5 Contoh laras bahasa hukum, pahami pengertian, jenis, dan penggunaannya dalam kalimat

Brilio.net - Apakah kamu tentang istilah laras bahasa hukum? Buat kamu yang berkuliah di bidang hukum mungkin sudah familiar dengan istilah laras bahasa hukum. Memang, dunia hukum dan peradilan adalah hal yang rumit bagi yang tidak memahaminya.

Apalagi tentang bahasanya yang terkesan formal dan multitafsir. Kadang, kamu yang awam akan garuk-garuk kepala ketika membaca sebuah kata yang asing di telinga padahal itu adalah laras bahasa hukum

Nah, untuk lebih jelasnya, kali ini kamu akan disuguhi oleh sebuah artikel yang membahas laras bahasa hukum lebih banyak lagi berikut ini. Dirangkum brilio.net dari berbagai sumber pada Kamis (23/11), ini dia 5 contoh laras bahasa hukum, pahami pengertian, jenis, dan penggunaannya dalam kalimat.

Pengertian Laras Bahasa Hukum.

Laras bahasa hukum merujuk pada penggunaan bahasa yang khas dan istimewa dalam konteks hukum. Penggunaan laras bahasa hukum penting untuk menjaga kejelasan, ketegasan, dan kepastian hukum.

Bahasa hukum dapat menjadi rumit dan khusus karena harus menggambarkan dan merinci ketentuan hukum yang bersifat teknis dan spesifik. Pemahaman laras bahasa hukum menjadi penting bagi praktisi hukum, akademisi, dan pihak yang terlibat dalam proses hukum.

Ciri-ciri dan Karakter Laras Bahasa Hukum.

foto: freepik.com

1. Presisi dan ketepatan

- Ciri: Penggunaan kata-kata yang tepat dan jelas untuk menyampaikan makna dengan presisi.
- Karakter: Laras bahasa hukum ditandai dengan ketepatan dalam menggambarkan norma, aturan, atau konsep hukum sehingga tidak memberikan ruang interpretasi yang berlebihan.

2. Ketegasan dan kekakuan

- Ciri: Bahasa yang tegas dan tidak ambigu.
- Karakter: Laras bahasa hukum mencerminkan ketegasan dalam menyampaikan ketentuan hukum, sehingga tidak memberikan ruang untuk penafsiran ganda atau kebingungan.

3. Formalitas dan resmi

- Ciri: Penggunaan bahasa formal dan resmi.
- Karakter: Laras bahasa hukum mengutamakan keformalan dan keresmian, mencerminkan seriusnya konteks hukum dan memberikan kesan bahwa dokumen tersebut memiliki kekuatan hukum.

4. Terminologi khusus

- Ciri: Penggunaan istilah-istilah hukum atau terminologi khusus.
- Karakter: Laras bahasa hukum mengandung istilah-istilah hukum yang memiliki arti dan konsekuensi hukum tertentu, memerlukan pemahaman khusus dalam konteks hukum.

5. Struktur kalimat yang rapi

- Ciri: Struktur kalimat yang rapi dan terorganisir.
- Karakter: Laras bahasa hukum dirancang untuk menghindari ambiguitas dan memastikan keseluruhan teks memiliki alur logis dan terstruktur dengan baik.

6. Netralitas dan objektivitas

- Ciri: Penggunaan bahasa yang netral dan objektif.
- Karakter: Laras bahasa hukum tidak memuat unsur emosional atau penilaian pribadi, melainkan menyampaikan informasi atau ketentuan hukum secara obyektif.

7. Kesederhanaan (dalam Laras Nonformal)

- Ciri: Pada laras bahasa nonformal, bisa juga mencakup kesederhanaan dalam penyampaian.
- Karakter: Meskipun tetap konsisten dengan norma hukum, laras bahasa nonformal dapat dirancang agar lebih mudah dipahami oleh pihak yang tidak memiliki latar belakang hukum.

8. Kekakuan (dalam Laras Formal):

- Ciri: Kekakuan atau kekhususan dalam penggunaan struktur kalimat dan frasa.
- Karakter: Laras bahasa formal dalam hukum dapat menunjukkan kekakuan untuk menegaskan kepastian hukum dan meminimalkan risiko penafsiran yang berlebihan.

Penting untuk dicatat bahwa ciri dan karakter laras bahasa hukum dapat bervariasi tergantung pada konteks penggunaannya, misalnya dalam putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, atau dokumen hukum lainnya. Keseluruhan, laras bahasa hukum dirancang untuk mencapai kejelasan dan kepastian hukum.

Jenis-jenis Laras Bahasa Hukum.

foto: freepik.com

1. Laras bahasa hukum formal

- Penggunaan yang Kaku: Bahasa hukum formal cenderung bersifat kaku dan resmi. Penggunaannya lebih banyak ditemukan dalam undang-undang, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan.

2. Laras bahasa hukum nonformal

- Komunikatif dan Lebih Sederhana: Laras bahasa hukum nonformal digunakan dalam dokumen yang bersifat lebih komunikatif, seperti surat-surat resmi, perjanjian, atau naskah akademis.

3. Laras bahasa hukum administratif

- Penjelasan Ketentuan Administratif: Dalam lingkup administrasi pemerintahan, laras bahasa hukum administratif digunakan untuk mengatur tata cara administratif, kebijakan, dan prosedur pemerintahan.

4. Laras bahasa hukum pidana

- Istilah dan Konsep Pidana: Laras bahasa hukum pidana berkaitan dengan penulisan undang-undang pidana, putusan pengadilan pidana, dan dokumen hukum lainnya yang terkait dengan pelanggaran pidana.

5. Laras bahasa hukum perdata

- Perjanjian dan Perselisihan Hukum Sipil: Laras bahasa hukum perdata digunakan dalam penyusunan perjanjian, gugatan perdata, dan dokumen-dokumen hukum yang terkait dengan hak dan kewajiban sipil.

6. Laras bahasa hukum internasional

- Kesepakatan dan Traktat Internasional: Bahasa hukum internasional digunakan dalam perjanjian dan traktat internasional yang melibatkan negara-negara atau organisasi internasional.

7. Laras bahasa hukum konstitusional

- Dokumen-dokumen Konstitusi: Laras bahasa hukum konstitusional berkaitan dengan penulisan konstitusi, amandemen konstitusi, dan keputusan-keputusan mahkamah konstitusi.

8. Laras bahasa hukum notarial

- Dokumen Notaris: Dalam pembuatan akta-akta notaris, laras bahasa hukum notarial digunakan untuk menjamin kejelasan dan keabsahan dokumen hukum tersebut.

Penting untuk dicatat bahwa penggunaan laras bahasa hukum tidak hanya mencakup pilihan kata, tetapi juga mencakup sintaksis, struktur kalimat, dan penggunaan istilah-istilah hukum yang memiliki arti dan konsekuensi hukum tertentu.

Kesalahan interpretasi dalam bahasa hukum dapat memiliki dampak yang signifikan dalam konteks hukum. Oleh karena itu, keakuratan dan kejelasan dalam penggunaan bahasa hukum sangat ditekankan.

5 Contoh Laras Bahasa Hukum.

foto: freepik.com

1. Laras bahasa hukum formal

Contoh Penggunaan:
"Dalam amar putusannya, Mahkamah Agung memutuskan bahwa tergugat dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara selama sepuluh tahun atas dakwaan penyalahgunaan wewenang."

2. Laras bahasa hukum administratif

Contoh Penggunaan:
"Menyusul pemeriksaan administratif yang teliti, instansi pemerintah menetapkan kebijakan baru terkait prosedur pengajuan permohonan izin usaha."

3. Laras bahasa hukum pidana

Contoh Penggunaan:
"Pasal 365 KUHP mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja membuat pemalsuan dokumen resmi dapat dihukum penjara paling lama lima tahun."

4. Laras bahasa hukum perdata

Contoh Penggunaan:
"Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, perjanjian yang sah adalah perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak yang berwenang dengan suatu objek yang halal."

5. Laras bahasa hukum konstitusional

Contoh Penggunaan:
"Pasal 28E Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak atas kebebasan berserikat dan berkumpul secara damai serta mengeluarkan pendapat."

Penting untuk diingat bahwa masing-masing contoh tersebut mencerminkan penggunaan bahasa hukum dalam konteks yang berbeda-beda, seperti dalam putusan pengadilan, kebijakan administratif, hukuman pidana, perjanjian perdata, dan ketentuan konstitusional. Bahasa hukum dalam setiap konteks tersebut dirancang untuk memberikan ketegasan, kejelasan, dan kepastian hukum.