Bagaimana penerapan Pancasila pada masa Orde Baru, begini kelebihan dan kelemahannya

Brilio.net - Pancasila sebagai dasar negara Indonesia telah menjadi pedoman hidup berbangsa dan bernegara sejak Indonesia merdeka. Setiap era kepemimpinan memiliki gaya dan pendekatan tersendiri dalam menerapkan Pancasila.

Pada masa Orde Baru, di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, Pancasila mengalami penerapan yang cukup khas. Era ini tidak hanya dikenal dengan stabilitas politik dan pembangunan ekonomi, tetapi juga dengan pendekatan yang ketat dalam menegakkan Pancasila.

Penting untuk menilai kelebihan dan kekurangan yang ada pada penerapan Pancasila dari masa ke masa, serta dampaknya terhadap masyarakat dan negara. Untuk itu, dirangkum brilio.net dari berbagai sumber pada Rabu (14/8) begini ulasan lengkap penerapan Pancasila selama Orde Baru.

Butir-butir lima sila dalam Pancasila

foto: liputan6.com

Pancasila terdiri dari lima sila yang masing-masing memiliki makna dan aplikasi penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

1. Sila pertama, "Ketuhanan Yang Maha Esa," menekankan pentingnya keimanan kepada Tuhan dan pengakuan terhadap keberagaman agama di Indonesia.

2. Sila kedua, "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab," mengajarkan tentang perlunya perlakuan adil dan manusiawi terhadap setiap individu.

3. Sila ketiga, "Persatuan Indonesia," menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa di tengah-tengah keragaman suku, budaya, dan bahasa.

4. Sila keempat, "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan," mengajarkan tentang pentingnya keputusan kolektif yang bijaksana melalui sistem perwakilan.

5. Sila kelima, "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia," menegaskan perlunya pemerataan dan keadilan dalam kehidupan sosial dan ekonomi.

Penerapan Pancasila pada masa Orde Baru

foto: liputan6.com/Angga Yuniar

Di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, Pancasila diterapkan dengan cara yang sangat terstruktur. Pemerintah Orde Baru memposisikan Pancasila sebagai "Falsafah Negara" dan mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan.

Pada masa Orde Baru, penerapan Pancasila mengalami interpretasi dan implementasi yang khas. Pemerintah Soeharto memandang Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Morfit, 1981). Hal ini diwujudkan melalui kebijakan yang dikenal sebagai "Asas Tunggal Pancasila" yang ditetapkan pada tahun 1985 (Tap MPR No. II/MPR/1978).

Salah satu program utama dalam penerapan Pancasila pada masa Orde Baru adalah Penataran P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) yang wajib diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat, mulai dari pelajar hingga pegawai negeri (Morfit, 1981). Program ini bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila secara sistematis dan terstruktur.

Pemerintah Orde Baru juga menggunakan Pancasila sebagai alat untuk menjaga stabilitas politik dan mencegah berkembangnya ideologi-ideologi yang dianggap bertentangan dengan Pancasila, seperti komunisme dan fundamentalisme agama (Vatikiotis, 1993). Hal ini dilakukan melalui berbagai kebijakan dan regulasi yang membatasi kebebasan berpendapat dan berorganisasi.

Dalam bidang ekonomi, penerapan Pancasila diwujudkan melalui konsep ekonomi Pancasila yang penerapannya berdasarkan pada sila-sila Pancasila (Mubyarto, 1991). Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang pesat sambil tetap memperhatikan aspek pemerataan dan keadilan sosial.

Di sisi lain, penerapan Pancasila pada masa Orde Baru juga digunakan sebagai instrumen untuk melegitimasi kekuasaan pemerintah dan membungkam suara-suara kritis (Anderson, 1990). Interpretasi tunggal terhadap Pancasila yang dimonopoli oleh pemerintah seringkali digunakan untuk membatasi kebebasan sipil dan politik.

Kelebihan penerapan Pancasila pada masa Orde Baru

foto: liputan6.com

Sekarang mari kita bahas kelebihan dari penerapan Pancasila di masa Orde Baru. Salah satu kelebihan utamanya adalah stabilitas politik yang berhasil dicapai. Pemerintah Orde Baru berhasil menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pembangunan ekonomi.

Kelebihan penerapan Pancasila pada masa Orde Baru antara lain:

1. Stabilitas politik: Penerapan Pancasila secara ketat berhasil menciptakan stabilitas politik yang relatif terjaga selama 32 tahun pemerintahan Soeharto (Crouch, 2007). Hal ini memberikan landasan yang kuat bagi pembangunan ekonomi dan sosial.

2. Pertumbuhan ekonomi: Konsep ekonomi Pancasila yang diterapkan pada masa Orde Baru berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi yang signifikan, dengan rata-rata pertumbuhan PDB sebesar 7% per tahun selama periode 1965-1997 (Hill, 1996).

2. Pembangunan infrastruktur: Stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi memungkinkan pemerintah untuk melakukan pembangunan infrastruktur secara masif, termasuk jalan, jembatan, sekolah, dan fasilitas kesehatan di seluruh Indonesia (Wie, 2012).

3. Peningkatan literacy rate: Program wajib belajar dan peningkatan akses pendidikan yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila berhasil meningkatkan angka melek huruf dari 61% pada tahun 1971 menjadi 88% pada tahun 1998 (BPS, 2000).

4. Penurunan angka kemiskinan: Kebijakan ekonomi yang dilandasi Pancasila berhasil menurunkan angka kemiskinan dari 60% pada tahun 1970 menjadi 11% pada tahun 1996 (World Bank, 1998).

Kekurangan penerapan Pancasila pada masa Orde Baru

Meski ada kelebihannya, penerapan Pancasila pada masa Orde Baru juga memiliki beberapa kekurangan. Hal utama yang menjadi kekurangan utama adalah penggunaan Pancasila sebagai alat untuk membenarkan tindakan otoriter dan pembatasan kebebasan politik. Dalam upaya menjaga stabilitas dan persatuan, kebebasan berekspresi dan hak asasi manusia sering kali dibatasi.

Adapun kekurangan pada penerapan Pancasila pada masa Orde Baru antara lain:

1. Pembatasan kebebasan sipil: Interpretasi tunggal Pancasila oleh pemerintah seringkali digunakan untuk membatasi kebebasan berpendapat, pers, dan berorganisasi (Aspinall, 2005). Hal ini mengakibatkan terhambatnya perkembangan demokrasi dan masyarakat sipil.

2. Sentralisasi kekuasaan: Penerapan Pancasila yang terpusat pada pemerintahan Soeharto mengakibatkan terjadinya sentralisasi kekuasaan yang berlebihan, yang pada gilirannya memicu ketidakpuasan di daerah-daerah (Booth, 2011).

2. Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN): Meskipun Pancasila menekankan keadilan sosial, praktik KKN justru marak terjadi selama masa Orde Baru, yang mengakibatkan kesenjangan ekonomi yang semakin melebar (Robertson-Snape, 1999).

3. Pelanggaran HAM: Dalam upaya menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional, pemerintah Orde Baru seringkali melakukan tindakan represif yang melanggar hak asasi manusia, yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila itu sendiri (Amnesty International, 1994).

4. Indoktrinasi berlebihan: Program seperti Penataran P4 seringkali dianggap sebagai bentuk indoktrinasi yang berlebihan dan tidak memberi ruang bagi interpretasi kritis terhadap Pancasila (Morfit, 1981).