Contoh surat dakwaan perkara pidana, pahami pengertian dan proses pembuatannya

Brilio.net - Surat dakwaan merupakan salah satu dokumen hukum yang sangat penting dalam proses peradilan pidana. Dokumen ini menjadi dasar bagi pengadilan untuk menentukan apakah seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana benar-benar bersalah atau tidak.

Surat dakwaan juga berfungsi sebagai landasan untuk melanjutkan proses hukum ke tahap yang lebih lanjut, seperti pemeriksaan saksi, pembuktian, dan akhirnya putusan pengadilan. Nah, dalam artikel ini, kamu akan diajak membahas secara mendalam tentang pengertian surat dakwaan dalam perkara pidana, fungsinya dalam proses pengadilan, serta bagaimana proses pembuatannya. Simak selengkapnya!

Pengertian surat dakwaan perkara pidana.

foto: freepik.com

Surat dakwaan adalah dokumen resmi yang disusun oleh jaksa penuntut umum (JPU) untuk menguraikan secara rinci tindakan pidana yang diduga dilakukan oleh terdakwa. Dalam konteks hukum pidana, surat dakwaan mencakup deskripsi lengkap mengenai perbuatan melawan hukum yang dituduhkan, termasuk waktu, tempat, dan cara pelaksanaannya. Dokumen ini tidak hanya menyebutkan tindakan yang diduga dilakukan tetapi juga mencantumkan pasal-pasal undang-undang yang dilanggar oleh terdakwa.

Dalam perkara pidana, surat dakwaan memiliki peran penting karena ia mengarahkan proses persidangan. Surat dakwaan harus disusun dengan teliti dan memenuhi syarat formil dan materiil, yang berarti dokumen tersebut harus memuat informasi yang lengkap, jelas, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, surat dakwaan juga harus mencerminkan seluruh elemen delik dari tindak pidana yang dituduhkan, sehingga tidak ada keraguan mengenai apa yang sebenarnya didakwakan kepada terdakwa.

Di dalam surat dakwaan, JPU memiliki kewajiban untuk menyusun uraian yang objektif dan mendetail tentang semua fakta dan bukti yang telah dikumpulkan selama proses penyidikan. Ini termasuk menguraikan motif tindakan, kerugian yang ditimbulkan, serta peran terdakwa dalam tindak pidana tersebut. Surat dakwaan ini kemudian akan menjadi panduan bagi pengadilan dalam mengarahkan jalannya persidangan.

Dalam praktiknya, terdapat beberapa jenis surat dakwaan yang sering digunakan, yaitu dakwaan tunggal, dakwaan alternatif, dakwaan kumulatif, dan dakwaan subsider. Dakwaan tunggal hanya memuat satu perbuatan pidana yang dituduhkan, sedangkan dakwaan alternatif mencantumkan beberapa kemungkinan pelanggaran yang dilakukan terdakwa, dimana pengadilan harus memilih satu yang terbukti.

Dakwaan kumulatif memuat beberapa perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa, yang semuanya akan dibuktikan, sedangkan dakwaan subsider menyebutkan beberapa perbuatan pidana yang diurutkan berdasarkan tingkat keparahannya.

Fungsi surat dakwaan perkara pidana dalam proses pengadilan.

foto: freepik.com

Surat dakwaan memiliki beberapa fungsi utama dalam proses pengadilan pidana. Pertama, surat dakwaan berfungsi sebagai dasar hukum untuk memulai proses persidangan pidana. Tanpa adanya surat dakwaan, pengadilan tidak memiliki landasan untuk mengadili terdakwa . Oleh karena itu, surat dakwaan merupakan dokumen yang sangat penting dalam tahap awal proses hukum.

Kedua, surat dakwaan berfungsi sebagai pedoman bagi pengadilan dalam mengarahkan jalannya persidangan. Selama proses persidangan, hakim, jaksa, dan penasehat hukum terdakwa akan merujuk pada surat dakwaan untuk menentukan arah dan lingkup pembuktian . Hal ini termasuk dalam proses memeriksa saksi-saksi, menghadirkan barang bukti, dan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa.

Ketiga, surat dakwaan juga berfungsi sebagai alat untuk memberikan informasi yang jelas kepada terdakwa mengenai apa yang didakwakan kepadanya. Terdakwa memiliki hak untuk mengetahui secara detail tuduhan yang dihadapinya, sehingga ia dapat mempersiapkan pembelaan yang tepat . Surat dakwaan ini juga penting dalam menjamin hak-hak terdakwa selama proses peradilan, termasuk hak untuk mendapatkan pembelaan yang adil.

Fungsi lainnya adalah sebagai alat kontrol bagi pengadilan untuk menilai apakah dakwaan yang diajukan oleh jaksa sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Jika surat dakwaan dianggap cacat atau tidak memenuhi syarat, pengadilan dapat membatalkan dakwaan tersebut dan mengembalikannya kepada jaksa untuk diperbaiki . Dengan demikian, surat dakwaan juga memiliki fungsi penting dalam memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan benar dan adil.

Proses pembuatan surat dakwaan perkara pidana.

Proses pembuatan surat dakwaan dalam perkara pidana diawali dengan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian atau lembaga penegak hukum lainnya. Setelah penyidikan selesai dan ditemukan bukti yang cukup, berkas perkara diserahkan kepada jaksa penuntut umum . Jaksa kemudian akan meneliti berkas perkara tersebut untuk memastikan apakah sudah memenuhi syarat untuk disusun menjadi surat dakwaan.

Langkah pertama dalam pembuatan surat dakwaan adalah melakukan analisis terhadap seluruh bukti dan keterangan yang ada dalam berkas perkara. Jaksa harus memastikan bahwa semua elemen delik dalam pasal yang akan didakwakan telah terpenuhi . Setelah itu, jaksa akan mulai menyusun surat dakwaan dengan merinci setiap perbuatan yang diduga dilakukan oleh terdakwa, serta mencantumkan pasal-pasal yang dilanggar.

Setelah surat dakwaan selesai disusun, surat tersebut akan diajukan kepada pengadilan untuk dilakukan praperadilan, yaitu proses pemeriksaan awal untuk menilai apakah dakwaan yang diajukan telah memenuhi syarat formil dan materiil. Jika surat dakwaan dianggap sah, maka pengadilan akan menetapkan jadwal persidangan . Namun, jika surat dakwaan dinilai cacat, pengadilan dapat memerintahkan jaksa untuk memperbaikinya atau menyusun dakwaan baru.

Dalam proses pembuatan surat dakwaan, jaksa juga harus mempertimbangkan berbagai aspek hukum yang relevan, termasuk yurisprudensi dan aturan-aturan khusus yang berlaku dalam perkara pidana tertentu. Hal ini penting untuk memastikan bahwa surat dakwaan yang disusun benar-benar kuat secara hukum dan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan pengadilan.

Surat dakwaan perkara pidana adalah dokumen kunci dalam sistem peradilan yang memiliki berbagai fungsi penting, dari dasar hukum untuk memulai persidangan hingga sebagai pedoman dalam jalannya persidangan. Proses pembuatan surat dakwaan melibatkan analisis mendalam dan penyusunan yang teliti agar dakwaan tersebut sah dan dapat diterima di pengadilan. Memahami pengertian, fungsi, dan proses pembuatannya sangat penting bagi siapa saja yang terlibat dalam proses peradilan pidana, baik sebagai jaksa, terdakwa, maupun pengacara.

Nah, setelah mengetahui pengertian, fungsi, serta proses pembuatan surat dakwaan perkara pidana, yuk simak berbagai contoh surat dakwaan perkara pidana yang bisa kamu jadikan referensi. Dihimpun brilio.net dari berbagai sumber pada Kamis (15/8) ini dia lima contohnya yang bisa kamu pelajari!

Contoh surat dakwaan perkara pidana.

foto: freepik.com

Contoh 1

SURAT DAKWAAN

Nomor Perkara: 123/Pid.B/2024/PN.JKT

Jaksa Penuntut Umum:
Nama: Rudi Santoso, S.H.
NIP: 123456789
Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan

Terdakwa:
Nama: Ahmad Syahroni
Tempat, Tanggal Lahir: Jakarta, 12 Maret 1990
Jenis Kelamin: Laki-laki
Pekerjaan: Karyawan Swasta
Alamat: Jl. Melati No. 23, Jakarta Selatan

Dakwaan:
Bahwa terdakwa Ahmad Syahroni pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2024, di Jl. Cempaka Putih, Jakarta Selatan, dengan sengaja dan tanpa hak mengambil barang milik orang lain berupa sepeda motor merk Honda Beat warna merah dengan nomor polisi B 1234 XY yang dimiliki oleh saksi korban, Budi Hartono. Tindakan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor tersebut menggunakan kunci T.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Jakarta, 20 Februari 2024
Jaksa Penuntut Umum,
Rudi Santoso, S.H.

Contoh 2

SURAT DAKWAAN

Nomor Perkara: 456/Pid.B/2024/PN.BDG

Jaksa Penuntut Umum:
Nama: Dewi Kurniawati, S.H.
NIP: 987654321
Kejaksaan Negeri Bandung

Terdakwa:
Nama: Siti Rahmawati
Tempat, Tanggal Lahir: Bandung, 22 Juni 1995
Jenis Kelamin: Perempuan
Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga
Alamat: Jl. Mawar No. 5, Bandung

Dakwaan:
Bahwa terdakwa Siti Rahmawati pada hari Senin, tanggal 3 Maret 2024, di Toko Emas Surya Abadi, Bandung, dengan sengaja melakukan penipuan terhadap saksi korban, Sumarni. Terdakwa membeli perhiasan emas senilai Rp20.000.000,00 dengan menggunakan cek palsu yang telah disiapkan sebelumnya, sehingga korban mengalami kerugian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Bandung, 10 Maret 2024
Jaksa Penuntut Umum,
Dewi Kurniawati, S.H.

Contoh 3

SURAT DAKWAAN

Nomor Perkara: 789/Pid.B/2024/PN.SBY

Jaksa Penuntut Umum:
Nama: Andi Prasetyo, S.H.
NIP: 1122334455
Kejaksaan Negeri Surabaya

Terdakwa:
Nama: Rudi Hartanto
Tempat, Tanggal Lahir: Surabaya, 15 Mei 1988
Jenis Kelamin: Laki-laki
Pekerjaan: Pedagang
Alamat: Jl. Bunga Tanjung No. 17, Surabaya

Dakwaan:
Bahwa terdakwa Rudi Hartanto pada hari Sabtu, tanggal 7 Juni 2024, di Pasar Turi Surabaya, dengan sengaja mengedarkan uang palsu sebanyak 50 lembar dengan pecahan Rp100.000,00. Tindakan tersebut dilakukan terdakwa dengan tujuan memperoleh keuntungan yang tidak sah, dan menyebabkan kerugian bagi penerima uang palsu tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 244 KUHP.

Surabaya, 14 Juni 2024
Jaksa Penuntut Umum,
Andi Prasetyo, S.H.

Contoh 4

SURAT DAKWAAN

Nomor Perkara: 321/Pid.B/2024/PN.MDN

Jaksa Penuntut Umum:
Nama: Fajar Nugroho, S.H.
NIP: 6677889900
Kejaksaan Negeri Medan

Terdakwa:
Nama: Dian Setiawan
Tempat, Tanggal Lahir: Medan, 10 Oktober 1992
Jenis Kelamin: Laki-laki
Pekerjaan: Wiraswasta
Alamat: Jl. Durian No. 12, Medan

Dakwaan:
Bahwa terdakwa Dian Setiawan pada hari Jumat, tanggal 21 Juli 2024, di Perumahan Anggrek, Medan, dengan sengaja melakukan tindak pidana penganiayaan berat terhadap korban, Andi Saputra. Tindakan tersebut dilakukan dengan menggunakan pisau yang mengenai bagian perut korban, sehingga korban mengalami luka parah dan harus dirawat intensif di rumah sakit.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.

Medan, 28 Juli 2024
Jaksa Penuntut Umum,
Fajar Nugroho, S.H.

Contoh 5

SURAT DAKWAAN

Nomor Perkara: 654/Pid.B/2024/PN.DPS

Jaksa Penuntut Umum:
Nama: I Made Suryana, S.H.
NIP: 3344556677
Kejaksaan Negeri Denpasar

Terdakwa:
Nama: Ketut Wirawan
Tempat, Tanggal Lahir: Denpasar, 3 Januari 1987
Jenis Kelamin: Laki-laki
Pekerjaan: Pekerja Hotel
Alamat: Jl. Kuta No. 45, Denpasar

Dakwaan:
Bahwa terdakwa Ketut Wirawan pada hari Minggu, tanggal 12 Mei 2024, di Pantai Kuta, Denpasar, dengan sengaja dan melawan hukum melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap seorang turis asing bernama John Smith. Terdakwa merampas tas milik korban yang berisi uang tunai sebesar USD 1.000,00 dan paspor, dengan menggunakan senjata tajam untuk mengancam korban.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) KUHP.

Denpasar, 19 Mei 2024
Jaksa Penuntut Umum,
I Made Suryana, S.H.

Catatan: Contoh-contoh di atas menggunakan nama dan identitas fiktif.