5 Contoh laras bahasa hukum, pahami pengertian, jenis, dan penggunaannya dalam kalimat

Jenis-jenis Laras Bahasa Hukum.

foto: freepik.com

1. Laras bahasa hukum formal

- Penggunaan yang Kaku: Bahasa hukum formal cenderung bersifat kaku dan resmi. Penggunaannya lebih banyak ditemukan dalam undang-undang, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan.

2. Laras bahasa hukum nonformal

- Komunikatif dan Lebih Sederhana: Laras bahasa hukum nonformal digunakan dalam dokumen yang bersifat lebih komunikatif, seperti surat-surat resmi, perjanjian, atau naskah akademis.

3. Laras bahasa hukum administratif

- Penjelasan Ketentuan Administratif: Dalam lingkup administrasi pemerintahan, laras bahasa hukum administratif digunakan untuk mengatur tata cara administratif, kebijakan, dan prosedur pemerintahan.

4. Laras bahasa hukum pidana

- Istilah dan Konsep Pidana: Laras bahasa hukum pidana berkaitan dengan penulisan undang-undang pidana, putusan pengadilan pidana, dan dokumen hukum lainnya yang terkait dengan pelanggaran pidana.

5. Laras bahasa hukum perdata

- Perjanjian dan Perselisihan Hukum Sipil: Laras bahasa hukum perdata digunakan dalam penyusunan perjanjian, gugatan perdata, dan dokumen-dokumen hukum yang terkait dengan hak dan kewajiban sipil.

6. Laras bahasa hukum internasional

- Kesepakatan dan Traktat Internasional: Bahasa hukum internasional digunakan dalam perjanjian dan traktat internasional yang melibatkan negara-negara atau organisasi internasional.

7. Laras bahasa hukum konstitusional

- Dokumen-dokumen Konstitusi: Laras bahasa hukum konstitusional berkaitan dengan penulisan konstitusi, amandemen konstitusi, dan keputusan-keputusan mahkamah konstitusi.

8. Laras bahasa hukum notarial

- Dokumen Notaris: Dalam pembuatan akta-akta notaris, laras bahasa hukum notarial digunakan untuk menjamin kejelasan dan keabsahan dokumen hukum tersebut.

Penting untuk dicatat bahwa penggunaan laras bahasa hukum tidak hanya mencakup pilihan kata, tetapi juga mencakup sintaksis, struktur kalimat, dan penggunaan istilah-istilah hukum yang memiliki arti dan konsekuensi hukum tertentu.

Kesalahan interpretasi dalam bahasa hukum dapat memiliki dampak yang signifikan dalam konteks hukum. Oleh karena itu, keakuratan dan kejelasan dalam penggunaan bahasa hukum sangat ditekankan.

5 Contoh Laras Bahasa Hukum.

foto: freepik.com

1. Laras bahasa hukum formal

Contoh Penggunaan:
"Dalam amar putusannya, Mahkamah Agung memutuskan bahwa tergugat dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara selama sepuluh tahun atas dakwaan penyalahgunaan wewenang."

2. Laras bahasa hukum administratif

Contoh Penggunaan:
"Menyusul pemeriksaan administratif yang teliti, instansi pemerintah menetapkan kebijakan baru terkait prosedur pengajuan permohonan izin usaha."

3. Laras bahasa hukum pidana

Contoh Penggunaan:
"Pasal 365 KUHP mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja membuat pemalsuan dokumen resmi dapat dihukum penjara paling lama lima tahun."

4. Laras bahasa hukum perdata

Contoh Penggunaan:
"Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, perjanjian yang sah adalah perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak yang berwenang dengan suatu objek yang halal."

5. Laras bahasa hukum konstitusional

Contoh Penggunaan:
"Pasal 28E Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak atas kebebasan berserikat dan berkumpul secara damai serta mengeluarkan pendapat."

Penting untuk diingat bahwa masing-masing contoh tersebut mencerminkan penggunaan bahasa hukum dalam konteks yang berbeda-beda, seperti dalam putusan pengadilan, kebijakan administratif, hukuman pidana, perjanjian perdata, dan ketentuan konstitusional. Bahasa hukum dalam setiap konteks tersebut dirancang untuk memberikan ketegasan, kejelasan, dan kepastian hukum.