Contoh soal PKN kelas 10 semester 1 pilihan ganda

Contoh soal PKN © 2022 Istimewa

foto: unsplash.com

1. Pancasila sebagai ideologi terbuka bersifat aktual, dinamis, antisipatif dan senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi serta dinamika perkembangan aspirasi masyarakat. Keterbukaan ideologi Pancasila dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, meliputi nilai dasar, instrumental dan praksis.

Makna dari nilai praksis adalah ...

A. Nilai yang terkandung dalam berbagai peraturan perundang-undangan

B. Nilai yang dapat dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari

C. Nilai yang diterima sebagai dalil yang berasal dari nilai kultural

D. Nilai yang diambil dari kepribadian bangsa dan negara Indonesia

E. Nilai yang dapat dipraktikkan untuk kemajuan di bidang budaya bangsa

Jawaban: B

 

2. Salah satu kebijakan pemerintah di bidang pendidikan adalah menetapkan konsep merdeka belajar, salah satunya dengan menghapus Ujian Nasional (UN) tahun 2021. Kebijakan tersebut bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada masing-masing sekolah khususnya dalam menentukan kelulusan siswanya. Selain itu, kegiatan belajar bisa dilakukan secara eksploratif bukan hanya di dalam ruangan kelas namun menyesuaikan dengan materi dan kondisi yang ada. Harapannya, sekolah bisa menjadi ruang belajar yang merdeka dan proses memanusiakan manusia.

Kebijakan pemerintah tersebut dilandasi oleh nilai Pancasila yaitu nilai ...

A. Ketuhanan dan kemanusian

B. Persatuan dan kemanusian

C. Kemanusian dan keadilan

D. Kerakyatan dan persatuan

E. Persatuan dan keadilan

Jawaban: C

 

3. Komponen sistem pertahanan dan keamanan Republik Indonesia berdasarkan ketentuan Pasal 30 Ayat (2) UUD NRI 1945 adalah ...

A. Tentara Nasional Indonesia merupakan komponen utama bidang pertahanan

B. Kepolisian Republik Indonesia merupakan komponen pendukung bidang pertahanan

C. Tentara Nasional Indonesia bersama rakyat merupakan komponen pendukung bidang pertahanan

D. Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia merupakan komponen cadangan sistem pertahanan

E. Kepolisian Republik Indonesia merupakan komponen utama bidang keamanan dan pertahanan

Jawaban: A

 

4. Salah satu bentuk pembagian kekuasaan secara vertikal adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah provinsi. Pemerintahan daerah provinsi dilaksanakan oleh ...

A. Gubernur/Wakil Gubernur dan DPRD Provinsi

B. Gubernur dan Wakil Gubernur

C. Gubernur dan Sekretariat Daerah

D. Gubernur/Wakil Gubernur dan Dewan Perwakilan Daerah

E. Gubernur/Wakil Gubernur dan Organisasi Perangkat Daerah

Jawaban: A

 

5. Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum baru saja meluncurkan program pendidikan karakter berupa Ajengan Masuk Sekolah (AMS) yang bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan peserta didik agar memiliki moral, akhlak yang baik serta mampu untuk menciptakan kerukunan dan sikap toleran. Program ini sejalan dengan instruksi pemerintah pusat khususnya dalam fokus pendidikan karakter generasi muda bangsa Indonesia.

Kebijakan pemerintah tersebut dilandasi oleh nilai Pancasila yaitu nilai ...

A. Ketuhanan dan kemanusian

B. Persatuan dan kerakyatan

C. Kemanusian dan keadilan

D. Ketuhanan dan persatuan

E. Persatuan dan keadilan

Jawaban: D

 

6. Pancasila sebagai ideologi terbuka bersifat aktual, dinamis, antisipatif dan senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi serta dinamika perkembangan aspirasi masyarakat. Keterbukaan ideologi Pancasila dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, meliputi nilai dasar, instrumental dan praksis. Makna dari nilai dasar adalah ...

A. Nilai yang terkandung dalam berbagai peraturan perundang-undangan

B. Nilai yang dapat dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari

C. Nilai yang diterima sebagai dalil yang berasal dari nilai kultural

D. Nilai yang diambil dari kepribadian bangsa dan negara Indonesia

E. Nilai yang esensial dari Pancasila dan memiliki tujuan, cita-cita, dan perjuangan bangsa

Jawaban: D

 

7. Sebagai warga negara sudah sepatutnya kita wajib mendukung penyelenggaraan negara berorientasi kepada kepentingan rakyat dan merupakan perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi terbuka. Bersikap positif terhadap Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah, kecuali ….

A. Menyaring budaya-budaya asing yang masuk baik secara langsung maupun tidak langsung

B. Bersikap terbuka terhadap perubahan yang berdampak pada kemakmuran bangsa

C. Mengembangkan prinsip toleransi, bekerja sama dan kekeluargaan dalam setiap perikehidupan

D. Mengembangkan kehidupan demokrasi yang disesuaikan dengan kebutuhan bangsa dewasa ini

E. Menyerap semua nilai-nilai yang masuk demi kemajuan bangsa pada era globalisasi sekarang ini

Jawaban: E

 

8. Apabila presiden dan wakil presiden tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksanaan tugas kepresidenan adalah ...

A. Menteri luar negeri, menteri dalam negeri, dan menteri pertahanan

B. Menteri luar negeri, menteri pertahanan, dan menteri sekretariat negara

C. Menteri dalam negeri, menteri hukum dan HAM, serta menteri luar negeri

D. Menteri pertahanan, menteri hukum dan HAM, serta menteri sekretariat negara

E. Menteri dalam negeri, menteri pertahanan, serta menteri koordinator politik, hukum dan keamanan

Jawaban: A

 

9. Pengelolaan kekuasaan negara dilakukan oleh lembaga-lembaga negara, pengelolaan kekuasaan negara tidak hanya dilakukan oleh presiden beserta para menteri negara selaku pemegang ….

A. Kekuasaan legislatif

B. Kekuasaan eksekutif

C. Kekuasaan yudikatif

D. Kekuasaan federatif

E. Kekuasaan koordinatif

Jawaban: B

 

10. Sikap positif yang perlu dikembangkan warga negara sebagai implementasi nilai-nilai Pancasila adalah sebagai berikut, kecuali ….

A. Mendukung kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan negara yang

B. Berpartisipasi dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional

C. Mengembangkan prinsip toleransi, bekerja sama dalam setiap perikehidupan

D. Memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa

E. Bersikap terbuka terhadap perubahan yang berdampak pada kemaslahatan bangsa

Jawaban: D

 

11. Asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang menurut pertalian darah atau yang menentukan kewarganegaraan seseorang ialah kewarganegaraan orang tuanya, dengan tidak mengindahkan di mana ia sendiri dan orang tuanya berada dan dilahirkan adalah ...

A. Hak opsi        

B. Ius soli        

C. Hak repudiasi

D. Naturalisasi

E. Ius sanguinis

Jawaban: E

 

12. Seorang keturunan bangsa B (ius sanguinis) lahir di negara A (ius soli). Oleh karena ia keturunan bangsa B maka dianggap sebagai warga negara B. Akan tetapi, negara A juga menganggap warga negaranya karena berdasarkan tempat lahirnya ...

A. Ius Soli  

B. Apatride

C. Bipatride

D. Ius Sanguinis

E. Naturalisasi

Jawaban: C

 

13. Contoh keikutsertaan siswa di sekolah dalam pelatihan dasar kemiliteran dapat dilakukan melalui kegiatan ...

A. Menjadi prajurit TNI/Polri

B. Mengikuti pertandingan olahraga di tingkat internasional

C. Mengikuti kegiatan kepramukaan dengan penuh kesadaran

D. Mengikuti olimpiade fisika, matematika dan kimia di luar negeri

E. Pengabdian warga negara dalam menanggulangi korban bencana alam

Jawaban: C

 

14. Sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai kecintaannya terhadap negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD Negara RI tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup hidup bangsa dan negara. Pernyataan tersebut merupakan makna ....

A. Bela negara

B. Sistem bela negara

C. Pertahanan negara

D. Sistem keamanan nasional

E. Sistem pertahanan keamanan rakyat semesta

Jawaban: A

 

15. Mereka yang secara hukum sebagai anggota negara dan mengakui bahwa pemerintahan negara itu adalah pemerintahan yang sah disebut ...

A. Warga negara

B. Bukan warga negara

C. Rakyat

D. Penduduk

E. Bukan penduduk

Jawab: A

 

16. Wilayah NKRI adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang merupakan ... pasal UUD 1945

A. 24

B. 25A

C. 25B

D. 25C

E. 26

Jawab: B

 

17. Konferensi hukum laut internasional III diselenggarakan pada tahun ...

A. 1980

B. 1981

C. 1982

D. 1983

E. 1984

Jawab: C

 

18. Wilayah suatu negara yang berada di luar wilayah negara itu disebut ...

A. Wilayah daratan

B. Wilayah lautan

C. Wilayah udara

D. Wilayah ekstrateritorial

E. Wilayah negara

Jawab: D

 

19. Penyelenggaraan negara dalam arti sempit, yaitu ...

A. Eksekutif

B. Legislatif

C. Yudikatif

D. Konstitutif

E. Eksaminatif

Jawab: A

 

20. Batas wilayah Indonesia sebelah timur berbatasan langsung dengan ...

A. Pulau Kalimantan

B. Timor Leste

C. Samudera Hindia

D. Samudera Atlantik

E. Papua Nugini

Jawab: E

 

Contoh soal PKN kelas 10 semester 1 essay

21. Sebutkan pembagian kekuasaan secara horizontal!

Jawab:

a. kekuasaan konstitutif

b. kekuasaan eksekutif

c. kekuasaan legislatif

d. kekuasaan yudikatif

e. kekuasaan eksaminatif

f. kekuasaan moneter

 

22. Sebutkan hakikat negara menurut Miriam Budiardjo!

Jawab: Menurut Miriam Budiardjo (1984), sifat hakikat negara mencakup hal-hal berikut.

a. sifat memaksa

b. sifat monopoli

c. sifat mencakup semua (all-embracing)

 

23. Sebutkan tugas dan wewenang dari para menteri secara umum!

Jawab: Tugas Menteri yaitu

- Mengikuti dan melakukan koordinasi pelaksanaan kebijaksanaan dan program yang telah ditetapkan di bidang tertentu yang menjadi tanggung jawabnya.

- Menampung dan mengusahakan penyelesaian masalah-masalah yang timbul serta mengikuti perkembangan keadaan dalam bidang yang dikoordinasinya sehari-hari.

 

24. Jelaskan perbedaan penduduk dan bukan penduduk!

Jawab: penduduk adalah semua orang yang bertempat tinggal menetap (berdomisili) di suatu wilayah tertentu. Sedangkan bukan penduduk, mereka berada atau tinggal di wilayah suatu negara untuk batas waktu tertentu dan tidak bermaksud bertempat tinggal menetap.

 

25. Sebutkan pasal 28E dan pasal 29 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang kebebasan beragama!

Jawab:

Pasal 28E

(1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali.

(2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

(3) Setiap orang berhak atas kebebasan, berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat

Pasal 29

(1) Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa

(2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.