Relawan Jokowi janjikan Rp 100 M bagi pengungkap kecurangan pilpres

Brilio.net - Pencoblosan Pilpres 2019 telah dilakukan sejak 17 April 2019. Kini masyarakat tengah menunggu pengumuman resmi Pilpres 2019. Sambil menunggu pengumuman resmi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan beberapa lembaga survei merilis hasil hitung cepat.

Di tengah proses hitung cepat ini, banyak bermunculan isu kecurangan. Mulai dari surat suara yang telah dicolblos dan masih banyak lainnya. Ada juga beberapa demonstrasi menuntut pengusutan kecurangan.

Menanggapi fenomena ini, relawan pendukung Capres dan Cawapres Joko Widodo- Ma'ruf Amin meminta isu dugaan kecurangan Pemilu 2019 dihentikan. Dilansir brilio.net dari Merdeka.com, Senin (29/4) relawan yang menyuarakan itu tergabung dalam Aliansi Relawan Pemenangan Jokowi-Amin.

Mereka terdiri dari sekitar tujuh kelompok relawan. Kelompok tersebut antara lain Team 7 Jokowi Center Foundation, Forum Kajian Fitnah Akhir Jaman, Militan 34, Muslim Cyber Army, Sahabat Jokowi, Panca Tunggal-Banten, Jawara Dukung Jokowi (Wardjo).

Aliansi relawan itu menggelar sayembara dengan hadiah Rp 100 miliar jika ada yang bisa membuktikan kecurangan seperti yang ditudingkan kepada pasangan Jokowi-Amin. Uang Rp 100 miliar itu didapat dari 17 pengusaha muslim asal Indonesia.

Pengusaha muslim tersebut sengaja memberikan hartanya dengan tujuan meredam situasi dan opini yang belakangan berkembang liar dan menyudutkan Jokowi-Maruf. "Ide awalnya, apa yang bisa menghentikan provokasi dan kecurangan ini. Kami berunding dengan pengusaha dan menyiapkan dana, jadi sudahlah enggak usah ribut, memprovokasi kalau ada bukti, silakan serahkan dan kami berikan uang itu," kata Ketua Muslim Cyber Army (MCA) Jokowi, Diki Candra.

foto: merdeka.com

Dengan adanya sayembara ini, relawan Jokowi berharap tidak ada lagi tudingan kecurangan seperti yang ramai dibicarakan pasca pemilu. Dengan demikian para petugas penghitung pun dapat bekerja maksimal dan hasilnya dapat ditetapkan sesuai ketentuan.

"Intinya kami ingin meredam dan mengajak pihak 02 menghentikan provokasi kalimat curang, baik kepada Jokowi maupun KPU dan pihak penyelenggara lainnya," ungkap Diki Candra.

Diki Candra mengatakan tidak ada kecurangan masif dan terstruktur. Ia mengaku kesalahan dalam pilpres ini hanya kesalahan biasa. Adapun jumlah kesalahan tidak banyak seperti yang ditudingkan kubu pasangan nomor 02.

"Agar polemik curang ini dihentikan maka silakan secara ilmiah kami tunggu data itu dan kami menyiapkan dana sebesar Rp 100 miliar untuk siapa saja yang bisa membuktikan minimal lima persen ada kecurangan. Kami tunggu sampai satu hari sebelum pengumuman KPU, ditunggu sampai jam 12 siang," kata Diki Candra.

Diki Candra membenarkan bahwa ada kecurangan pada pilpres ini. Namun hal itu tidak hanya dialami kubu 02 namun juga kubu 01. Dia menegaskan bahwa jumlahnya tidak sebanyak yang diramaikan. Ia mengatakan siapapun yang bisa membuktikan kecurangan minimal lima persen, akan dapat hadiah.

"Silakan buktikan apabila kecurangan minimal lima persen, kami ada tim yang akan menyeleksi dan ada dana yang dititipkan sebesar Rp 100 miliar," ujar Diki Candra.

Tidak hanya tujuh aliansi relawan yang memberi perhatian dengan pengawalan Pilpres 2019, kelompok relawan Jokowi yang lain juga ikut mengawal. Relawan Jokowi Mania Nusantara atau Joman akan tetap mengawal suara Jokowi-Ma'ruf hingga putusan KPU nanti. Dia meminta agar Prabowo dan pendukungnya dapat menerima hasil keputusan apapun dengan legowo dan bisa menghargai keputusan lembaga negara dalam hal Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Jangan jadi kelompok yang baperan. Jangan gunakan cara tidak terhormat. Mereka harus mengiyakan apa yang sudah disampaikan KPU, jangan bikin real count sendiri akhirnya jadi presiden sendiri. Saya yakin Prabowo punya sikap yang kesatria," kata anggota Joman.

foto: merdeka.com

Tidak cuma mengawal Pilpres 2019, Relawan Joman juga mengadakan syukuran atas klaim kemenangan paslon nomor urut 01. Mereka juga menyantuni anak yatim, menggelar doa bersama dan menyumbang sejumlah Alquran untuk sejumlah musala.

"Hari ini kita melakukan kegiatan berkaitan dengan perayaan kemenangan Jokowi melalui quick count dan real count. Kita mengetahui lembaga-lembaga survey yang kredibel mengeluarkan data bahwa Jokowi menang kisaran 54 hingga 56 persen. Artinya ini bisa dipertanggungjawabkan secara politik dan akademik," ujar anggota Joman.

Sebelumnya, kubu Prabowo- Sandiaga Uno membuka posko khusus untuk pengaduan yang berhubungan dengan dugaan kecurangan maupun pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilu 2019. Laporan masyarakat yang masuk akan ditindaklanjuti setelah melewati proses verifikasi.

Tim Direktorat Advokasi Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Uno, Dolfie Rompas mengatakan, posko ini dibuka untuk mengakomodir masyarakat yang memiliki informasi kecurangan. Syaratnya, laporan harus disertai oleh bukti-bukti. Sejauh ini, pihaknya sudah menerima 10 informasi mengenai dugaan surat suara tercoblos hingga kesalahan input data.

"Laporan (yang masuk) ada 10. Masih diverifikasi. Kita tidak langsung diadukan atau dilaporkan (ke Bawaslu). Harus kita verifikasi dulu kebenarannya," ujar Dolfie.

Dolfie menjelaskan, proses verifikasi adalah bentuk kehati-hatian agar tidak terjebak berita bohong. Pengujian aduan berlaku bagi semua pelapor, baik itu dari masyarakat maupun tim relawan. "Kalau buktinya cukup, intinya valid, baru dilaporkan," ujar Dolfie.

Posko pengaduan ini ada berbagai provinsi di Indonesia. Khusus untuk Jawa Barat, pengaduan juga bisa dilakukan melalui aplikasi Whatsapp dengan nomor 081223036936.