Brilio.net - Ijtimak Ulama III telah digelar pada Rabu (1/5) di Hotel Lor In, Sentul, Bogor, Jawa Barat. Dalam ijtimak ulama yang diklaim melibatkan 1.000 ulama itu, para ulama mengeluarkan lima rekomendasi untuk menyikapi dugaan kecurangan Pemilu 2019. Lima rekomendasi tersebut dibacakan oleh penanggung jawab acara, Yusuf Martak.
Dilansir brilio.net dari merdeka.com, Kamis (5/2), pertama, Ijtimak Ulama menyimpulkan bahwa telah terjadi kecurangan bersifat terstruktur, sistematis dan masif dalam proses penyelenggaraan pemilu 2019.
Kedua, mendorong dan meminta kepada Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi untuk mengajukan keberatan melalui mekanisme legal, prosedural tentang terjadinya berbagai kecurangan dalam proses Pemilihan Presiden 2019.
Ketiga, mendesak Bawaslu dan KPU untuk memutuskan membatalkan, atau mendiskualifikasi paslon capres-cawapres 01.
Keempat, mengajak umat dan seluruh anak bangsa untuk mengawal dan mendampingi perjuangan penegakan hukum secara syari dan legal konstitusional dalam melawan kecurangan.
Kelima, bahwa memutuskan melawan kecurangan kejahatan serta ketidakadilan adalah bentuk amal marif nahi munkar, konstitusional dan sah secara hukum dengan menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan rakyat.
"Pengambilan keputusan disaksikan oleh pimpinan BPN dan calon presiden 02 Haji Prabowo Subianto," kata Ketua Obsteering Commite Ijtima Ulama III Slamet Ma'arif.
Prabowo menyambut rekomendasi tersebut. "Saya kira cukup komprehensif dan tegas, terima kasih," kata Prabowo.
foto: merdeka.com
Sementara itu Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo atau Jokowi-Ma'ruf Amin, Abdul Kadir Karding, mengaku siap mengantarkan para peserta Ijtimak Ulama 3 ke Badan Pengawas Pemilu apabila menemukan kecurangan di Pilpers 2019. Asalkan, laporannya dilengkapi dengan data-data yang valid.
"Saya yang antar, kalau perlu saya di depan. Tapi tolong sertakan dengan data jangan hanya framing atau asal omong. Itu nggak boleh karena ini menyangkut penyelengara pemilu," kata Abdul Kadir Karding.
Ketua DPP PKB itu menyatakan, tidak keberatan dengan kegiatan tersebut. Silakan bahas kecurangan, tetapi sertakan data.
"Kita akan bantu advokasi sebagai bagian dari komitmen kita untuk membuktikan bahwa kalau ada kecurangan-kecurangan ya memang harus di proses itu," ujar Abdul Kadir Karding.
Karding berpesan forum ulama semacam itu dijadikan momen untuk menebarkan kesejukan dan persatuan Indonesia. "Itu yang jauh lebih penting," ujar Abdul Kadir Karding.
