Beda gagasan Jokowi vs Prabowo dalam atasi 6 masalah negara

Brilio.net - Debat Pilpres 2019 yang pertama sudah digelar di Hotel Bidakarsa, Jakarta, Kamis (17/1) dengan mengusung tema terkait hukum, HAM, korupsi dan terorisme. Debat yang dipimpin oleh moderator Ira Koesno dan Imam Priyono tersebut berlangsung 90 menit dan berjalan tertib sesua yang diinginkan.

Membahas mengenai hukum, HAM, korupsi dan terorisme, kedunya pasangan capres dan cawapres melahirkan berbagai solusi untuk mengatasi persoalan yang masih menjadi PR bagi bangsa Indonesia. Khususnya persolan korupsi, terorisme dan penegakan hukum.

Kedua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden pun memiliki beda cara dalam memberikan solusi untuk mengatasi enam permasalahan yang masih terjadi di Indonesia, yakni tumpang tindih hukum, pemberantasan terorisme, pemberantasan korupsi, penegakan hukum, ASN profesional dan birokrasi bersih, serta politik berbiaya tinggi.

Berikut brilio.net sudah merangkum beda cara yang ditawarkan Jokowi-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Unodalam mengatasi enam masalah, Jumat (18/1).

1. Tumpang tindih aturan.

foto: Instagram/@jokowi_presiden7

Banyaknya tumpang tindih aturan di daerah dan pusat masih menjadi problematika tersendiri. Oleh karena itu, Jokowi-Ma'ruf Amin dan Prabowo-Sandi memiliki cara tersendiri dalam mengatasi persoalan tersebut.

- Jokowi-Ma'ruf
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini akan membuat Badan Legilasi Nasional yang bertujuan untuk mengontrol peraturan-peraturan yang tercipta dari berbagai badan di seluruh Indonesia.

"Penting sekali harmonisasi, regulasi kita. Oleh sebab itu kami akan menggabungkan fungsi-fungsi legilasi. Baik yang ada GBHN, Dirjen, Peraturan perundang-undangan dan fungsi-fungsi legilasi yang ada di kementerian, dan kita gabungan dalam badan yang namanya Pusat Legilasi Nasional sehingga bisa dikontrol langsung oleh presiden satu pintu sehingga tidak tumpang tindih," kata Jokowi.

Berdirinya Pusat Legilasi Nasional juga bertujuan agar daerah yang akan mengeluarkan perda bisa berkonsultasi di Pusat Legilasi Nasional agar tidak tumpang tindih. "Perda-perda yang ada di daerah juga harus berkonsultasi di Pusat Legilasi Nasional agar tidak tumpang tindih. Yang kedua akan kita sederhanakan semua, sehingga jika ada tumpang tindih langsung kelihatan dan langsung direvisi," ungkap Jokowi.

- Prabowo-Sandi
Pasangan ini akan memperdayakan badan pembinaan nasional dan diperkut pakar-pakar hukum untuk menyelaraskan undang-undang dan peraturan di pusat dan daerah. "Kami akan memberdayakan badan pembinaan nasional dan diperkuat pakar-pakar hukum terbaik untuk melakukan sinkronisasi, penyelarasan sehingga undang-undang, peraturan-peraturan dipusat tidak bertabrakan dengan peraturan di daerah. Ini sulit, ini pekerjaan besar, tapi harus dilakukan supaya semua orang tahu sistem hukum di Indonesia," kata Prabowo.

Sandiaga Uno juga menambahkan bahwa pentingnya keterlibatan publik seperti melibatkan para ahli di universitas pusat dan daerah untuk membantu melaraskan produk-produk hukum yang diciptakan pemerintah daerah dan DPRD. "Pekerjaan besar ini harus dipimpin oleh presiden dan wakil presiden. Kami akan bertanggung jawab untuk memastikan harmonisasi dan sinkronisasi ini bisa menghadirkan kepastian hukum. Sehingga kepastian hukum itu bisa dirasakan menghadirkan keadilan bagi semua lapisan masyarakat," kata Sandiaga.

2. Pemberantasan terorisme.

foto: Instagram/@sandiuno

Pemberantasan terorisme kerap sekali terbentur dengan UU HAM, yang mengakibatkan beberapa pelaku tindak terorisme tidak mendapat hukum yang semestinya. Para paslon capres dan cawapres pun memiliki strategi berbeda agar pemberantasan terorisme bisa benar-benar dijalankan.

- Jokowi-Ma'ruf
Pasangan Jokowi-Ma'ruf memiliki strategi dengan dua cara mensinergikan antara pencegahan dan penindakan. "Kedepan kita akan melakukan pencegahan melalui kontra radikalisme untuk menghilangan atau menekan paham-paham radikal dan intoleran, dan melalui radikalisasi untuk mengembalikan mereka yang sudah terpapar Untuk itu dalam melakukan tindakan kita akan melakukan pendekatan yang lebih humanis, manusia yang tidak harus melanggar HAM. Kita akan mengajak ormas2, khusus organisasi keagamaan," kata Ma'ruf Amin.

Jokowi juga menambahkan bahwa pemberantasan terorisme tidak hanya dilakukan dengan menegakkan hukum yang tegas, tapi juga pendekatan persuasif. "Kita tidak hanya melalui pendekatan menegakkan hukum yang tegas, namun juga pendekatan persuasif melalui agama, ekonomi dan sosial. Yang paling penting aparat harus tahu mengenai HAM," kata Jokowi.

-Prabowo-Sandi
Sementara Prabowo-Sandi menilai terorisme dikirim dari negara lain. Prabowo juga mengakui adanya terorisme karena faktor dalam negeri, seperti tersakiti dan keputusasaan. Karenanya pihaknya lebih mengutamakan kualitas pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Menurut Prabowo, dengan memperbaiki hidup dan kualitas masyarakat, hal tersebut bisa menghilangkan keputusasaan dan benci yang menjadi akar timbulnya terorisme. "Jadi saya sangat mendukung deradikalisasi," ujar Prabowo.

"Prabowo-Sandi akan investasi besar-besaran dalam pendidikan, dalam kesehatan untuk membantu rakyat-rakyat miskin, madrasah-madrasah dan pesantren-pesantren, guru-guru di mana-mana kita harus perbaiki kapatasitas dan kualitas hidupnya. Dengan demikian mereka yang bisa memengaruhi pendidikan, pembangunan, pengajaran dan membangunan iklim yang terbaik suasana untuk putus asa, benci dan tersakiti," ungkap Prabowo.

3. Pemberantasan korupsi.

foto: Instagram/@sandiuno

Korupsi masih menjadi momok tersendiri bagi bangsa Indonesia, beberapa tahun belakangan ini, beberapa pejabat daerah hingga pusat terseret dalam pusaran korupsi. Dalam topik ini, kedua pasangan capres dan cawapres memiliki cara berbeda dalam memberantas korupsi.

- Jokowi-Ma'ruf
Jokowi akan lebih fokus dalam proses seleksi PNS daripada meningkatkan gaji PNS dalam memberantas korupsi dalam birokrasi. Bagi Jokowi, kesejahteraan PNS kini sudah cukup. "Gaji PNS kita saat ini sudah cukup dengan tambahan tunjangan kinerja yang sudah besar. Yang penting bagi saya perampingan birokrasi," kata Jokowi.

Menurut Jokowi, hal yang terpenting adalah rekrutmen PNS serta mutasi sesuai dengan kompetensi dan rekam jejak serta pengawan internal. "Harus ada pengawasan internal yang kuat, ini penting sekali. Juga pengawasan eksternal baik dari masyarakat maupun media. Ini baik bagi perbaikan birokrasi yang bersih," tutup Jokowi.

- Prabowo-Sandi
Bagi pasangan Prabowo-Sandi, akar permasalahan dari korupsi para pejabat adalah kurangnya kesejahteraan para pegawai negeri sipilnya. Oleh sebab itu, Prabowo akan meningkatkan gaji smeua birokrat dan pegawai negeri, memperbaiki kualitas hidup serta menjamin semua kebutuhan.

"Kalau dia masih korupsi kita tindak sekeras-kerasnya. Mungkin kita taruh di wilayah paling terpencil dan suruh tambang pasir terus menurus," kata Prabowo.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Prabowo berencan meninggalkan tax ratio yang masih berada di bawah 10% menjadi 16%. "Dari tax ratio kita bisa dapat 60 miliar dolar AS. Saya akan perbaiki gaji birokrat dan semua gaji semua pegawai negeri," kata Prabowo.

Selain itu, Ketua Umum Partai Gerindra tersebut juga akan menghadirkan KPK di setiap daerah guna memberantas korupsi di daerah. "Kami tambah anggaran KPK dan KPK harus jadi penegak antikorupsi di Indonesia," ungkap Prabowo.

4. Penegakan hukum dan HAM.

foto: Instagram/@garylotulung

Aspek penegakan hukum dan HAM menjadi salah satu yang dibahas dalam debat. Terdapat perbedaan mencolok dari gagasan kedua pasangan calon terkait isu ini.

- Jokowi-Ma'ruf
Dalam sesi penegakan hukum dan HAM, Jokowi dan Ma'ruf Amin akan melakukan revisi undang-undang yang menghambat, memperbaiki aparat-aparat yang tidak memberikan pengayoman dan perlindungan rakyat.

"Program kita ke depan adalah melanjutkan reformasi dibidang hukum secara total. Salah satu adalah penataan regulasi, penataan regulasi itu menghilangkan yang tumpang tindih dan membuat peraturan yang berkualitas untuk rakyat," kata Ma'ruf Amin.

- Prabowo-Sandi
Sedangkan kubu Prabowo-Sandi, faktor kesejahteraan merupakan akar persoalan yang selama ini mendera penegakkan hukum di Tanah Air, salah satunya korupsi pada aparat penegak hukum. Oleh karena itu, Prabowo akan meningkatkan kesejahteraan dari aparat penegak hukum di Indonesia.

"Kami ingin menyelesaikan muara masalah. Muara masalah menurut kami adalah, kita harus punya cukup uang untuk menjamin kualitas hidup petugas yang punya wewenang mengambil keputusan sehingga dia tidak bisa dikorupsi. Dia tidak bisa tergoda oleh godaan koruptor atau yang akan menyogok dan memengaruhi dia," kata Prabowo.

5. ASN profesional dan birokrasi bersih.

foto: Instagram/@sandiuno

Pada sesi berikutnya, kedua paslon capres dan cawapres pun membahas mengenai ASN profesional dan menciptakan birokrasi yang bersih.

- Jokowi-Ma'ruf
Menurut Jokowi, rekruitmen yang jelas dan tranparan serta berbasis kompetensi dalam menghadirkan para ASN yang profesional.

"Prinsipnya rekruitmen itu harus berbasis pada kompetensi bukan finansial dan nepotisme. Oleh sebab itu untuk penjabat birokrasi, rekruitmen harus dilakukan secara sederhana dan transparan dengan standar-standar yang jelas. Rekrutmen-rekruitmen yang jelas, akutaple dan transparan dapat menghadirkan ASN profesional dari putra-putri terbaik. Dan sekarang sudah kita lakukan," ungkap Jokowi.

- Prabowo-Sandi
Sedangkan Prabowo, untuk mendapat ASN Profesional tidak cukup dengan rekruitmen yang jelas dan transparan. Namun perlu ada langkah-langkah yang kongkrit, praktis dan segera.

"Bagaimana bisa seorang gubernur gajinya hanya Rp 8 juta? Dan dia mengelola provinsi, seumpamanya Jawa Tengah yang lebih besar dari Malaysia dengan APBD yang besar, ini tidak realistis. Jadi saya kira, kepala pemerintah eksekutif kalau benar-benar niat untuk memperbaiki itu. Kita harus segera berani melakukan terobosan-terobosan supaya penghasilan publik itu besar," ungkap Prabowo.

6. Politik berbiaya tinggi.

foto: Instagram/@indonesia.pusaka

Pemilu menjadi salah satu peristiwa yang menelan biaya tinggi baik bagi negara maupun partai dan caleg. Oleh sebab itu, kedua paslon presiden dan wakil presiden ini memiliki cara tersendiri untuk menekan politik berbiaya tinggi.

- Jokowi-Ma'ruf
Menurut Jokowi, perlu adanya penyederhanaan sistem dalam kepartaian di Indonesia agar bisa menghasilkan pemilu murah dan pejabat-pejabat tidak terbebani biaya tinggi.

"Dan untuk jabatan-jabatan politik perlu ada penyederhanaan sistem dalam kepartaian kita. Sehingga pemilu jadi murah, pejabat-pejabat tidak terbebani oleh biaya pemilu. Sehingga kita harapkan kita bisa memangkas politik uang, suap, korupsi. dan kita bisa mendapatan pejabat publik yang berintegritas dan berkapasitas tinggi," kata Jokowi.

- Prabowo-Sandi
Sedangkan menurut Prabowo, perlu adanya pemotongan anggaran untuk kebutuhan kampanye seperti iklan di televisi, media sosial, dan baliho.

"Kita potong semua kebutuhan- kampanye. Sebagai contoh TV adalah milik rakyat, jadi kita nggak boleh bayar untuk sering muncul di TV. Begitu juga media sosial, radio dan baliho-baliho," ungkap Prabowo.