayah Jabodetabek yang membuat kelangsungan usaha transportasi darat terancam gulung tikar.


3. Wabah virus corona Covid-19 berakhir, perekonomian akan stabil lagi.

foto: freepik.com

Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati menjelaskan bahwa kebijakan pelarangan mudik dapat berdampak buruk bagi ekonomi nasional. Sebab tradisi mudik menjadi ladang emas bagi pertumbuhan konsumsi masyarakat.

Namun, mau tak mau, suka tak suka, beginilah cara yang harus ditempuh pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran pandemi virus corona yang membuat ekonomi domestik menjadi terpuruk.

"Mudik ini biasanya jadi amunisi pertumbuhan ekonomi, mobilitas orang akan diikuti pertumbuhan konsumsi rumah tangga. Tapi kalau mudik tetap dilakukan, kita khawatir pandemi Covid-19 tidak usai," ujar Enny dalam diskusi larangan mudik secara virtual bersama sejumlah ahli pada Rabu (22/4).

Dengan demikian, implementasi aturan larangan mudik harus segera diterapkan untuk membatasi pergerakan masyarakat di tengah wabah corona yang sedang berlangsung. Hal ini dilakukan agar tekanan pada dunia usaha tidak semakin berkepanjangan.

"Kalau tidak selesai (corona), tidak ada yang bisa bertahan hidup (bisnis). Sebab tanpa penghasilan untuk dua sampai tiga bulan ke depannya," jelas Enny.


4. Perputaran uang akan menurun sebesar Rp 3 triliun.

foto: freepik.com

Bhima Yudhistira sebagai pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), memprediksi masa mudik lebaran 2020 akan terjadi penurunan perputaran uang hingga sebesar Rp 3,09 triliun. Selain akibat diberlakukannya larangan mudik, penurunan juga akan terjadi karena adanya virus corona dan efisiensi dunia usaha.

"30 Persen baru perkiraan awal," kata Bhima.

Perputaran uang diperkirakan akan merosot hingga 30 persen atau sekitar Rp 3,09 triliun di musim mudik tahun ini. Sementara perputaran uang pada masa mudik tahun lalu dapat mencapai Rp 10,3 triliun.